Beberapa rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang. Eksekusi sebenarnya sudah terjadi pada Kamis (30/1/2025), tetapi belum sampai menghancurkan bangunan.

Warga sudah mengosongkan properti mereka karena listrik dan air di rumah dan ruko tersebut sudah dipadamkan. Mereka mengaku telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah. Saat ini mereka bersama pengembang telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Cikarang. Sidang perdana akan digelar pada Senin (17/2/2025) mendatang.

Menanggapi kasus ini, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengatakan sesuai dengan putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanah tersebut sah secara hukum menjadi milik Hj. Mimi Jamilah. Adanya penggusuran tersebut serta pemutusan listrik dan air juga tidak menyalahi aturan.

Ia menyarankan langkah yang harus diambil warga dan pemilik ruko untuk mendapatkan haknya kembali adalah meminta ganti rugi dengan pihak pengembang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, warga juga bisa mengajukan laporan ke kepolisian atas tuduhan penipuan.

"Nah masyarakat itu melakukan suatu upaya untuk meminta ganti rugi kepada pihak developer (pengembang), bukan kepada pihak Mimi Jamilah gitu loh. Nah yang kedua adalah masyarakat bisa membuat pengaduan ataupun laporan kepolisian transaksi jual beli tanah. Itu adalah lingkup dari pasal penipuan. Jadi hubungannya itu bukan masyarakat dengan si pemilik awal Abdul Hamid ini, Mimi Jamila ini, tetapi masyarakat itu (urusannya) dengan developer," kata Rizal saat dihubungi.

Lalu, beberapa warga yang terdampak penggusuran mengungkapkan pihak Hj Mimi Jamilah sempat menawarkan kepemilikan lahan properti mereka jika bersedia membayar Rp 2,5 juta per meter. Jika setuju, bangunan mereka tidak akan digusur.

Menurut Rizal, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Namun, ia menyarankan agar warga tidak mengambil tawaran tersebut. Sebab, warga tidak punya hak untuk membeli lahan tersebut dan yang seharusnya dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan pengembang terlebih dahulu. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) didaftarkan atas nama pengembang, bukan pihak Hj. Mimi Jamilah. Dikhawatirkan ke depannya akan ada masalah lain apabila urusan dengan pengembang tidak selesai.

"Kalaupun dari pihak ahli waris itu menentukan bayaran terhadap tanah yang dieksekusi, saya memberikan satu pendapat. Kalau memang warga itu tidak punya hak untuk membayar kepada keluarganya Abdul Hamid. Karena posisi transaksi jual-beli warga itu kepada developer," jelas Rizal.

Lalu, menurut Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan yang harus dilakukan adalah menulusuri awal mula transaksi dan status kepemilikan lahan tersebut, termasuk sengketa yang mungkin pernah terjadi.

"Harus ditelusuri dari awal, diinvestigasi, dan diverifikasi proses akuisisinya itu. Kalau itu terjadi pelanggaran hukum atau pidana, jadi developer ini harus bertanggung jawab atas kisruhya," ujar Steve.

Saat menghadapi kasus seperti itu, menurutnya pemutusan listrik dan air tidak dapat dilakukan karena kasus gugatan balik masih berlangsung.

"Karena hukum masih dalam proses, belum diputuskan oleh pengadilan. Jadi pihak yang mematikan atau pihak PLN itu wajib memberikan pelayanan publik yaitu menyalurkan listrik. Karena gugatan ini belum diputuskan pengadilan," lanjutnya.

Steve menyarankan kepada warga perumahan untuk segera mencari bantuan hukum seperti kepada pengacara untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat lain, menurutnya lebih baik membeli rumah di pengembang yang telah memiliki reputasi yang bagus. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi status kepemilikannya bisa terjamin.

"Saya sih usulkan beli dari developer yang sudah mempunyai track record yang baik lah karena membeli rumah itu adalah fix asset yang sifatnya investasi jangka panjang. Jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru membeli properti yang murah, tapi terus ya endingnya rumit gitu," tuturnya.

