Jakarta -

Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi dua program utama Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan pada masa awal-awal jabatannya. Dua proyek ini diyakini Prabowo dapat memberikan keuntungan besar buat masyarakat.

Dua program ini diyakini Prabowo dapat membuat masyarakat lebih sehat dan produktif. Di sisi lain, masyarakat jadi bisa menghemat pengeluaran dengan berbagai program gratis ini.

Misalnya saja hemat pengeluaran untuk melakukan check up kesehatan. Masyarakat juga bisa hemat pengeluaran untuk memberikan ongkos anak-anaknya yang bersekolah.

"Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," jelas Prabowo dalam video paparannya di World Government Forum 2025 yang disiarkan virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Prabowo juga menegaskan Indonesia akan berupaya menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil. Sebab, semua orang saat ini sedang berjibaku dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu bertekad untuk tetap menjaga biaya hidup tetap stabil dan terkendali agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjalankan kehidupan dengan layak.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," lanjut Prabowo.

(kil/kil)

JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkomitmen mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan Kementerian PDT dalam 100 hari kerja usai dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut, ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari dirinya menjabat.


"Kemendes PDT merupakan pengampu utama dalam mewujudkan Asta Cita yang ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, Kemendes PDT juga mendukung Asta Cita lainnya, di antaranya mendukung swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk unggulan dan pelestarian lingkungan di tingkat desa.



"Dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke 6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 aksi prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia," ujarnya.

Memasuki tiga bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Yandri, pihaknya telah melakukan 9 program kegiatan. Antara lain, pertama penghematan anggaran.

"Kemendes PDT melakukan penghematan anggaran 2025 salah satunya belanja perjalanan dinas inj yang dihemat sebesar Rp51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp102,5 miliar atau 50%,? jelasnya.

Kedua, menetapkan arah pembangunan desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. "Ke-12 aksi tersebut merupakan arah kebijakan kementerian dalam rencana strategi 2025-2029," katanya.

Ketiga, konsolidasi pendataan BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menyebut ada 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari jumlah tersebut, 69 BUMDes telah menayangkan produknya.

Dari produk yang ditayangkan, tercatat 444 jenis produk yang dapat mendukung Program MBG. "Diharapkan BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan," ucapnya.

Keempat, penetapan kebijakan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurut Yandri, Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa setara Rp16 triliun untuk ketahanan pangan di desa.

Kelima, kunjungan kerja ke desa. Tujuannya untuk memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa. Yandri menyebut, sejak Oktober 2024 hingga saat ini dirinya bersama wakilnya Riza Patria telah mengunjungi 47 desa di Indonesia.

Keenam, menggelar lomba pemuda pelopor desa dan lomba desa. Ketujuh, Peringatan Hari Desa. Kedelapan yakni, kepedulian pelestarian lingkungan, desa rawan bencana dengan pendekatan desa berketahanan iklim. Terakhir kesembilan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dan mitra pembangunan.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghematan itu sendiri merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Dilansir detikFinance, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan review atas anggaran belanja sebesar Rp 256,1 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga ditinjau ulang sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada Rabu (22/1).

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Salah satunya Makan Bergizi Gratis.

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," tulis Sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG penting untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain MBG, program prioritas lainnya yang didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional memperhitungkan kebutuhan anggaran tambahan untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun. Jumlah anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi semua anak di Indonesia.

Karena itu, Sri Mulyani mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN yang dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk program MBG. Identifikasi rencana efisiensi dilakukan sekurang-kurangnya dari 6 pos belanja operasional dan non operasional.

Keenam pos itu yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin. Dalam hal ini, belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) dikecualikan dan tidak akan dipangkas.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," ujar Sri Mulyani, Rabu (22/1/2025).

(des/des)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)