Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada besok, Rabu (12/3/2025) untuk menindaklanjuti soal Sarapan Gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apapun keputusan dari BGN. Pasalnya, kepastian terlaksananya program Sarapan Gratis tersebut masih abu-abu.

"Jadi secara prinsip pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain. Tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," ujarnya ketika di Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kemudian, apapun putusannya, Dia mengatakan bahwa pemprov Jakarta telah mempersiapkan dua alternatif.

"Di awal, kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu, di tempat-tempat yang seperti itu," ujarnya.

Namun, terkait jumlah sekolah yang akan dipersiapkan, jumlah pastinya akan difinalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional.

Diberitakan sebelumnya, Pramono-Rano Karno (Si Doel) memiliki program sarapan gratis. Adapun program ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, saat mengikuti retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Barat, dikatakan bahwa Program Sarapan Gratis tidak diperbolehkan. Namun, setelahnya, Pramono mendapati informasi bahwa program ini akhirnya diperbolehkan.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak [Kepala] Badan Gizi, Prof. Dadan. Karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan," terang Pramono seusai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

"Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan," sebut Pramono.

Dia juga mengungkapkan alasan perubahan program ini. Dia menerangkan pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama kepala daerah dan wakilnya dari seluruh Indonesia di halaman tengah antara Istana Kepresidenen, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sebelum dilantik, Pramono dan Rano sempat berkampanye mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur kelak, termasuk di bidang permukiman. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan banyak permukiman kumuh. Maka dari itu, pihaknya akan menata kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

Pada debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024), Pramono dan Rano menyatakan akan membangun hunian layak huni di atas tanah BUMD. Hunian tersebut juga akan dibuat terjangkau agar bisa dipakai oleh warga Jakarta.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya saat itu.

Buat Bangunan Mixed-Use

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor pemerintahan dan sekolah menjadi hunian vertikal atau dibuat menjadi bangunan mixed-use.

"Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas menjadi mixed use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120 (orang), rata-rata mereka jam 3 (atau) jam 4 sudah nggak ada kegiatan," ujarnya.

Pramono menjelaskan, konsepnya sejumlah lantai akan memiliki fungsinya sendiri. Sebagai contoh bangunan terdiri dari lima lantai, tiga lantai pertama digunakan sebagai sekolah. Sekolah tersebut akan diberikan fasilitas lebih lengkap, seperti ada lapangan olahraga.

Sementara itu, pada dua lantai di atasnya akan digunakan sebagai ruang kerja atau co-working space. Lalu, akan ditambahkan sejumlah lantai di atasnya sebagai hunian.

"Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu," tuturnya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di Jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Rano Karno menilai, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

Siapkan Insentif buat Pengembang Kawasan TOD

Pada Kamis (7/11/2024) lalu dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertajuk Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Jakarta, Pramono mengatakan ke depannya kawasan transit oriented development (TOD) baru di Jakarta akan terbentuk. Salah satunya di Ancol, Jakarta Utara.

"Kalau itu (pertambahan TOD) dengan sendirinya pasti akan bertambah karena di Jakarta itu dengan cepat bertambah. Termasuk kalau nanti, MRT-nya sudah sampai Ancol, pasti di sekitar Monas, Istana, akan ada TOD baru," ujarnya kala itu.

Untuk mendukung pengembangan kawasan TOD, Pramono akan memberikan insentif kepada pengembang.

"Harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebutkan FAR (floor area ratio) ini yang seringkali juga jadi problem kita," ungkapnya.

Siapkan DP-KPR Murah

Pramono juga sempat mengatakan akan memberikan subsidi uang muka, insentif pajak, hingga keringanan KPR. Hal itu untuk mengatasi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.

Skema untuk DP rumah murah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

"Ada hal yang memang harus dibantu down payment-nya oleh pemerintah. Harus ada skema yang dibuat untuk itu. Apakah untuk Gen Z dan milenial terutama yang mau married (menikah). Tapi apa pun nggak bisa kemudian diberikan secara gratis dan cuma-cuma nggak bisa. Tetap harus ada sistem perbankan yang mengatur itu," jelasnya.

KPR subsidi juga serupa, ia akan membuat skema lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bank DKI. Ia memastikan KPR ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat terutama Gen Z dan yang akan menikah atau pemilik rumah pertama.

"Mudah-mudahan Bank DKI bisa bantu. Dengan KPR yang lebih rendah pasti orang lebih tertarik. Saya tidak mau menjanjikan gratis," tuturnya.

