Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tersebut akan dimulai pada 3 Februari 2025. Saat ini, semua pihak terkait tengah mempersiapkan langkah strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah memaparkan, rencana pelaksanaan program MBG sudah cukup matang.

"Rencananya program ini akan dimulai pada tanggal 3 Februari," kata Rosjonsyah, Selasa (21/1/2025).

Rosjonsyah mengatakan, program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk mendukung kecerdasan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain.

"Dalam pelaksanaan teknis pemenuhan MBG, saya sarankan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Program ini belum kita jalankan, jadi penting memastikan semuanya sesuai standar," jelas Rosjonsyah.

Rosjonsyah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kadar kalori dalam program ini agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Jangan sampai saat program berjalan, kadar kalorinya tidak sesuai standar. Namanya makanan bergizi, harus memenuhi standar 400 kalori ke atas. Tanpa pengawasan ahli gizi, standar ini bisa tidak terpenuhi. Jadi, koordinasi terlebih dahulu," kata Rosjonsyah.

Rosjonsyah menjelaskan teknis dan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

"Program ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian. Untuk saat ini, mereka baru melaporkan bahwa ada jaringan untuk pelaksanaan program makan bergizi," tutup Rosjonsyah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) memacu program pembangunan pemukiman masyarakat. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat Sergai.

Pjs Bupati Sergai Parlindungan Pane menyampaikan komitmen Pemkab dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sergai disebut memiliki peran viral untuk memastikan masyarakat memiliki hunian layak.

"Peran vital Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam memastikan akses hunian yang layak dan pengembangan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat," kata Parlindungan Pane dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Foto: Pengukuran jalan di perumahan layak huni di Kabupaten Sergai. (Dok. Pemkab Sergai)

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan penting, Dinas Perkim memiliki tugas pokok dalam pengelolaan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, Dinas Perkim berperan dalam menyukseskan program pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

Langkah ini merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni dan memajukan kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui, Dinas Perkim terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah," ungkapnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan kumuh. Pada tahun 2024, Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkim Provinsi untuk penanganan 40 unit RTLH di kawasan kumuh.

Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki luas antara 10 hingga 15 hektar, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, disediakan bantuan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 600 meter di kawasan kumuh tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang masih memiliki infrastruktur permukiman yang minim. Parlindungan Pane juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 50 unit yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul.

"Bantuan ini ditujukan untuk mendorong warga agar dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah. Selain bantuan fisik, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan sehat," ucapnya.

Dinas Perkim Kabupaten Sergai juga berfokus pada peningkatan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman. Kabupaten ini mendapatkan dukungan program Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk pembangunan jalan lingkungan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipispis, Sei Rampah, dan Sei Bamban.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Parlindungan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di kecamatan-kecamatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

"Dengan adanya jalan lingkungan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta menghubungkan area permukiman dengan akses pasar atau pusat kegiatan ekonomi," ujarnya.

Foto: Petugas melakukan pengukuran di lapangan. (Dok. Pemkab Sergai)

Selain fokus pada perumahan dan permukiman, Pemkab Sergai saat ini sedang mendukung program strategis nasional berupa pelebaran jalan nasional di sepanjang Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Dinas Perkim tengah melakukan proses ganti kerugian tanah di area ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelebaran jalan yang dimulai dari Kantor Polres Serdang Bedagai hingga ke Simpang SMA Negeri 1 Sei Rampah sepanjang 2,5 kilometer.

Parlindungan Pane menjelaskan pelebaran jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akses transportasi antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah. Peningkatan akses diharapkan membuat distribusi barang dan jasa antar daerah lebih efisien.

"Dengan akses yang semakin baik, distribusi barang dan jasa antar daerah diharapkan lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur yang lebih memadai," jelasnya.

Pemkab Sergai mengecek kondisi pelebaran jalan. (Dok. Pemkab Sergai)

Terakhir, Parlindungan menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak yang telah mendukung program-program pemerintah kabupaten. Dukungan ini datang dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun masyarakat.

Parlindungan menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan permukiman ini tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Parlindungan berharap dukungan ini dapat terus berlanjut sehingga berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai," ujarnya.

Pemkab Sergai terus berkomitmen mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Dinas Perkim terus berkoordinasi untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara efektif, mulai dari perbaikan rumah warga yang membutuhkan hingga penataan lingkungan permukiman.

Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan lingkungan yang lestari. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah daerah berharap agar Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.

Dukungan penuh dari masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat serta provinsi menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi ini. Melalui program pembangunan perumahan dan permukiman yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemkab Sergai terus mengupayakan agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.

Parlindungan Pane mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan masa depan yang Maju Terus bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai

Adrenalin Mengarungi Sungai, Tempat Rekreasi Sekaligus Edukasi, Serdang Bedagai