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

Ia bersama pemilik ruko lainnya, warga perumahan, dan pihak pengembang saat ini telah mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri Cikarang terkait putusan penggusuran properti mereka.

Di samping itu, ia mencari solusi lain bagaimana kantornya tetap dapat beroperasi serta listrik dan airnya tidak dipadamkan. Sebab, imbas dari perintah eksekusi yang terjadi pada Kamis (30/1/2025) lalu, air dan listrik di properti mereka mati.

Ia mendapat penawaran dari perwakilan pihak Hj. Mimi Jamilah, jika ia bisa membeli lahan rukonya Rp 2,5 juta per meter sebagai syarat rukonya tidak digusur.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ia mempertimbangkan tawaran tersebut asalkan kantornya dapat beroperasi. Namun, transaksi biaya pembelian lahan tersebut belum terjadi. Sebab, penawaran tersebut termasuk dalam langkah mediasi dan harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2. Untuk jadwal pertemuannya Nina mengatakan belum ditentukan.

Setelah ia menyatakan minat, pihak Hj. Mimi Jamilah membiarkan listrik dan air di rukonya berfungsi.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Nina juga menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

Simak juga Video 'AHY Beberkan Pesan Penting dari Jokowi soal Lahan IKN':

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Ada perkembangan terbaru dalam kasus lahan ambles di Perumahan Permata Puri, Kota Semarang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang telah menerima dan menindaklanjuti laporan warga terkait amblesnya lahan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Semarang, Agus Sunaryo.

“Terkait laporan masyarakat mengenai kejadian di Permata Puri, kami sampaikan laporan pengaduan tersebut sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti,” kata Cakra dalam keterangannya, Senin (30/12).

Agus megatakan, Kejari telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. “Seperti yang disampaikan bahwa kegiatan terhadap pelaporan pengaduan masyarakat terkait Permata Puri sudah kami tindaklanjuti dengan memeriksa atau meminta keterangan sebanyak tiga orang dari masyarakat atau pelapor, maupun dari pihak lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dan dokumen terkait kasus ini masih berlangsung. “Dalam permintaan keterangan tersebut, kita juga sudah mengumpulkan beberapa data atau dokumen. Sampai sekarang, proses masih terus berlanjut,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga yang terdampak amblesnya lahan di Perumahan Permata Puri telah mengajukan gugatan terhadap pengembang dan sejumlah pihak lain ke Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan tersebut diajukan untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp5 miliar akibat kerusakan rumah yang ambles hingga kedalaman 12 meter. Saat ini, proses perkara perdata tersebut masih berlangsung dalam tahap mediasi.
•    

Editor : Ahmad Antoni

Ribut-ribut akses antarperumahan di Cinere, Depok, berujung putusan yang menghukum warga membayar Rp 40 miliar lebih ke pengembang perumahan. Kok bisa?

Kehebohan bermula dari pengembang Perumahan CGR yang menggugat 10 warga Perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pasalnya, warga Perumahan CE memprotes pengembang yang hendak meminta akses sekaligus jembatan penghubung melintasi Kali Grogol ke proyek Perumahan CGR yang melewati kawasan Perumahan CE.

Para warga Perumahan CE pun memprotes dengan alasan keamanan. Awalnya PN Depok mengamini alasan para warga Perumahan CE melalui putusan Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024 dengan menyatakan gugatan pihak Pengembang Perumahan CGR tidak dapat diterima.

Namun Pengembang Perumahan CGR melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan akhirnya membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung dalam putusan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Para warga Perumahan CE menyampaikan argumen terkait keamanan karena apabila akses dan jembatan itu dibuka maka wilayah Perumahan CE akan terbuka. Penolakan warga Perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar. Namun majelis banding mengesampingkan argumen warga Perumahan CE.

Putusan itu juga menyatakan para warga Perumahan CE dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak Pengembang Perumahan CGR. Dari mana asal hitungan itu?

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga menjadi Rp 40 miliar lebih.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: