Jakarta (ANTARA) - Lima berita perekonomian kemarin, Selasa (13/5) masih menarik untuk dibaca hari ini. Mulai dari kolaborasi penguatan Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga soal strategi mitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perindustrian.

Berikut rangkumannya:

Kadin perkuat Satgas MBG dukung SPPG demi gizi 80 juta anak Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

Baca selengkapnya

ASDP layani 429.995 penumpang saat libur Waisak di empat lintasan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat melayani 429.995 penumpang dan 111.217 kendaraan selama libur panjang Hari Raya Waisak 2025 melalui empat pelabuhan lintasan utama.

"Penyeberangan selama libur panjang Hari Raya Waisak 2025, tercatat sebanyak 429.995 orang dan 111.217 unit kendaraan telah diseberangkan, dengan kondisi trafik yang lancar serta didukung cuaca cerah yang bersahabat sepanjang periode libur," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Apindo mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten, dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.

"Yang mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa. Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

KKP perkuat pasar perikanan domestik lewat promosi dan temu mitra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pasar perikanan domestik melalui kegiatan promosi terpadu dan temu mitra strategis guna meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas jangkauan distribusi hasil perikanan nasional.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah mengatakan pentingnya memastikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, agar tetap produktif di tengah dinamika perdagangan global imbas pengenaan tarif timbal balik dan kondisi geopolitik.

Baca selengkapnya

Kadin dorong penciptaan lapangan kerja tangkal dampak PHK industri

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan lahirnya wirausaha produktif sebagai langkah strategis untuk menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja di sektor industri secara inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi gimana pun juga PHK (pemutusan hubungan kerja) itu tentu akan ada dampaknya. Tugas kita adalah mengkompensasikan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan juga pengusaha baru," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya membahas penataan organisasi kelembagaan, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan tugas dan fungsi di lingkup Kementerian PKP.

"Kami di KementerianPAN-RB bersama Kementerian PKP membahas bagaimana penguatan kelembagaan dan SDM, sehingga terwujudnya akselerasi tugas dan fungsi yang diemban Kementerian PKP. Dengan demikian diharapkan kerja - kerja yang dilakukan instansi di bawah kepemimpinan Menteri PKP segera diakselerasi dan dapat dirasakan masyarakat luas," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan KementerianPAN-RB dan Kementerian PKP memiliki visi sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Rini menjelaskan tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk bagaimana dukungan SDM aparatur yang memiliki kapasitas.

"KementerianPAN-RB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, berdasarkan dengan prinsip efisiensi kelembagaan selaras dengan tata kelola organisasi yang efektif," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target menyediakan 3 juta rumah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pihaknya juga memiliki keinginan untuk membangun hunian bagi para ASN, anggota TNI, dan POLRI berpangkat rendah.

Untuk mengakselerasi keinginan tersebut perlu adanya organisasi yang lincah serta efisien, serta pengisian SDM yang memiliki kompetensi dalam mengerjakan target -target yang telah ditetapkan.

"Perlu adanya tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif guna mewujudkan hal tersebut," tutupnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkup BGN.

BGN merupakan instansi baru di Kabinet Merah Putih namun memegang peranan strategis. Oleh karena itu, Menteri Rini dan jajarannya siap untuk mendukung penguatan SDM dalam mendukung program kerja instansi ini.

"Karena ini adalah badan yang baru, Kementerian PANRB tentu siap untuk membantu agar BGN ini bisa menjalankan seluruh arahan dari Bapak Presiden. Salah satunya dengan memberikan masukan terkait pengisian jabatan di lingkungan BGN," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Rini menyebut penguatan SDM harus tetap dilakukan melalui sistem merit. Dengan begitu, skill pegawai ASN yang nantinya berada di bawah naungan BGN tetap sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN memberikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Menteri PANRB tersebut.

"Tugas BGN menjadi lebih ringan karena selalu mendapat sokongan dan dukungan yang positif sehingga kami bisa melakukan akselerasi-akselerasi sehingga program makan bergizi bisa dilakukan tepat waktu," pungkasnya.