Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.

"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.

Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat waktu tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

Sementara itu, dari laporan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Fitrah menjelaskan, dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. MBG juga ada kaitannya dengan program dana desa yang diberikan Rp 1 miliar per desa per tahun.

"Dana desa kita kembalikan lagi per desa Rp 1 miliar 1 tahun. Dengan adanya program MBG, uang desa bertambah di kisaran Rp 5 miliar-Rp 8 miliar. Bayangkan, naik Rp 5 miliar saja sudah 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya beredar Rp 1 miliar, kini bisa Rp 6 miliar 1 desa," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Menanam Indonesia (Gerina), Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkap alasan pertumbuhan ekonomi di desa itu karena pembelian berbagai bahan untuk MBG berasal dari wilayah tersebut. Hal itu membuat perputaran ekonomi bakal membaik.

"Setiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, ayam, ikan, sayuran dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kecamatan menjadi hidup," terangnya.

Prabowo juga menyebut, masyarakat yang kekurangan gizi di Indonesia cukup banyak, jumlahnya mencapai 25% penduduk. Program makan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu upaya menekan angka tersebut.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia kelaparan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh karena kurang gizi. Jumlahnya cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin pas-pasan," katanya.

Prabowo membandingkan kondisi itu dengan negara lain. Dia menyebut kondisi anak-anak negara lain cukup baik, tinggi, dan besar berbeda dengan Indonesia.

"Saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir tidak bisa ditanam tapi rakyatnya, anaknya, tinggi besar," katanya.

Dalam program MBG, penanganan gizi di Indonesia pada era Prabowo ditangani tak hanya dari sejak siswa sekolah, tapi juga menyasar para ibu hamil. Dia juga ingin membantah nyinyiran pihak lain yang menilai negatif program MBG.

"Ada yang mengatakan (pemberian gizi) oh yang penting ibu hamil dikasih makan, jadi pakar-pakar ini tidak belajar, tidak membaca, program MBG itu mulai dari ibu hamil. Dan mungkin satu-satunya negara di dunia, di mana ada program ibu hamil, setiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba dilihat, di negara mana ada sekarang," katanya.

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Video Jokowi: Hubungan Saya dengan Pak Prabowo Sangat Solid

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana dan Ketua Bhayangkari Didit Daniel Adityajaya mengecek dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Plawa, Denpasar. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu makanan untuk siswa di Pulau Dewata.

"Kami melakukan pengecekan kesiapan dapur makan gratis Polri yang disediakan untuk mendukung makan siswa di Bali," kata Sandi, Rabu (26/3/2025).

Sandi menjelaskan dirinya mengecek beberapa hal dalam kegiatan itu. Mulai dari kebersihan, keselamatan pekerja, hingga peralatan memasak. Ia juga ingin memastikan kandungan gizi dalam menu makanan memadai untuk para siswa.

Ia berharap pemberian makan bergizi itu membantu para siswa agar lebih fokus saat belajar di sekolah. Menurutnya, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa kurang mampu secara ekonomi.

"Pemberian makan gratis ini sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di Bali. Terutama bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat fokus pada pelajaran tanpa terbebani masalah kebutuhan makan sehari-hari," kata Sandi.

Sementara itu, Didit Daniel mengatakan kandungan gizi di dalam makanan untuk siswa sudah mencukupi. Dengan kandungan gizi yang memadai, dia berujar, Makan Bergizi Gratis itu diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

"Semua pihak yang terlibat berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya," ujar Didit.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KEDIRI – Pemerintah kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Kediri pada Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. 

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. 

“Program ini dirancang untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui MBG, kami berupaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nurhadi.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses pangan bergizi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional. Ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Nurhadi.

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, serta mengurangi angka kemiskinan. Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat bersekolah.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas Nurhadi.

Program MBG akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10% ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan dalam radius 0-6 kilometer.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Editor : Ali Masduki

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Gubernur Jambi Al Haris melaunching program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama di Provinsi Jambi. Program ini menyasar sebanyak 6.276 siswa dari puluhan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

"Jadi saya sudah lihat langsung kegiatan perdana MBG ini, saya lihat menu makanannya sudah sesuai," kata Al Haris usai melihat langsung pelaksanaan MBG TK Al Fatih Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Al Haris didampingi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Al Haris berharap program MBG ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kita harap pelaksanaan program MBG perdana ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah perdana ini, kita minta pula semua kegiatan MBG selanjutnya sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Al Haris.

Program MBG yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto itu, nantinya akan berlanjut ke tingkat SMP hingga SMA setelah perdana di tingkat sekolah TK dan SD. Di launching perdana ini, Al Haris juga menilai pemberian MBG ini perlu melakukan penyesuaian kembali kepada anak sekolah pada tingkat TK dan SD untuk jam dan waktunya.

"Karena kan melihat anak-anak tingkat TK dan SD itu mereka lebih banyak bermainnya. Jadi, kalau mau memberikan MBG ini perlu sesuaikan waktunya saja lagi," terang Al Haris.

Al Haris juga menyebut dalam perdana MBG ini tidak ada persoalan dan tidak ada keluhan yang diterima. Hanya saja, dalam pemberiannya perlu disesuaikan.

Dia berharap, ke depan MBG tingkat SMP dan SMA bisa berjalan maksimal lagi. Apalagi untuk soal menu makanannya dinilai Al Haris sudah sangat tepat yang berisi makanan sehat dan bergizi.

"Jadi buat soal menu makanan sudah bervariasi ya. Tadi ada ayam, susu, buahan, sayuran, tempe, kacang-kacangan. Pokoknya makanan nya sudah sangat pas sekali," ucap Al Haris.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Badan Pertahanan Negara (BPN) Palembang dan penyidik Polda Sumatera Selatan mendatangi area Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS), Gandus, Palembang. Kehadiran mereka untuk mengukur ulang fasilitas umum (fasum) yang berpolemik. Hadir pemilik lahan dan warga.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, pihak BPN datang ke lokasi meminta pemilik lahan Moty Khan bersama orang tuanya Jalaludin menunjukkan surat tanah miliknya. Pegawai BPN juga memasang beberapa patok terkait pengukuran yang dilakukan.

Namun, usai memasang patok pihak BPN dan Polda tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Novita Sarie Kuasa Hukum Moty Khan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan pengukuran untuk membuktikan kepemilikan lahan dan melengkapi pemberkasan yang ada di Polda Sumsel.

"Ya pihak BPN dan penyidik Polda Sumsel hari ini menindaklanjuti laporan warga perumahan tentang pengerusakan, dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh BPN Kota Palembang untuk membuktikan kepemilikan lahan ini," katanya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Novita menjelaskan, usai pemasangan patok oleh BPN disebut jika tanah di lokasi itu sesuai dengan master plan perumahan dan tidak ada bedanya.

"Jadi setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok, sangat sesuai dengan surat SHM yang kita hibahkan. Artinya jika dilihat kasat mata pengerukan jalan yang dilakukan klien saya di perumahan itu bukan jalan fasum sebenarnya tapi tanah pribadi kliennya," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN. "Kita tunggu saja hasilnya nanti dari BPN," tambahnya.

Camat Gandus Jufriansyah membenarkan adanya pengukuran tanah terkait fasum yang menjadi polemik di Perumahan KMS Gandus.

"Ya benar tadi ada BPN dan Polda Sumsel melakukan pengukuran di tanah yang menjadi polemik antara warga dan pemilik lahan. Untuk hasilnya memang belum disampaikan BPN Palembang,"ungkapnya.

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer