DEPOK, KOMPAS.com - Pengembang Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, mengeklaim telah mengajukan izin pemanfaatan ruang (IPR) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada September 2024.

Namun, pengajuan tersebut ditolak karena lahan seluas dua hektar yang dimaksud terdata sebagai situ sejak tahun 1938. Kini, perumahan tersebut telah disegel.

“Pendaftaran meminta IPR sudah dilakukan tapi terbentur aturan, karena disinyalir di zaman Hindia Belanda (tanah ini) ditetapkan sebagai tanah situ," ucap Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Pembangunan perumahan yang disebutkan telah berlangsung sejak 2023 itu akhirnya tetap dilanjutkan karena pengembang mengeklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

“Kalau tanah ini, sah milik Perumahan Al Fatih, karena suratnya SHM. Kalau di dalam ilmu pertanahan, SHM yang paling tertinggi,” tambah Wirama.

Pengembang juga mempertanyakan keputusan Pemkot yang masih menetapkan tanah seluas dua hektar itu sebagai situ.

Menurut mereka, luas total tanah yang dinyatakan hendak dibangun situ buatan adalah delapan hektar, di mana enam hektar lainnya sudah berstatus zona kuning untuk kebutuhan hunian.

Namun, Satpol PP tetap menyegel sementara perumahan tersebut setelah tiga surat peringatan (SP) disampaikan kepada pengembang.

Diperkirakan, sebanyak 100 unit rumah berpenghuni terdampak dari tindakan ini, yang terdiri dari 60 rumah berpenghuni dan 40 unit lainnya dalam tahap pembangunan, tinggal menunggu proses penyerahan.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan digunakan untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

DEPOK, iNewsDepok. id - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Depok pada Jumat (11/04/2025) siang hingga sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Perumahan Azurra Residence di Jalan Atit Solih Raya, Pancoran Mas, menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam air.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, didampingi perangkat daerah terkait, langsung meninjau lokasi banjir pada malam harinya. Fokus utama peninjauan adalah memastikan keselamatan warga yang terdampak.

"Kedatangan kami malam ini untuk memastikan pertama itu keselamatan warga terdampak dulu," ujar Chandra kepada wartawan di lokasi banjir di Perumahan Azurra Residence.

Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa banjir di Perumahan Azurra Residence diduga kuat disebabkan oleh penyempitan saluran air dan dampak pembangunan perumahan lain di sekitarnya yang dinilai tidak terencana dengan baik.

"Menurut informasi warga itu sebenarnya drainase buatan bukan sungai alami, nanti akan kami cross check lagi benar tidak. Saya juga lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik," ungkapnya.

Pemerintah Kota Depok berjanji akan bergerak cepat untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir ini. Sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Azurra Residence dilaporkan terdampak banjir.

"Nanti akan kami lihat apa perlu dievakuasi, tapi sejauh ini masih belum," kata Chandra.

Berdasarkan data yang dihimpun Wakil Wali Kota, terdapat 15 titik banjir yang melanda Kota Depok pada Jumat (11/04/2025). 

Perumahan Azurra Residence menjadi sorotan utama akibat ketinggian air yang signifikan dan dampaknya terhadap puluhan keluarga. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap sabar sambil menunggu upaya penanganan lebih lanjut.

Editor : M Mahfud

Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan Program Makan Bergizi (MBG) untuk siswa TK hingga SMP akan kembali berjalan secara normal pasca-libur Lebaran yakni mulai Senin 14 April 2025.

Kepala Disdik Batam Tri Wahyu Rubianto menyampaikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025," ujarnya saat dihubungi di Batam, Rabu.

Program MBG sebelumnya telah menjangkau 22 sekolah dengan total 16.844 siswa penerima manfaat.

Tri menyampaikan terdapat dapur baru yang lolos verifikasi lapangan, yang akan mulai beroperasi pada 21 April 2025. "Semoga akan ada peningkatan untuk penerima Program MBG di Batam setelah dapur baru sudah operasional," katanya.

Menurut informasi yang diterima dari Kepala SPPG, kata dia, terdapat beberapa lokasi dapur yang sudah beroperasi di Batam, yakni terdapat satu titik di wilayah Bengkong, tiga titik di Sekupang, satu titik di Sagulung, serta satu titik di Nongsa.

Setiap dapur memiliki kapasitas maksimal 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

Kepala Disdik itu juga menjelaskan Program MBG akan dimulai pada 14 April sesuai mandat dari BGN pusat. "Itu arahan dari pusat untuk seluruh SPPG yang ada di daerah, langsung dari BGN," ujar Tri Wahyu Rubianto

Pihaknya berharap keberlanjutan program ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah di Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan Program Makan Bergizi (MBG) untuk siswa TK hingga SMP akan kembali berjalan secara normal pasca-libur Lebaran yakni mulai Senin 14 April 2025.

Kepala Disdik Batam Tri Wahyu Rubianto menyampaikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan arahan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insya Allah, sesuai info dari Kepala SPPG BGN, pelaksanaan MBG akan kembali normal dilaksanakan mulai 14 April 2025," ujarnya saat dihubungi di Batam, Rabu.

Program MBG sebelumnya telah menjangkau 22 sekolah dengan total 16.844 siswa penerima manfaat.

Tri menyampaikan terdapat dapur baru yang lolos verifikasi lapangan, yang akan mulai beroperasi pada 21 April 2025. "Semoga akan ada peningkatan untuk penerima Program MBG di Batam setelah dapur baru sudah operasional," katanya.

Menurut informasi yang diterima dari Kepala SPPG, kata dia, terdapat beberapa lokasi dapur yang sudah beroperasi di Batam, yakni terdapat satu titik di wilayah Bengkong, tiga titik di Sekupang, satu titik di Sagulung, serta satu titik di Nongsa.

Setiap dapur memiliki kapasitas maksimal 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

Kepala Disdik itu juga menjelaskan Program MBG akan dimulai pada 14 April sesuai mandat dari BGN pusat. "Itu arahan dari pusat untuk seluruh SPPG yang ada di daerah, langsung dari BGN," ujar Tri Wahyu Rubianto

Pihaknya berharap keberlanjutan program ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah di Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Warga di RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, Depok, Jawa Barat, menolak pembangunan tanki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka. Warga mengaku takut keberadaan tanki itu membahayakan.

Perwakilan warga RW 26, Didik J Rachbini, mengatakan penolakan warga sudah terjadi sejak tahun 2020. Dia mengatakan keberadaan tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dapat membahayakan warga.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air di relokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi setelah 4 tahun vakum karena ditolak warga, proyek ini akan dilakukan lagi dengan kondisi bangunan sudah semakin miring," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Didik mengatakan ada analisis teknis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan banyak cacat serius pada desain, jenis tanah dan konstruksi tangki air itu. Dia menyebut analisis itu menemukan pekerjaan perkuatan struktur terhadap water tank wajib melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.

"Adapun cacat teknis yang di analisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank tersebut yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke kompleks kami dan beberapa rumah," ujarnya.

Dia mengatakan analisis oleh Lembaga Teknologi (Lemtek) UI menunjukkan design engineering details yang cacat dan tidak memenuhi standar keselamatan. Pengerjaan ulang perkuatan struktur dengan desain baru disebut tidak melibatkan warga.

Dia mengatakan pekerjaan memperkuat struktur water tank sulit karena kondisi tangki itu sudah miring ke arah perumahan Pesona Depok Estate II meski belum diisi air. Dia mengatakan hal itu disebabkan jenis tanah yang berubah menjadi hujan akan berubah menjadi clay atau tanah liat dan jika musim panas akan kering.

Dia mengatakan kondisi itu menyebabkan kondisi itu membuat kondisi water tank tidak seimbang. Kondisi itu memicu bangunan retak dan miring.

Warga di Depok tolak proyek water tank berkapasitas 10 juta liter (dok. Istimewa)

Dia menyebut posisi water tank berada di atas atap perumahan warga. Dia juga menyebut tanah warga terdampak hanya berjarak 6 sampai 7 meter dari garis sepadan proyek itu.

"Keempat, dengan jenis tanah yang sudah dijelaskan di atas dan lokasi water tank di atas atap perumahan kami warga terdampak dengan logika sehat kami akan sulit untuk PDAM melakukan penguatan karena setiap musim akan ada perubahan sifat tanah yang akan mengakibatkan posisi water tank akan mengalami kemiringan, hanya menunggu waktu saja water tank tersebut akan mengalami tragedi yang berdampak kerugian materi dan nyawa," ujarnya.

Dia menyebut PDAM dan Pemkot Depok membangun tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga. Dia menyebut banyak kerugian yang dialami warga gara-gara proyek itu.

"PDAM dan Pemkot melakukan pembangunan dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga terdampak dan mengakibatkan kerugian yang di PDAM dan Pemkot ciptakan, membangun atas nama kebutuhan air bagi masyarakat tanpa melihat banyak aspek di antara adalah dampak lingkungan yang sudah dirasakan akibat berkurangnya penyerapan air, longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di kompleks perumahan kami. Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesuai norma dan adab yang benar," ujarnya.

Dia mengatakan warga setempat berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek itu. Dia juga menyarankan ada audit terhadap anggaran proyek tersebut.

"Catatan pengingat Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan water tank terbangun dari hasil uang tax payer, masyarakat. Warga terdampak meminta Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok, bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan ke tempat lain. Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau MBG," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Guna membantu para warga yang terdampak bencana, Menteri PKP juga membagikan sejumlah bantuan berupa mie instan, peralatan mandi, cairan pembersih lantai serta pakaian dalam dan kebutuhan obat-obatan untuk para orangtua dan anak-anak.

Menurut Ara, para pengungsi memerlukan bantuan secepat mungkin dari pemerintah agar bisa mengurangi beban sekaligus memberikan rasa perlindungan dari rasa khawatir mengingat rumahnya terendam air cukup tinggi.

Berdasarkan data BNPB Kota Bekasi, jumlah warga terdampak bencana banjir di Kota Bekasi sebanyak 23.967 KK yang terdiri dari 61.223 jiwa. Sedangkan jumlah warga terdampak di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5229 KK atau 16.733 jiwa.

Khusus jumlah pengungsi di Gudang BNPB Jatiasih sebanyak 60 KK atau 263 jiwa. Selain di Gudang BNPB, lokasi pengungsian warga berada di Mushola Nurul Janah Kampung Pondok Benda dan Gereja Menara Kasih di Jalan Swatantra V, RT 04 RW 04 Jatirasa, Jatiasih.

Keluarga Besar Kementerian PKP turut prihatin atas musibah banjir di Bekasi,semoga segera pulih kembali dan seluruh warga sehat, dapat terlayani dengan baik serta kembali ke rumah dengan aman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terjun ke lapangan guna bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Walikota Bekasi dan jajaran untuk melakukan penanganan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Ara juga menemui masyarakat Kota Bekasi di Kecamatan Jatiasih yang tertimpa bencana banjir.

Lokasi yang dikunjungi merupakan wilayah terdampak bencana banjir paling parah yakni Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih di Kota Bekasi, banjir setinggi 8 meter membuat rumah-rumah warga tenggelam dan membuat kegiatan warga lumpuh.

Ara bersama Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto juga melihat langsung kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 1.472 siswa tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) menerima program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk kudapan seperti roti, kurma, susu, dan telur yang dapat dibawa pulang oleh para siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan di Bengkulu, Kamis menyebutkan, pihaknya mendukung program MBG selama Ramadhan di wilayah tersebut.

"Program makan bergizi gratis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui ini bisa mewujudkan SDM unggul di masa mendatang dengan perbaikan gizi," ujar dia.

Untuk pelaksanaan MBG selama Ramadhan 1446 Hijriah di Kota Bengkulu dilaksanakan secara bertahap pada periode 6 hingga 25 Maret 2025.

Kemudian, makanan yang diberikan kepada para siswa yaitu makanan ringan yang aman, praktis, tahan lama, dan dapat memenuhi kaidah gizi seimbang berdasarkan AKG harian menurut kelompok umur.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Septalena menerangkan, sesuai dengan instruksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahwa siswa diperbolehkan untuk membawa makanan ringan yang ada di dalam totebag.

Namun, totebag tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, sebab akan dikembalikan oleh pihak sekolah sesuai dengan jumlah yang diterima.

"Kalau untuk MBG di bulan puasa ini masih terus berlanjut, tapi berbeda dengan sebelum bulan puasa kalau sebelum bulan puasa kan nasi dan lau pauk nah sekarang mereka ini dibagikan makanan ringan yang tahan lama menggunakan totebag, dan sesuai instruksi totebag ini tidak boleh dibawa pulang jadi anak-anak itu hanya boleh membawa pulang makanan nya saja," terang dia.

Pada proses pendistribusian MBG tersebut akan dibagikan oleh guru kepada para siswa sebelum jam pelajaran terakhir usai, atau menjelang pulang sekolah agar makanan tersebut dapat dibawa pulang ke rumah.

Berikut sejumlah sekolah di Bengkulu yang menerima program MBG selama Ramadhan 1446 Hijriah yaitu TK Kartika 17 siswa, SD Negeri 73 Kota Bengkulu sebanyak 128 siswa.

