Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

Malang: Ratusan rumah bersubsidi bakal dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rumah tersebut bakal diperuntukkan untuk bagi para buruh dan wartawan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembangunan rumah bersubsidi telah memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Ini sudah mulai di- ground breaking di Gresik. Nanti sambil kami tunggu penyelesaian, 100 unit untuk wartawan dan 100 unit untuk buruh," kata Khofifah dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Skema penyaluran rumah bersubsidi dilakukan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera.

Beberapa kemudahan untuk kepemilikan hunian ditawarkan, mulai dari uang muka satu persen, bunga tetap lima persen, sampai dengan tenor maksimal 20 tahun.

Rencananya, penyaluran rumah bersubsidi diserahkan kepada para buruh dan wartawan, pada Juni 2025.

Khofifah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak telah berkoordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait, di Jakarta, pada Selasa (6/5).

"Kami bersama Ketua PWI Jatim dan ketua buruh sudah berkunjung ke Kantor Menteri Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar dia.

Khofifah menyatakan bahwa dibangunnya ratusan rumah bagi buruh dan wartawan menjadi titik awal pembangunan 20 ribu hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami berharap itu (rumah subsidi bagi wartawan dan buruh) akan menjadi starting point untuk membangun 20.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.

Namun, kata dia, rumah bersubsidi ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang sama sekali belum memiliki tempat tinggal.

"Catatan, ini adalah rumah pertamanya," kata dia.

Ditanya apakah rumah bersubsidi tersebut juga akan dibangun di Kabupaten Malang, Khofifah menyebut hal itu bisa saja dilakukan, asalkan masih terdapat lahan yang mencukupi di wilayah tersebut.

"Tidak apa-apa (dibangun) nanti lahannya kalau ada," kata Khofifah.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Hal itu dianggap sebagai angin segar bagi para pengembang.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai adanya tambahan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para pengembang. Sebab, kuota FLPP akan terus tersedia sampai akhir tahun.

"Secara prinsip, tambahan kuota tentu bagus sekali buat dunia perumahan kita dan itu suntikan angin segar buat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2025).

Walau demikian, Ari mengaku was-was jikalau tambahan kuota ini tidak terserap sepenuhnya. Ari mengaku saat ini ada permasalahan lain selain kuota FLPP, yaitu mayoritas konsumen kolektibilitas banknya sedang jatuh akibat banyak yang terjerat pinjaman online alias pinjol. Hal ini bisa saja membuat realisasi FLPP kurang maksimal.

"Saran saya, kalau (kuota) nggak habis langsung dipakai di tahun berikutnya. Karena gini, biasanya awal tahun nggak bisa langsung on. Kalau ini masih ada kan (sisa kuota) Januari bisa langsung akad, Februari bisa langsung akad," ujarnya.

Dihubungi terpisah, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah, jika kenaikan kuota FLPP itu ditujukan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kepentingan industri properti, pihaknya akan mendukung penuh.

"Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah untuk bisa menghabiskan kuota yang diberikan. Jangan sampai 350 ribu kuota itu tidak bisa terealisasi. Dari sisi pengembang, kita berharap para pengembang untuk bisa menyesuaikan," katanya kepada detikcom.

Junaidi mengatakan, kuota yang diberikan setiap tahun sebisa mungkin harus habis. Sebab, jika tidak habis maka akan dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kemungkinan, ketika meminta tambahan kuota lagi, pemerintah harus hitung ulang (jika kuota FLPP tidak habis). Tapi saya punya keyakinan kalau 350 ribu unit ini akan terserap habis," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP pada tahun ini sudah ditetapkan menjadi 220.000 unit. Namun, pemerintah berencana untuk menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho sempat mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis griya atau pembiayaan perumahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) naik 8,63 persen secara tahunan menjadi Rp 58,03 triliun pada kuartal I-2025.

BSI terus menyasar pasar potensial di kalangan gen Z dan milenial di kota-kota besar di Tanah Air guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer, didominasi pembiayaan rumah baru, indent maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I-2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

Menurut Anton, BSI akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Adapun produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut, saat ini BSI memiliki layanan Griya Simuda.

Layanan pembiayaan ini memiliki fitur khusus bagi kaum muda yang memberikan kemudahan angsuran, disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu diberikan pula kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap, hingga lunas.

Dengan demikian nasabah lebih memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan. BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun.

Hal ini tentunya memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Selain itu, Anton menjabarkan, ada pula layanan terbaru dari produk BSI Griya. Melalui produk ini, perseroan mengajak nasabah untuk memberikan kontribusi bagi umat melalui program qurban dan wakaf produktif kerja sama BSI dan BSI Maslahat.

Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujarnya.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid. Di mana BSI juga tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.

Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) BSI griya di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

Di sisi lain, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I-2025 turut berkontribusi pula pada penaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp 287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

“Upaya BSI memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan ini tak terlepas pula dari komitmen perseroan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan sustain,” pungkas dia.

Subang -

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini jumlahnya mencapai 5 juta jiwa di berbagai negara, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah impian. Mereka disediakan kuota sebanyak 20.000 rumah bersubsidi yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terobosan dan inovasi dilakukan untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Kini KemenPKP menyasar segmen pekerja migran Indonesia agar bisa memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Imran menjelaskan, hal ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya melalui program 3 Juta Rumah menjadi prioritas nasional yang diusung pemerintah saat ini.

"Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebaskan PPN rumah sampai Rp 2 M," katanya.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga," ungkap Imran menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, program 3 Juta Rumah dengan kebijakan rumah pekerja migran ini merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Apalagi program ini baru direncanakan sejak satu bulan lalu dan terlaksana dengan baik di lapangan berkat kolaborasi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," ucap Abdul Kadir Karding.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," bebernya.

Salah satu pekerja migran Nurlia mengaku pernah bekerja di Hongkong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji 4.110 Dollar atau sekitar Rp 7 juta. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.

"Terima kasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, Pemerintah daerah sangat siap dan mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI telah membuka cabang perbankan di tujuh negara antara lain Tokyo, London, Hongkong, New York, Seoul dan Sidney dan Taiwan. Adanya cabang BNI itu diharapkan mampu mempermudah akses layanan akses perbankan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Pada kegiatan peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BNI dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermuda akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia

BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan juga akad kredit rumah subsidi yang dilaksanakan oleh 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hongkong dan Taiwan secara online.

Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi mengaku sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini. Pasalnya, kesempatan anaknya yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Dirinya mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.

"Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp 166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp 1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp 4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kanar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas," katanya.

Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

General Manager PT. Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang. Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

"Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini," katanya.

Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini. Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.

"Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini," tandasnya.

(dir/dir)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

(abr/zlf)

Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi.

Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.

"Mudah-mudahan ya minggu ini kita akan mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum dan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS)," janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).

Ia menegaskan pemerintah akan menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya memperluas syarat penghasilan ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung soal inflasi yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.

Sang menteri juga meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah subsidi) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu," tuturnya.

"Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi," pinta Ara.

Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah hampir habis. Ini karena Kementerian PKP telah membagi-bagikan alokasinya untuk sejumlah kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.

Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal akan ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.

"Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya juga usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Tentu dengan pengalokasian ini (rumah subsidi dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah," tandasnya.

Jakarta -

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," kata dia.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

(dhw/das)