JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan baku dari dalam negeri dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes). Hal itu ditegaskan Kepala Negara untuk menggerakkan ekonomi desa.

Arahan Presiden tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1) lalu. "Jadi arahan Presiden, ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi Arie dalam keterangannya dikutip Minggu (5/1/2025).

Karena itu, tegas Budi, Kementerian Koperasi akan melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut. Budi mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis. "Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi.

Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan. "Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut.

Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. "BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.