JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, mengaku tak mendapatkan sosialisasi saat Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, hendak dibangun.

"Tidak, jadi kalau lingkungan kami tidak (mendapat sosialisasi), yang disosialisasi itu 4 RW yang lokasinya berdekatan dengan RDF," ucap Ketua RT di Perumahan JGC Klaster Shinano, RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025) malam.

Padahal jarak Perumahan JGC dan RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter dan kini warga di sana merasakan dampaknya.

Wahyu menilai, proyek pembangunan RDF ini dikerjakan secara tergesa-gesa.

"Ini kan proyek Roro Jongrang yang hanya 6-8 bulan jadi, kenapa harus tergesa-gesa sih untuk bangun pabrik sebesar itu," sambung Wahyu.

Seharusnya, kata Wahyu, sebelum dibangun analisis dampak lingkungan (Amdal) dari RDF Rorotan harus diuji secara matang terlebih dahulu.

Jadi, bisa diperkirakan dampak dari pabrik pengelolaan sampah itu akan sejauh mana dan akan dirasakan oleh siapa saja.

Wahyu juga mengaku kaget saat tahu bahwa proyek pembangunan itu untuk dijadikan RDF Rorotan.

"Seharusnya, masyarakatnya ditanya dulu, diajak dialog, ini enggak. Tiba-tiba udah dibangun, kami juga kaget," pungkas dia.

Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elite ini sangat menyengat dan mengganggu warga.

Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

Sampah makanan jadi masalah lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia. Untuk itu warga perumahan ini kelola sampah makanan jadi bermanfaat.

Sampah makanan atau limbah makanan sudah menjadi masalah yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Tak hanya berdampak bagi lingkungan, makanan yang dibuang secara sia-sia juga sebenarnya bisa didonasikan untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dilansir dari Storypick (17/02), di India, limbah di beberapa kawasan bisa mencapai 60 juta ton lebih termasuk di kota besar seperti Delhi, yang bisa memproduksi lebih dari 14 ribu ton sampah. Tentunya hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius, sehingga warga perumahan di sekitar Malviya Vihar, Delhi Selatan, India, melakukan inisiasi pengelolahan limbah.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Selama lebih dari sepuluh tahun warga di perumahan ini bersama-sama mengelola sampah dan mengubahnya menjadi pupuk tanaman, sampai menyisihkan sisa makanan untuk dibagikan ke yang membutuhkan.

Karena kebanyakan sampah yang diproduksi di perumahan ini adalah limbah dari makanan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, produk makanan dan minuman yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

Jadi di kawasan perumahan ini ada satu kulkas umum yang berisi aneka makanan sisa, atau makanan masih layak konsumsi hasil sumbangan dari warga setempat. Semua makanan yang ada di dalam kulkas gratis diambil warga lain yang membutuhkan makanan.

Di bagian luar kulkas ada petunjuk makanan apa saja yang bisa didonasikan ke kulkas umum. Mulai dari buah-buahan, kue, makanan beku sampai telur. Termasuk makanan yang tidak boleh dinonasikan seperti minuman beralkohol dan makanan yang mudah terkontaminasi bakteri seperti susu dan lainnya.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Tersedia juga balai sederhana berisi tempat warga mengumpulkan donasi berupa pakaian dan barang-barang yang bisa disumbangkan.

Para warga di sini sudah terlatih untuk mengelola limbah makanan dari dapur bekas masak, menjadi pupuk yang bernutrisi tinggi untuk tumbuhan dan kebun mereka.

Banyak yang memuji warga di perumahan ini karena membantu melestarikan lingkungan di Delhi.

"Semua warga di perumahan Navjeevan Vihar ini memang sangat rajin dan bagus untuk ditiru. Saya sangat salut dengan kegigihan mereka," puji salah satu netizen.

"Pemerintah kita harus melihat warga ini dan mencontoh inisiasi mereka untuk melestarikan lingkungan," pungkas netizen lainnya.

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) untuk satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA.

Salah satu yang sudah melaksanakan program tersebut, salah satunya Kota Cimahi. Sejak Senin (6/1/2025), sejumlah sekolah mulai dari PAUD sampai SMA sudah menerima makan bergizi gratis namun belum seluruh satuan pendidikan.

Di balik positifnya program tersebut, namun ada satu hal yang perlu jadi perhatian, yakni pengelolaan sampah sisa makan bergizi gratis yang dikonsumsi anak-anak sekolah serta sampah pengolahan menu makanan.

PIC dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau Adam Darmawan mengatakan, dalam sehari sampah yang dihasilkan sekitar 50 sampai 60 kilogram.

"Rata-rata untuk satu hari itu 50-60 kilogram. Itu sampah dari sisa makanan anak-anak digabung dengan sampah produksi di kitchen kita," kata Adam saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).

Sampah yang dihasilkan itu campuran dari jenis sampah organik dan anorganik. Namun sampah tersebut didominasi sampah organik sehingga tak bisa dibuang sembarangan.

"Pastinya organik, karena kan anak-anak enggak selalu habis makanannya, karena karakternya kan kebanyakan enggak suka sayur. Ada juga sampah anorganik yang kita hasilkan," ujar Adam.

Pengelolaan sampah organik dan anorganik itu dibedakan sesuai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Untuk sampah organik, pihaknya melibatkan pegiat maggot.

"Untuk organik, sejauh ini kita berdayakan maggotisasi dulu. Kemarin ada arahan juga untuk komposting, cuma belum. Kemudian untuk sampah kertas dan plastik, itu kita kerjasama dengan bank sampah. Jadi sampahnya sudah kita pilah," tutur Adam.

DLH Kota Cimahi Lakukan Pembinaan

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan pengelolaan sampah sisa makan anak-anak di sekolah sepenuhnya dilakukan oleh SPPG.

"Jadi persiapan sejak November, ini sudah dibahas waktu kami diundang ke Kodim 0609/Cimahi. Memang disepakati bahwa sampah dikelola oleh pihak katering," ujar Chanifah.

Pelaksana program makan bergizi gratis itu sebelumnya belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan pengelolaan sampah sisa program tersebut.

"Tapi masih awam sebelumnya, maka saya memberikan arahan intinya mereka harus mengelola sampah dengan baik. Misalnya sekarang, kami arahkan untuk dikelola melibatkan pegiat maggot. Untuk kedepannya bisa melibatkan pihak swasta," kata Chanifah.

Pihaknya bakal membersamai pelaksana program tersebut lantaran masih tahap awal. Terlebih program makan bergizi gratis itu dilaksanakan setiap hari selama setahun penuh.

"Bukan tanggungjawab DLH, tapi kami berperan dalam pembinaan. Karena sejak awal pihak katering sudah mengajukan izin lingkungan di dalamnya ada deklarasi pengelolaan sampah. Di situ kami ingatkan sampah organiknya bisa selesai seketika jangan ditunda besok. Jangan sampai DLH yang seolah-olah yang bertanggungjawab," kata Chanifah.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai Januari 2025. Program tersebut mendapatkan sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Agus mengatakan program tersebut merupakan program yang bagus dalam meningkatkan gizi anak-anak serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat.

Akan tetapi, Agus menyoroti terkait dengan pelaksanaan programnya. Ia menyoroti potensi masalah lingkungan yang dapat timbul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah kemasan. Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, pengamat mengingatkan bahwa aspek keberlanjutan perlu menjadi bagian integral dari rencana implementasi.

"Kemudian terkait dengan air minum ataupun susu yang nantinya disediakan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk bagaimana kemasan yang telah digunakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah ini yang saya khawatirkan. Tolong pengawasannya mulai dari kualitas dari makanan, dan kualitas bahan baku," katanya di acara detikcom Leaders Forum di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

"Tapi kemasannya itu harus ada persiapan. Mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup merumuskan bagaimana me-recycle, me-reuse dari sampah yang dihasilkan," katanya.

