Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Katolik St Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang, Rabu (8/1/2025). Peninjauan ini bertujuan memantau pelaksanaan program, khususnya terkait menu yang disiapkan untuk memenuhi standar gizi seimbang bagi siswa.

"Jadi kami ingin memantau pelaksanaan program makan gratis ini dan juga beberapa hal penting terkait dengan menu yang disiapkan beragam dan diberikan sesuai dengan standar gizi memenuhi kaidah makan bergizi seimbang," ujar Andriko.

Andriko menjelaskan, program MBG menyediakan berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Menu yang disiapkan meliputi nasi, telur ayam, pisang, serta pilihan tambahan seperti sorgum atau jagung. Sayuran dan buah-buahan juga menjadi bagian penting dari menu untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral.

"Tadi yang disiapkan seperti nasi, telur ayam, dan pisang. Juga nanti bisa disediakan sorgum atau jagung. Proteinnya dari telur dan tahu, sedangkan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah seperti pisang. Jadi komponen makanan bergizi itu semuanya ada di situ," jelas Andriko.

Ia juga mengimbau para guru untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai sayur.

"Tadi kita menyaksikan bersama banyak anak antusias dan mengonsumsi habis makanan yang diberikan. Memang masih ada beberapa anak yang tidak suka makan sayur, dan itu perlu peran para guru untuk memberikan edukasi bahwa kelengkapan karbohidrat, vitamin, dan protein penting bagi pertumbuhan mereka," tambahnya.

Andriko berharap program MBG, yang mencakup 749 titik di NTT, dapat segera diimplementasikan sepenuhnya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

"Kami ingin NTT diprioritaskan karena NTT memiliki jumlah stunting tertinggi kedua di Indonesia. Dengan program ini, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kita ingin percepatan implementasi di seluruh wilayah NTT," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Kami ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu berasal dari masyarakat kita sendiri. Sayuran dari petani, telur dan daging ayam dari peternak lokal, serta ikan dari nelayan setempat. Jadi selain memenuhi gizi dan menurunkan angka stunting, program ini juga mendukung ekonomi masyarakat lokal," ujar Andriko.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan stunting dan mewujudkan generasi unggul pada tahun 2045.

"Dengan program ini, kami ingin masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif demi generasi emas 2045," kata Andriko.

Dalam kunjungan tersebut, Andriko didampingi oleh Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Ien Adriany. Peninjauan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengawal program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak dan percepatan penurunan stunting.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan tahun depan. Gibran pun membocorkan sosok yang paling mendukung berjalannya program tersebut.

"Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali," ujarnya saat acara pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024) dikutip detikNews.

"Yang paling mendukung, paling men-support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya," lanjut dia.

Menurut Gibran, perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan keluarga. Selain itu dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan program Makan Bergizi Gratis sangat strategis lantaran program tersebut dapat meningkatkan perputaran uang.

"Makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp 8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali," ujarnya.

Gibran kemudian bercerita banyaknya pihak terus menanyakan program Makan Bergizi Gratis sebelum dirinya dilantik. Dia memastikan program Makan Bergizi Gratis akan berjalan di tahun depan.

"Bahkan sebelum dilantik pun itu tiap hari orang-orang nanya, ini kapan mas makan siang gratisnya? Belum dilantik. Tapi tahun depan insyaallah ini akan berjalan, dan saya mohon para sahabat, untuk ikut mengawal program ini," ungkapnya.

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Mulai Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki budget Rp 10 ribu.

Apakah dengan harga demikian sudah mampu menyajikan menu dengan gizi yang seimbang? Terkait hal ini pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Toto Sudargo, M Kes memberikan pendapatnya.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," katanya dilansir dari laman UGM, Minggu (8/12/2024).

Menu Bisa Sesuai dengan SDA Tiap Daerah

Toto menyebut MBG ini termasuk program yang mulia. Tak banyak negara yang punya program seperti ini.

Oleh karena itu, Toto berharap MBG dapat membuahkan hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Toto adalah soal kesesuaian menu dengan keperluan tiap siswa.

Setiap daerah mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Sehingga menu harus benar-benar sesuai dengan keseharian mereka.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," paparnya.

Harus Melihat Makanan Kesukaan Anak

Selain melihat kebiasaan makan siswa di setiap daerah, Toto juga mengatakan makanan harus sesuai dengan kesukaan anak. Dengan begitu, potensi makan siang terbuang bisa diminimalisir.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Menurut Toto dua hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Ia meminta pihak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memantau program ini.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah