Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Ardiansjah Dara Sjahruddin menyampaikan pentingnya ibu hamil menerapkan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah munculnya diabetes selama kehamilan.

Dalam acara diskusi yang diikuti dari Jakarta pada Senin, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, FICS, FESICOG mengatakan, pendapat bahwa ibu hamil harus menambah porsi makan menjadi dua kali lipat dari porsi normal untuk mendukung pertumbuhan janin tidak lah tepat.

"Makan dua porsi itu tidak tepat, yang tepat adalah menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang," kata dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) itu.

"Dan setiap orang berbeda, itulah gunanya kontrol ke dokter," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa diabetes berpeluang terjadi pada ibu hamil yang tidak menerapkan pola makan sehat, termasuk pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga.

Menurut dia, penerapan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan kenaikan berat badan signifikan pada ibu hamil dan kondisi yang demikian dapat memicu munculnya diabetes.

"Kalau sampai berat badan berlebihan, biasanya ada potensi kencing manis (diabetes), kalau ibunya sudah kencing manis, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim," kata dokter Dara.

Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan pola makan dan asupan gizi untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.

Dokter Dara menganjurkan ibu hamil menerapkan pola makan dengan nutrisi seimbang, mengonsumsi beragam makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Menurut dia, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lebih banyak makanan sumber protein, yang disebut sebagai zat pembangun.

Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, penting untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.

"Kalau kita makan satu piring, itu bisa disiapkan 50 persennya terdiri dari protein, 25 persennya karbohidrat, lalu 25 persennya serat," kata dokter Dara.

Ia juga menganjurkan ibu hamil untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro, termasuk asam folat, zat besi, kalsium, dan macam-macam vitamin.

Ibu hamil bisa berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi perihal pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro sesuai dengan usia kehamilan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Jumlah tunawisma melonjak di Amerika Serikat (AS) karena kurangnya akses ke perumahan terjangkau. Ribuan warga Amerika tak punya tempat tinggal, sehingga menjadi gelandangan di tempat penampungan di New York hingga di jalanan Los Angeles.

Dilansir dari Newsweek, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) mencatatkan rekor 771.480 orang menjadi tunawisma dalam satu malam menurut sebuah penilaian tahunan. Angka tersebut menunjukkan sekitar 23 orang merupakan tunawisma setiap 10.000 orang di AS.

Orang yang mengalami tunawisma mencakup orang-orang yang tinggal di tempat penampungan, program perumahan, dan lokasi yang tidak tidak terlindungi. Namun, jumlah tunawisma sebenarnya lebih besar karena HUD tidak memperhitungkan beberapa situasi seperti mereka yang tinggal bersama teman atau keluarga karena tak punya rumah sendiri.

Menurut laporan HUD, jumlah tunawisma meningkat 18,1 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Sebagai referensi, jumlah orang yang tak punya rumah meningkat 19,2 persen dari tahun 2007 hingga 2024.

Jumlah orang yang mengalami pola tunawisma kronis, yang didefinisikan HUD sebagai orang penyandang disabilitas yang telah menjadi tunawisma selama setidaknya 12 bulan, juga meningkat 6,6 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis perumahan terjangkau di tingkat nasional, meningkatnya inflasi, dan upah yang stagnan di kalangan menengah dan ke bawah. Lalu, dampak berkepanjangan dari rasisme sistemik juga berperan dalam peningkatan jumlah tunawisma.

Selain itu, departemen tersebut menyebutkan krisis kesehatan masyarakat, bencana alam, peningkatan jumlah imigran AS, dan berakhirnya program pencegahan tunawisma era COVID-19 turut memperparah kondisi ini.

CEO sementara Koalisi Perumahan Pendapatan Rendah Nasional Renee Willis mengatakan meningkatnya jumlah tunawisma adalah konsekuensi tragis, namun dapat diprediksi, akibat kurangnya investasi dalam sumber daya dan perlindungan yang membantu orang menemukan dan memelihara perumahan yang aman dan terjangkau.

"Seperti yang sudah diperingatkan oleh para advokat, peneliti, dan orang-orang yang memiliki pengalaman hidup seperti itu, jumlah orang yang mengalami tunawisma terus meningkat karena semakin banyak orang yang berjuang untuk membayar biaya perumahan yang sangat tinggi," kata Willis dalam sebuah pernyataan dikutip dari Newsweek, Minggu (29/12/2024).

Sementara itu, CEO Aliansi Nasional untuk Mengakhiri Tunawisma Ann Oliva mengatakan perlu ada solusi untuk menyelesaikan krisis tunawisma di AS.

"Peningkatan jumlah tunawisma yang memecahkan rekor ini seharusnya menjadi peringatan bagi para pembuat undang-undang federal, negara bagian, dan lokal untuk membuat solusi maju dan berbasis bukti untuk krisis ini," tuturnya.

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas

Video: Terjadi Lagi Penembakan Massal di AS, 3 Orang Tewas