Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

"Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

"Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10," jelasnya.

Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

"Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian," terangnya lagi.

Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

Simak juga Video 'Respons Kepala BGN soal Dapur Makan Gratis Terdampak Banjir di Bekasi':

Polres Blitar Kota membagikan paket makan bergizi gratis di SDN 2 Maliran Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Paket makan itu diberikan dalam rangka mendukung perbaikan gizi bagi para siswa.

Kabag SDM Polres Blitar Kota, Kompol Imron mengatakan makan siang bergizi itu digelar Polres Blitar Kota dalam rangka mendukung program pemerintah. Utamanya dalam mendukung perbaikan gizi para siswa sekolah. Selain itu menjadi upaya mewujudkan sinergitas menerapkan program makan sehat dan bergizi kepada anak sekolah.

Imron menyebut pembagian paket makan siang bersama tersebut, sebagai wujud Polri mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan program tersebut.

"Kami anggota Polri berupaya untuk mewujudkan sinergitas. Kami hadir untuk para siswa sekolah, khususnya dalam mendukung program makan bergizi gratis," terangnya.

Menurutnya, Polres Blitar Kota berharap para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah.

"Harapannya yang jelas para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Selanjutnya kami juga dapat berpartisipasi dalam membantu pemenuhan tambahan asupan gizi bagi mereka," tandasnya.

Sebagai informasi, paket makan bergizi gratis dilakukan Polres Blitar Kota secara bertahap. Ada sejumlah sekolah, khususnya SD yang telah dikunjungi dan diberikan makan bergizi gratis. Adapun sejumlah sekolah tersebut berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Presiden Prabowo Subianto menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup berhasil . Ia optimistis, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada November 2025 mendatang.

Prabowo menerangkan, dirinya telah memberikan arahan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan Program MBG.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjalankan program ini dengan penuh dedikasi," tulis Prabowo di Instagram seperti dikutip Minggu (4/5/2025).

Dia mengatakan, progres MBG sejauh ini sesuai rencana. Dia juga mengatakan, program ini cukup berhasil.

"Progres yang ditunjukkan sejauh ini berjalan sesuai rencana dan berada dalam parameter yang saya nilai cukup berhasil," lanjutnya.

Lalu, ia menyampaikan dirinya optimistis sebanyak 82,9 juta anak jadi penerima manfaat pada November mendatang.

"Kami optimis bahwa target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak akan tercapai pada bulan November 2025. Teruslah bekerja dan berjuang. Setiap langkah perencanaan dan pengawasan yang Saudara lakukan adalah bagian penting dari upaya besar kita dalam menjaga masa depan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus Indonesia," paparnya.

Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bukannya membayar ke kliennya, Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4).

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin (masing-masing Rp12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sempat terhenti karena mitra dapur kekurangan biaya sebab belum dibayar, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4).

Sebelumnya, mitra dapur sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 karena belum dibayar pihak yayasan. Mereka pun melaporkan pihak yayasan itu ke kepolisian.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan.

Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi. Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan berinisial MBN terkait pembayaran yang menunggak. Namun, mitra dapur tetap melanjutkan proses hukum.

"Tadi setengah 6 pada hari ini pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak (Ibu) Ira dan beliau menanyakan di mana alamatnya," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kepada pihak yayasan untuk mengantar bilyet giro ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun tak ada jawaban dari pihak yayasan.

"Saya sampaikan tadi untuk diantar ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur, saat dikonfirmasi tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.

Danna menjelaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum perkara tersebut. Hal ini supaya menjadi pelajaran terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia agar tak melakukan hal serupa.

"Jadi gini, untuk laporan, tadi saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Ibu Ira. Pada intinya, beliau sejauh ini tetap akan melanjutkan laporan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini," ucapnya.

"Supaya tidak melakukan hal serupa. Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Danna menegaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum meskipun yauasan membayar uang tersebut. Menurutnya, penyelewengan itu harus ditindaktegas dan tidak ada damai mengenai hal itu.

"(Apkah akan damai apabila pihak yayasan membayar) Dari Ibu Ira tetap lanjut karena ini untuk pembelajaran seluruh SPPG dan yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindaktegas dan tidak ada damai," ujarnya.

"Dan sekali lagi ini program prioritas Pak Prabowo, jika ada penyelewengan harus ditindaktegas," tutupnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Pelapor (MBN) dan korban (Ira) diperiksa hari ini di Polres Jaksel," kata kuasa hukum korban Ira, Danna Harly di Jakarta, Jumat (18/1) seperti dilansir Antara.

Danna mengatakan pelapor dan korban menjadi saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan dana operasional dapur MBG.

Dia menambahkan, agenda pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Dikonfirmasi terpisah,Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi menuturkan, meski sudah dilakukan mediasi dan kembali beroperasi, laporan polisi yang dilayangkan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, masih belum dicabut.

"Belum dicabut, untuk saat ini belum, masih berjalan," kataNurma.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.