Kemudian, SMP Islam Al-Ahzar 52 Kota Bengkulu sebanyak 309 siswa, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu 329 siswa, SD Negeri 61 Kota Bengkulu mencapai 529 siswa, MIS Darrusalam Kota Bengkulu 93 siswa, MAS Darussalam Kota Bengkulu, 39 siswa, dan MTS Darussalam Kota Bengkulu yaitu 28 siswa.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

...Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat, ujar Benny Bachtiar

Cimahi (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau langsung pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 Cimahi, Jawa Barat, pada Kamis, (6/2).

Peninjauan pemberian MBG yang dilakukan Panglima TNI dengan didampingi oleh Penjabat Wali Kota Cimahi dimulai di sekitar pukul 11.40 WIB.

Agus menyambangi salah satu ruang kelas untuk membagikan paket makanan kepada para siswa sembari berinteraksi dengan mereka.

Adapun menu yang disajikan dalam satu porsi paket makanan untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 yakni nasi, daging ayam, sayur, buah naga dan susu.

Saat para siswa SDN Pasirkaliki 2 sedang menyantap makanan yang dibagikan, Agus kemudian melanjutkan dengan memberikan seluruh siswa di SD tersebut berupa paket makanan ringan.

Pj Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar menyatakan bahwa program MBG ini diawasi langsung oleh TNI untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.

“Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat,” ujar Benny.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini, sementara anggaran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kami siap mendukung, misalnya dalam memastikan standar kesehatan program ini. Tapi untuk pembiayaan, semua dari pusat, tidak ada anggaran dari APBD,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Mendagri Tito Karnavian mendorong penggunaan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kota Surabaya siap menyumbang Rp 1,1 triliun ke pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya akan menyumbangkan dana yyang memang dianggarkan untuk MBG. Asal, anggaran itu sudah termasuk mengakomodir sasaran di Surabaya, termasuk usul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan.

"Kalo kita untuk warga Surabaya, kasih semua (Rp 1,1 T) yang pasti, yang saya harapkan ketika memberi bantuan Rp 1,1T, saya berharapnya yang bergerak UMKM Surabaya," kata Eri kepada detikJatim di Balai Kota, Rabu (22/1/2025).

Eri ingin roda ekonomi Surabaya berputar pada program MBG ini. Sehingga penyedia makanan tidak dikuasai pengusaha besar.

"Karena kami punya UMKM permakanan, yang dulu untuk lansia, stunting. Saya berharap Rp 1,1 T ini digunakan permakanan anak-anak, bisa dikerjakan UMKM," jelasnya.

Diketahui, Mendagri Tito menyebut besarnya antusias pemda dan pemprov untuk mengalokasikan APBD total Rp5 T untuk MBG. Rinciannya anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi kurang lebuh Rp 2,5 triliun.

Menurut Tito, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPD Sultan B Najamuddin pada Selasa (14/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan komentar terkait usulan tersebut. Ia mengaku setuju dana zakat maupun dana APBD digunakan untuk program yang bermanfaat bagi warga Surabaya.

"Saya mau lewat zakat, mau lewat APBD, saya setuju, yang penting dibuat untuk warga Surabaya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Minggu (18/1/2025).

Mengenai penggunaan zakat untuk program MBG, Eri mengatakan bahwa ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

"Kalau untuk fakir miskin apakah diberikan untuk sekolahnya atau dibantukan untuk permakannya, bisa-bisa saja digunakan," ujarnya.

Eri juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan zakat, dan apakah semua orang, termasuk ASN, sudah melaksanakan kewajiban zakat yang terkoordinasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Kalau sudah bilang zakat, jangan zakat saja, kita juga harus berkaca, kita sudah zakat atau belum, ASN, orang-orang kaya sudah zakat belum? Kalau kita sudah mengatakan kita berzakat, maka Pemkot harus berani meminta seluruh ASN harus berzakat masuk ke Baznas," jelasnya.

Eri juga mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat untuk program MBG, apakah dilakukan secara pribadi atau melalui Baznas, untuk memastikan kontrol yang tepat.

"Kalau sendiri-sendiri (zakat) lalu gimana caranya memberikan makan gratis? Lewat siapa? Tidak akan terkontrol kan? Pasti lewat Baznas baru bisa memberikan makan gratis. Nanti bagaimana fatwa MUI, kiai seperti apa, kita bisa jalankan. Kalau ada fatwa yang mengatakan Baznas itu zakat dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena Baznas memang untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan," pungkasnya.

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?