Sementara itu, Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta.

Dari program yang telah dijalankan tersebut, ia mengatakan tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan sampah kemasan.

"IFSR bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menjalankan pilot project program makan bergizi gratis. Itu terbukti tidak menghasilkan sampah yang banyak. Karena susunya menggunakan susu bubuk atau susu fortifikasi kita bilangnya. Jadi, susunya itu diseduh dan dihadirkan di sekolah dan mereka anak-anak sekolah tinggal minum saja dari gelas atau tumbler yang ada," katanya.

Pasangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sederet program mengenai tata kota Jakarta yang akan mereka jalankan ke depannya. Mulai dari solusi permasalahan rumah layak, skema perumahan, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

Semua program ini ia sampaikan dalam debat ketiga Pilkada Cagub Cawagub Jakarta bertemakan Tata Kota dan Perubahan Iklim yang digelar di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

1. Program Renovasi Bangunan

Ridwan Kamil (RK) mengawali debat dengan membawa cerita soal Ade, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara berusia 21 tahun yang memiliki 2 anak namun tidak memiliki hunian yang layak.

"Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari gen-z usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian layak, mengubur mimpinya untuk memiliki hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, ini lah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara kekumuhan ekstrem," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, kasus seperti Mba Ade ini juga disebabkan karena kekurangan pada tata ruang Jakarta sehingga menghadirkan banyak lingkungan kumuh di kota tersebut.

"Bermuara pada kekumuhan ekstrem. Ada yang mirip pengungsian, beda jauh dengan Sudirman Thamrin yang sering dicitrakan. Mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah ada di mana-mana," jelasnya.

Untuk itu, ia menyiapkan sederet program perumahan, salah satunya adalah memberikan dana Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap rumah di Jakarta yang ingin direnovasi.

"Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal Rp 50-100 juta per rumah," kata Ridwan Kamil.

2. Hunian Vertikal

Ia akan membangun lebih banyak bangunan vertikal baik yang berbasis TOD (Transit Oriented Development), rumah di atas pasar, stasiun, hingga sungai.

"Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi di Jakarta Pusat. Lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai bis akita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal," ungkapnya.

3. Konsep Bangunan yang Bisa Tekan Polisi dan Emisi

Kemudian, Ridwan Kamil ingin membangun hunian di tengah kota dan perkantoran di pinggiran. Selain itu, memanfaatkan atap-atap gedung sebagai lahan penghijauan agar efek gas rumah kaca bisa bisa ditekan. Model gedung seperti ini merupakan bagian dari strategi hijau seperti yang diterapkan di Kota Medellin, Kolombia.

"Kenapa (Jakarta) panas, kenapa (banyak) polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah, inilah nanti dalam anggaran satu miliar satu RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW," ucapnya.

4. Tolak Retribusi Sampah Rumah Tangga

Terkait pengadaan retribusi sampah rumah tangga mulai 1 Januari 2025, Cawagub nomor urut 1 Suswono menolak hal tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan menerapkan sistem zero waste di mana sampah akan dikelolah hanya sampai RT dan RW saja serta mengurangi jumlah sampah di TPA.

"Saya sendiri sependapat retribusi ini belum dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun budaya zero waste. Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga, bahkan kita juga perlu ada daur ulang, saya kira berskala rumah tangga RT maupun RW," jelasnya.

Untuk mendukung skema pengelolaan sampah ini, mereka ingin menyediakan mesin pengolahan sampah di tingkat RW.

"Oleh karena itu, nanti kami mengatasi permasalahan itu melalui pengelolaan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.Saya harapkan ada mesin-mesin modern dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Kalau pun ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya bagaimana membangun budaya dari rumah tangga," lanjutnya.