Benahi Sanitasi di Permukiman Padat Jakarta

Dikutip dari detikNews, Rano Karno sempat mengatakan pihaknya akan mengatasi permasalahan sanitasi di permukiman padat. Ia mengungkapkan, masih ada kebiasaan warga yang buang air besar sembarangan atau modol di kebon alias dolbon.

"Maaf ya, di Jakarta itu masih ada yang 'dolbon' lho, jadi memang sanitasi Jakarta nih harus dibenahi, ada di beberapa tempat," ujar Rano di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut persoalan sanitasi menjadi perhatian penting pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Untuk itu, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Video: Pramono Bakal Perbaiki KJP-Putihkan Ijazah Tertahan di 100 Hari Kerja

Video: Pramono Bakal Perbaiki KJP-Putihkan Ijazah Tertahan di 100 Hari Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.

Di sisi lain, Meli mengungkap faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama yakni sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.

Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov Jakarta akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.

"Bagi yang layak dibantu, kami akan terus mempertahankan mereka. Namun, bagi yang tidak layak, kami akan lakukan eksekusi (penindakan)," tegasnya.

Simak juga Video 'Kementerian BUMN-PKP Bakal Bangun Rusun TOD di Lahan Idle':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pemprov Jakarta tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG itu masih menunggu skema pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima.

Hal itu disampaikan Kabiro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi, di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025). Marulina mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan rencana tersebut dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama Kepala SPPG dan BGN, menyusun skema terbaik untuk implementasi dan pengantaran dari dapur ke lokasi penerima," kata Marulina.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan program MBG dengan sasaran pelajar di Jakarta. Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan MBG sudah ada puluhan sekolah dan ribuan siswa yang menjadi target dari program MBG.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah bersama para Menteri dan Wamen meninjau sebanyak 4 SPPG yang ada di Kota Jakarta, sejak 6 Januari melayani 41 sekolah dengan jumlah 12.054 siswa," jelasnya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

PKS Jakarta meminta Pemprov mengontrol pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). PKS meningatkan untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Kami apresiasi program makan bergizi gratis ini, semoga dapat tercapai tujuannya agar dapat meningkatkan gizi anak-anak kita sehingga pertumbuhan dan kecerdasannya lebih baik ke depan," kata Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS Abdul Aziz, kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Dia mewanti-wanti agar tidak ada yang dikorup dari perogram makan bergizi gratis ini. Untuk itu Aziz meminta agar kualitas dan kuantitasnya terjaga.

"Namun, pemerintah harus tetap mengontrol agar pelaksanaan di lapangan tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya. Sehingga, warga tidak dirugikan dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Aziz memberi pesan agar Pemprov Jakarta melaksanakan evaluasi rutin. Pemprov pun harus inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan.

"Harus ada evaluasi rutin, pengecekan ke lapangan dan posko pengaduan agar kualitasnya terjaga," katanya.

Soal susu yang akan diberikan dua kali dalam sekepan, Aiziz meminta agar Pemprov DKI menjelaskan alasannya kepada publik.

"Harus dicek apakah memang karena masih perdana dan berproses? apakah memang kekurangan pasokan? Atau faktor lain dan ini harus bisa dijelaskan oleh pemerintah pada warga," ujarnya.

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

Perum Perumnas menyatakan akan mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program ini, Perumnas salah satunya akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Saat meninjau lahan Perumnas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan tersebut akan dibangun hunian vertikal.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujarnya saat berkunjung ke lokasi tersebut bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," tambahnya.

Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 ha dan luas efektif 3,1 ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

"Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudak kami alokasikan sebanyak setidaknya 20% dari jumlah unit terbangun," kata Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Sebelumnya, Maruarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11). Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

Debat ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta telah selesai dilakukan dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Salah satu topik yang kerap disinggung dalam acara tersebut terkait dengan permukiman.

Cagub DKI Jakarta Nomor Urut 03, Pramono Anung membuka debat dengan menyatakan komitmen untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. Kawasan kumuh ini menurutnya jadi gambaran ada disparitas sosial yang terjadi di Jakarta.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, Gatot Subroto saja. Setelah hampir 2,5 bulan berkeliling Jakarta, kami mendapati 445 RW kampung kumuh," ujar Pramono, membuka debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Minggu (17/11/2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di permukiman Jakarta, paslon Pramono-Rano memiliki beberapa cara yang akan dilakukan. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan beberapa kawasan kumuh, seperti di Tanah Tinggi, Kampung Bayam, hingga Tambora. Di sana, dia mendapati sanitasi yang buruk dan hunian tidak layak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tak hanya akan menata kampung kumuh tersebut sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Permasalahan sampah di Jakarta memang tidak ada habisnya. Menurut Cawagub No. 03, Rano Karno, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.