Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan beberapa hal yang bakal dilakukan menyusul 223 siswa dari TK hingga SMA keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana jajarannya bakal lebih selektif memilih bahan baku MBG hingga mengatur ulang waktu penyiapan hingga pengiriman makanan kepada siswa.

"Kami menetapkan beberapa langkah. Pertama lebih selektif dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Rabu (14/5)

"Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery. Itu kami akan perpendek," ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa memperpendek waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

"Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

"Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya," katanya.

Hingga Senin (12/5), 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor tercatat mengalami keracunan usai menyantap MBG. Beberapa dari mereka menjalani rawat inap di RS.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan penetapan KLB, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia juga memastikan biaya pengobatan siswa korban keracunan gratis.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kami tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, dari yang sebelumnya berjumlah 210, kini total ada 223 siswa dari TK hingga SMA yang mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengutip detikcom, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

Baca berita lengkapnya di sini.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengambil tindakan cepat menyusul kejadian keracunan yang dialami ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.

Dugaan sementara menyebut insiden tersebut berkaitan dengan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi terhadap bahan makanan dan proses pengolahan yang digunakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik, maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor, seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, BGN juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terdampak. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas di wilayah setempat.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjutnya.

Penanganan SPPG dan evaluasi pemasok

Tigor menambahkan, pelatihan ulang akan diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan, khususnya kepada petugas penjamah makanan. Tujuannya agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, evaluasi terhadap pemasok bahan makanan juga menjadi perhatian. Jika ditemukan bahan makanan tidak segar atau bermasalah, BGN tak segan menghentikan kerja sama dengan pemasok tersebut.

"Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya, nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menegaskan, misi BGN sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memastikan Program MBG berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu," ujar Tigor.

BGN menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2025).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

Kandungan Bakteri Ecoli dan Sanmonella di Menu MBG

Diberitakan sebelumnya, Dedie A Rachim mengungkap hasil lab menu MBG yang diduga menyebabkan ratusan siswa keracunan. Berdasarkan hasil lab, beberapa makanan ternyata mengandung dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella.

"Saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie.

Dedie mengatakan dua jenis bakteri E.coli dan Salmonella terdapat pada menu telur ceplok dengan bumbu barbekyu, serta tumis tahu dan toge. Dua menu tersebut disajikan kepada 210 siswa yang mengalami keracunan.

"Bakteri E.coli dan Salmonella ini didapat dari 2 jenis makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," kata Dedie.

210 Siswa Keracunan

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total 210 orang menjadi korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi MBG. Jumlah ini bertambah dari data sebelumnya.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan, total 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah yang mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Saat ini, sebanyak 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Lihat juga Video: Hindari Risiko Keracunan, Program Makan Gratis Diusulkan Dijamin Asuransi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.