Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membicarakan program  sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pramono berniat menemui Dadan usai wacana programnya itu sempat dilarang oleh pemerintah pusat.

"Karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan, untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya enggak salah," kata Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).

Pramonon menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BGN perihal wacana program sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Politikus PDIP itu mengatakan bakal mengalihkan anggaran sarapan gratis untuk renovasi kantin jika nantinya tak diizinkan menjalankan salah satu programnya tersebut.

"Kemarin, kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan," ujar dia.

Pramono sebelumnya mewacanakan program sarapan gratis. Ia bersama Rano Karno menyampaikan program itu berbeda dengan MBG dari pemerintah pusat. Namun, ia mengaku BGN tak mengizinkan Pemda membuat program mirip MBG.

Setelahnya, Pramono pun mewacanakannya untuk mengganti dengan renovasi kantin. Ia mengatakan renovasi akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta meninjau SDN 01 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hari ini. Pihaknya mengecek pembagian makan bergizi gratis (MBG) di sekolah ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tampak didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino; pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Hendra Hidayat; Plt Kadisdik Sarjoko; dan beberapa jajaran lainnya.

Dalam kesempatannya itu, Khoirudin mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 557 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur peladen makan bergizi gratis di seluruh Jakarta hingga akhir Desember 2025.

"Ketika jumlah dapurnya ditambah sampai mencapai 557 bisa salin-tempel (copy-paste) apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur kita," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Sejak Januari 2025, sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42 ribu siswa.

Kedatangan rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta bersama aparat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) ke SDN Cipulir 01 Pagi adalah untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Khoirudin mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan, dalam kegiatan hari ini pihaknya mengakomodasi 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," kata Hendra.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Meli Budiastuti menyebut perlunya aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ia mengatakan rusun bukan untuk ditinggali selamanya, bukan juga untuk diwariskan turun-temurun.

"Karena kan orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan. Kalau masyarakat terprogram, itu bisa turunkan ke anaknya. Kalau masyarakat umum, paling misalkan suami meninggal ke istrinya, tapi ke anak nggak boleh diturunkan," kata Meli saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/2/2025).

"Jadi masyarakat umum boleh dialihkan ke siapa saja? Hanya ke pasangannya, tapi ke anak tidak boleh. Kalau masyarakat terprogram, bisa dialihkan ke anak, tapi tarifnya sudah tarif umum. Nantinya seperti itu diatur dalam revisi pergub," lanjutnya.

Di sisi lain, ia menyebut nantinya aturan jangka waktu penempatan rumah susun sewa akan diatur dalam revisi pergub. Meski begitu, Pergub 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa saat ini masih dalam penggodokan.

Ia menjelaskan masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa atau maksimal 10 tahun.

"Saat ini masih belum diberlakukan karena masih draf revisi pergub," kata Meli.

Pada tahun kesembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni Rusun.

"Kalau masih layak, nanti hasil rekomendasinya bisa diperpanjang berapa tahun lagi. Karena orang tinggal di rusun bukan untuk selamanya, bukan untuk warisan juga," tuturnya.

Sementara itu, masyarakat umum hanya tiga kali perpanjangan atau maksimal enam tahun. Bila penyewa meninggal dunia, bisa dilanjutkan oleh pasangan. Namun tidak bisa dilanjutkan oleh anak keturunannya.

"Itu akan ada di revisi pergub," ucap Meli.

Selain itu, evaluasi berjalan secara rutin saat penghuni memperpanjang sewa rusun. Apabila sudah memiliki kendaraan, otomatis tidak boleh lagi menempati rusun milik Pemprov DKI.

"Revisi pergub ini sudah hampir final, sudah di Biro Hukum. Selama ini kan belum ada pembatasan waktu, makanya di lapangan pasti banyak yang sudah turun-temurun," tandasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemprov Jakarta tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG itu masih menunggu skema pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima.

Hal itu disampaikan Kabiro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi, di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025). Marulina mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan rencana tersebut dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama Kepala SPPG dan BGN, menyusun skema terbaik untuk implementasi dan pengantaran dari dapur ke lokasi penerima," kata Marulina.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan program MBG dengan sasaran pelajar di Jakarta. Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan MBG sudah ada puluhan sekolah dan ribuan siswa yang menjadi target dari program MBG.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah bersama para Menteri dan Wamen meninjau sebanyak 4 SPPG yang ada di Kota Jakarta, sejak 6 Januari melayani 41 sekolah dengan jumlah 12.054 siswa," jelasnya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat bagi warga kolong jembatan Tomang Raya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) berharap warga kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan.

"Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela," kata Ara dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Ara pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan baÈB;_nyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

"Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini," ungkapnya.

Ara pun mengatakan dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa KS Tubun pada Jumat (29/11) malam, ia turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola rusun dengan fasilitas yang sangat bagus.

"Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa KS Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah," kata Marullah.

Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke rusun, mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

"Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka," ucapnya.