Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.

"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.

Menurutnya, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

"Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka," ujar Tito.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," sambungnya.

Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

"Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang," ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

"Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansirdetikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Badan Gizi Nasional membeberkan jumlah penerima program makan bergizi gratis sepanjang 2025. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan penerima program tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk tahap awal pihaknya akan menyasar 3 juta warga.

"Awal tahun 3 juta, itu di Januari-Maret," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

Kemudian, pihaknya menargetkan penerima bisa mencapai 6 juta orang pada periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah penerima akan meningkat hingga 17 juta orang sampai akhir tahun.

"Juli atau Agustus kita harapkan sudah mencapai 15 juta-17 juta penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan belum bisa memaparkan rincian penggunaan anggaran yang diperlukan.

Hanya saja, Dadan memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan melalui APBN akan digunakan untuk program makan bergizi gratis tahun depan.

"Sepanjang anggaran Rp71 triliun, (target) tetap 17 juta (penerima manfaat)," tegasnya.