Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

"Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

"Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita," jelasnya.

Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

"Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse," jelasnya.

Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

"Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan hingga Senin 3 Februari 2025, sudah ada sebanyak 730.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi.

Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga hari ini pun sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Nah kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dirilis dan itu sudah akan mencapai nanti sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dengan demikian, Dadan menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

“Itu berarti kurang 98,5%. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan program ini, karena program kami baru 0,8 persen,” jelasnya.

Dilanjutkan dia, BGN akan mengusahakan dan mempercepat realisasi program ini agar merata di seluruh Indonesia, melalui cara mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi seperti Polri, TNI, BIN, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Di lain sisi, Dadan juga menyebut bahwa dalam jangka waktu dekat pihaknya ingin menyasar Papua dan Papua Tengah untuk realisasi program andalan Prabowo ini.

“Sampai sekarang belum ada dan kami sedanv mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatkan [MBG],” tuturnya.

Dia pun menyebut hingga sejauh ini kendala yang masih dihadapinya untuk mencapai ke sana dikarenakan masalah infrastruktur.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Pemberian Makan Bergizi Gratis kepada sasaran sesuai kategori penerimanya ini dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Siapa Saja Penerima Makan Bergizi Gratis?

Selain untuk anak-anak sekolah, program Makan Bergizi Gratis juga ditargetkan untuk kategori lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, yaitu:

1. Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
   - Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Skema Pembagian Makan Bergizi Gratis

Pembagian program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan sesuai kategori penerimanya. Untuk kategori peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA dibagikan melalui sekolah-sekolah. Sementara untuk kategori balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui dibagikan melalui posyandu.

Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi. Bahwa selain anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan anak-anak balita juga masuk dalam kelompok penerima Makan Bergizi Gratis.

"(Makanan bergizi) untuk ibu-ibu hamil, balita itu dipersiapkan oleh posyandu (pos pelayanan terpadu). Distribusinya melalui posyandu ada dua skema, yaitu skema pertama posyandu mengantarkan makanan ke rumah-rumah penerima manfaat, dan ada skema dua ibu-ibu penerima manfaat datang ke posyandu," kata Dedek Prayudi kepada wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dedek mengatakan, untuk ibu-ibu yang usia kehamilannya tua atau mendekati masa melahirkan, maka posyandu akan mengantarkan langsung makanan bergizi itu untuk mereka. Kemudian, kader-kader atau penggerak-penggerak posyandu di berbagai daerah juga dikerahkan untuk menjemput ompreng (tray) makanan yang diberikan kepada para penerima.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah

Sebagai informasi, berikut ini jadwal pembagian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah yang disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA:

• PAUD, TK, Kelas 2 SD: dibagikan pukul 08.00 waktu setempat
• Kelas 3 hingga 6 SD: dibagikan pukul 09.30 waktu setempat
• SMP hingga SMA: dibagikan pukul 12.00 waktu setempat.

Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program dari Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekolah-sekolah untuk memastikan siswa mendapat asupan gizi yang cukup.

Di Kota Bandung, beberapa sekolah telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program ini. Namun dari ratusan sekolah yang ada, baru 14 sekolah yang dipastikan mendapat distribusi makan bergizi gratis.

Program MBG didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini baru ada di dua lokasi yakni SPPG Lanud Husein Sastranegara dan SPPG Sukajadi dengan total penerima manfaat sekitar 7.000 siswa per hari.

Pj Wali Kota Bandung A Koswara menyebutkan, di hari pertama pendistribusian MBG baru 14 sekolah yang jadi menerima manfaat yakni 7 sekolah dari SPPG Lanud Husein Sastranegara dan 7 sekolah dari SPPG Sukajadi.

"Itu ada tujuh (sekolah) SD, SMP, SD ada lima, SMP ada dua itu yang dari Badan Gizi. Kemudian Danlanud ini juga sama ada tujuh lokasi, SD dan SMP ada juga SMA. Jadi satu dapur itu rata-rata 3.500 Paket," kata Koswara di SD Angkasa 1, Senin (6/1/2025).

Koswara mengakui pendistribusian MBG belum merata di Kota Bandung. Menurutnya, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap yakni 20 persen dari total sekolah di Bandung di tahun 2025 ini.

Adapun jumlah sekolah di Kota Bandung tercatat sebanyak 479 SD negeri/swasta dan 269 SMP negeri/swasta dengan total 302.109 siswa.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu 20 persen untuk target 2025, itu ya 20 persen yang dapat distribusi makan gizi gratis. Pemilihan lokasi (sekolah) berdasarkan radius dari dapur, karena distribusinya tidak boleh terlalu lama," ujarnya.

Berikut daftar sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung:

SPPG Lanud Husein Sastranegara:

1. SDN 171 Lanuma
2. SD Angkasa 3
3. SDN 187 Lanuma
4. SD Angkasa 1
5. SMPN 68 Bandung
6. SMP Angkasa
7. SMA 9 Bandung

SPPG Sukajadi:

1. SDN 272 Sukasari
2. SDN 193 Caringin
3. SDN 096 Sarijadi Selatan
4. SDN 207 Cibogo
5. SDN 136 Sukawarna
6. SMPN 64 Bandung
7. SMPN 26 Bandung

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur mulai beroperasi hari ini, Senin (6/1), untuk memasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan ada 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah, tepatnya di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan Badan Gizi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12/2024).

Nantinya, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

Badan Gizi Nasional menyebut tidak semua penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu dalam menu mereka. Daun kelor dan telur ayam akan menjadi menu pengganti susu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Ia menjelaskan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12).

Menurutnya, penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sementara keberadaan menu di daerah-daerah non peternakan sapi perah tidak akan dipaksakan.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," imbuhnya.

Namun, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Ia juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Selama ini, pasokan susu lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional. Sebanyak 80 persen susu yang diminum masyarakat merupakan produk impor, sisa 20 persennya baru dipasok peternak lokal. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, kebutuhan susu nasional kian besar.

Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News