Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan tidak semua siswa yang menerima makan bergizi gratis masuk golongan berhak menerima zakat. Menurutnya, zakat merupakan persoalan keagamaan.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujarnya.

Saleh kemudian mengungkit aturan pemerintah yang pernah mengurangi beban pajak jika menunjukkan pembayaran zakat. Dia mengingatkan agar penggunaan zakat tak melanggar hukum agama.

"Namun saya ingat, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," ujarnya.

Sebelumnya, Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Simak juga Video 'Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional':

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

"Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah.

Nixon mengatakan dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN.

Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

"Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi "Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia," ujar Nixon.

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.. Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Apa Kata Ahli Gizi?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengaku sudah 'hopeless' alias hilang harapan dengan program makan bergizi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi memberikan catatan sejumlah nutrisi yang wajib terpenuhi termasuk dalam pemberian susu.

Pasalnya, terlihat di beberapa kali uji coba program MBG, susu yang diberikan adalah produk tinggi gula dan perasa. Padahal kandungan gula jelas rentan memicu anak terkena diabetes.

Sebagai catatan, takaran gula anak usia 2-4 tahun maksimal 15-16 gram gula. Sementara di usia 4-7 tahun maksimal 18-20 gram gula. Usia 7-10 tahun maksimal 22-23 gram gula dan usia 10-13 tahun maksimal 24-27 gram gula.

Pada kelompok tertentu, kandungan gula di produk susu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan maksimal per hari.

"Saya nyerah. Mereka akan menggandeng industri, saya tidak mau spekulasi tergantung apa yang terjadi di lapangan kan," terang dia kepada detikcom Senin (2/12/2024).

Sementara Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof Dr Ir Hardinsyah sebelumnya menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda. Misalnya dengan kebutuhan makanan pokok yang beragam, tidak melulu terkait nasi.

Hal ini disebutnya bisa disesuaikan dengan ciri khas pangan di wilayah masing-masing, yang tentu lebih terjangkau.

Prof Hardinsyah mengatakan penyesuaian budaya di setiap daerah menurutnya juga penting agar program ini berjalan maksimal dan status gizi anak tetap terjaga.

"Anak Indonesia Timur mungkin lebih suka ikan, mungkin mereka barangkali kurang suka makan daging. Tapi di Jawa, favorit ayam sama telur ya. Kalau di pedalaman mungkin dia sukanya ikan air tawar kan. Jadi tergantung lokasi," tandas Prof Hardinsyah.

NEXT: Tidak Semua Daerah Rp 10 Ribu per Anak

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi. Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis