Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

Masih banyak rumah tidak layak huni di kawasan permukiman padat penduduk kota Jakarta. Kawasan tersebut membutuhkan penataan agar bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, pemerintah dapat meremajakan permukiman padat penduduk dengan mengubahnya menjadi rumah susun. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui seperti mengecek status kepemilikan tanah dan bermusyawarah dengan masyarakat.

"Solusi penataan permukiman kumuh dilakukan dengan lima langkah, yakni pertama cek legalitas peruntukan lahan dan sertifikat hak milik tanah yang dihuni warga. Kedua, jika sesuai peruntukan maka dapat dilakukan peremajaan permukiman padat. Ketiga, konsolidasi lahan dan negosiasi dengan warga solusi menata ulang permukiman," ujar Yoga kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Selanjutnya, permukiman tersebut dibongkar dan dibangun rumah susun dengan status kepemilikan (rusunami) atau sewa (rusunawa). Hal ini bermaksud agar warga bisa memiliki hunian dengan luas yang lebih layak. Adapun masyarakat bisa sementara waktu tinggal di rusun terdekat, dibiayai pemerintah daerah Jakarta.

"Keempat, permukiman diubah menjadi rusunawa atau rusunami. Kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat, dan bebas kebakaran," katanya.

"Kelima, implementasi solusi yang telah disepakati, selama pembangunan rusunawa atau rusunami, warga di permukiman padat ditampung sementara di rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung penuh Pemda Jakarta," sambungnya.

Menurutnya, permukiman padat yang tidak layak huni menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuni. Mengingat, rumah berukuran kecil, berdekatan dengan rumah lain, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan fenomena ini sudah menjalar ke kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu juga dengan kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena tersebut berawal dari masyarakat daerah yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun daerah di luar Jakarta, sehingga masyarakat terpenuhi perekonomian dan tidak perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," terangnya.

Ia mengatakan pembangunan daerah kawasan perlu ditata dengan membuat permukiman terjangkau, layak huni, dan strategis. Lalu, permukiman bisa dibangun secara vertikal sebagaimana di kota-kota besar di luar negeri.

"Di Jakarta, apartemen itu untuk orang kaya, padahal di negara-negara maju orang yang memiliki uang pasti punya rumah tapak. Ini paradox di negara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62) viral karena tinggal rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ia tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11) lalu.

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga hanya bisa tinggal bersamanya. Ia berbagi ruang sempit sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengunjungi Rumah Susun (rusun) di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meninjau open house. Mereka langsung meninjau warga yang sudah mengantre untuk melihat hunian.

Pantauan detikcom, Jumat (1/11/2024), Maruarar didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Dirut Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto dan jajaran lainnya. Mereka berkeliling mengecek Rusun Pasar Rumput.

Maruarar dan Teguh juga menyapa warga yang antre melihat hunian Rusun Pasar Rumput. Dalam kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Pemprov DKI yang sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput.

"Sesuai kesepakatan, hari ini sebenernya jam 2 open house. Tapi jam 10 hari ini sudah dibuka. Betul ya? Berarti Pemda Jakarta menempati janji. Saya apresiasi," kata Maruarar.

Kemudian Maruarar menegaskan juga pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu, selama 1 tahun.

"Kedua, kita komitmen dari 1.984 unit yang ada, buat korban kebakaran ada 418 unit digratiskan. Dari mulai kita datang 28 Oktober 2024 sampai 27 Oktober 2025," ujarnya.

"Ini namanya pembangunan yang berkeadilan. Menanusiakan," lanjutnya.

Lalu, Maruarar juga menetapkan kriteria penghuni prioritas Rusun Pasar Rumput, yakni guru, TNI-POLRI berpangkat rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Selain itu, masyarakat milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja.

"Kemudian mengenai alokasi yang akan menempati dengan sewa, ada 1.536 unit. Dari situ, kita sudah sepakati ada 7 komponen, pertama masyarakat sekitar, tolong dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah. Ketiga tamtama TNI, lalu Polri, guru, kemudian pedagang, dan milenial," imbuhnya.