Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta jajarannya mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang usai menerima aduan dari warga Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae) yang berlokasi di Jalan Ungaran-Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kota Semarang, Senin (28/4/2025).

Sebab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial akibat sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas dari pengembang.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," kata dia dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan rumah subsidi dikontrakkan oleh pemiliknya serta pemindahan lokasi secara sepihak oleh pengembang.

Untuk menyelesaikan masalah perumahan yang dihadapi warga yang berlarut-larut selama 6 tahun terakhir itu, dirinya langsung menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit, mencari solusi, maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," tuntasnya.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Malang -

Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

(abq/iwd)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap pengembang butuh dukungan regulasi pertanahan yang mengatur perizinan pembangunan area pemukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan perizinan pertanahan itu diperlukan guna melakukan percepatan realisasi program strategis 3 juta rumah.

“Apa kebijakan yang dibutuhkan agar program ini jalan? Sehingga apa saja itu jelas, membutuhkan 4 kebijakan, yang pertama adalah mengenai pertanahan,” jelasnya dalam agenda Halalbihalal Keluarga Besar REI di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menjelaskan, pemerintah perlu segera melakukan akselerasi dalam penerbitan sertifikat lahan dan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung.

Kedua, REI juga meminta agar pemerintah segera merampungkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memperjelas area mana saja yang dapat dibangun kawasan permukiman.

Ketiga, Ketua Umum REI itu juga menyebut perlu dukungan likuiditas dari industri keuangan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

“Yang keempat adalah kebijakan pengawasan. Kita masukkan ke sana yang terakhir ini bagian dari, jangan sampai ini menjadi konten akhirnya kemana-mana,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Meski demikian, tanah-tanah yang siap dieksekusi itu tak bisa sepenuhnya digunakan untuk area permukiman saja. Pasalnya, lahan itu juga perlu untuk dialokasikan guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo lainnya, salah satunya swasembada pangan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)