Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.