Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti sepanjang 2024 mendapatkan banyak perhatian pemerintah. Di mana, sepanjang tahun itu pemerintah mengguyur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pada saat yang sama, tahun 2024 menjadi periode lepas landas program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka.

Guyuran insentif hingga perhatian khusus pada pembentukan program perumahan itu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang disebut masih ada di level 9,9 juta unit.

Meskipun target pembangunan program 3 juta dinilai sangat optimistis, tapi hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki peta jalan yang pasti. Saat dikonfirmasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku pemerintah tidak mau terlalu terburu-buru dalam menetapkan hal itu.

Alasannya, dirinya mengaku perlu mengumpulkan gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar eksekusi program 3 juta rumah dapat dijalankan secara optimal.

“Ya nanti pada waktunya saya sampaikan nanti ya. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, banyak ide tak terakomodir. Jadi kalau kita itu tidak mau mendengar, langsung tetapkan kita nanti akhirnya tersandra dengan apa yang ada padahal banyak hal-hal bagus yang menguntungkan rakyat," jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Berikut rangkuman Bisnis terkait dengan sektor properti sepanjang 2024:

Insentif PPN DTP

Sepanjang 2024, pemerintah menerbitkan kebijakan PPN DTP sektor properti yang pertama kali diluncurkan pada akhir 2023. Namun, paket kebijakan ini terus berlaku dan diperpanjang oleh pemerintah.

Ketentuan implementasi PPN DTP sepanjang 2024 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku per 21 November 2023 hingga akhir 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada Desember 2024, pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kembali insentif PPN DTP yang bakal berlaku mulai 2025. Kepastian perpanjangan PPN DTP di 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

BPHTB Dihapus

Pada November 2024, pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari janji politik Preisden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana, secara teknis 3 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan, karena program 3 juta rumah banyak difokuskan untuk direalisasikan pada daerah dan pesisir maka dirinya optimistis hal itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Bonny menyebut, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid sempat memberi sinyal bahwa program 3 juta rumah Prabowo itu tengah disiapkan untuk mendapat cap Program Strategis Nasional (PSN)

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Konglomerat Turun Tangan

Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu konglomerat yang terlibat dalam program 3 juta rumah adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan menggarap perumahan di wilayah Tangerang.

Tidak hanya Aguan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyebut konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Selain itu, perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga bakal ikut menyukseskan program 3 juta rumah.

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal, kalau di Kalsel Adaro,” kata Maruarar saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Komitmen Asing

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan target pembangunan 15 juta unit rumah selama 5 tahun masa kepemimpinannya ke depan.

Hashim menegaskan, optimisme itu didorong oleh banyaknya komitmen investasi asing untuk turut mendukung proyek 3 juta rumah tiap tahun tersebut.

“Target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Pada Desember 2024, perusahaan asal Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut bakal membangun sebanyak 7 juta rumah. Perinciannya, Qatar bakal membangun 6 juta rumah.

Komitmen investasi itu datang dari pemerintah Qatar yang hendak membangun 5 juta unit hunian di Indonesia dan salah seorang dermawan berkebangsaan Qatar yang ajan membangun 1 juta unit rumah.

Di samping itu, Hashim juga menyebut telah menggenggam komitmen investasi dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) yang menyatakan bakal membangun sebanyak 1 juta unit rumah.

“Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi salah satu layanan keuangan yang banyak diminati. Namun, adanya pinjol ternyata memberikan efek negatif terutama pada sektor properti.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyaknya masyarakat yang mengambil pinjol berakibat penjualan rumah terutama di kawasan TOD menurun 30% sampai 40%.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," ungkapnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

Hari menilai hal ini sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini bahkan hingga tahun depan.

Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah tengah menurun. Hal ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya masyarakat mengambil pinjol. Selain itu juga karena ekonomi makro.

"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.

Dampak dari daya beli yang rendah terlihat dari data yang dihimpun REI. Rumah di Jabodetabek dengan harga di bawah Rp 300 juta hanya terjual 13,32%. Kalah jauh dengan penjualan rumah Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar yang mencapai 40,55% di kuartal III 2024. Bahkan harga rumah di atas Rp 2 miliar terjual Rp13,90%, masih lebih tinggi daripada rumah di bawah Rp 300 juta.

"Dari pasar yang ada, perumahan di Jabodetabek saja kelihatan bahwa pasar yang gemuk itu Rp 500 juta itu turun. Turun ini karena daya beli masyarakatnya menurun. Lucunya pasar di atas 2 miliar itu naik," ungkapnya

Hari berharap fenomena ini dapat di atasi di tahun depan. Salah satu strateginya dengan tetap adanya insentif PPN DTP, adanya penghapusan BPHTB, hingga ditambahnya kuota FLPP. Dengan begitu, penjualan properti di 2025 tetap bergairah.

"Kita harapkan supaya keberadaan pemerintah di situ ada. Untuk FLPP tetap dilanjutkan kuotanya, PPN DTP juga dilanjutkan, dan penghapusan pajak 17 , BPHTB, PPN, itu juga dilanjutkan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya berharap program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan jumlah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Saat ditemui usai membuka “CIMB Niaga Jurnalis Inspiratif: Journalist Class & Workshop” di Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (24/10), ia mengatakan bahwa tahun ini penyaluran KPR masih sedikit, sejalan dengan penjualan rumah yang masih belum banyak terealisasi oleh para pengembang (developer).

“Ketika bicara dengan developer keliatannya mereka juga sudah bersiap untuk pertumbuhan yang lebih besar di tahun depan, tentunya mendukung wacana untuk pemerintah untuk 3 juta rumah dengan KPR,” kata Noviady Wahyudi.

Ia pun mengatakan bahwa kondisi sektor properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun depan.

Untuk menyambut tren positif tersebut, pihaknya pun mempersiapkan strategi pemasaran, baik di kota-kota besar yang selama ini menjadi fokus perseroan maupun di kota-kota lainnya yang sedang berkembang (secondary cities).

Noviady menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan para developer utama di kota-kota besar untuk meningkatkan penjualan rumah dan penyaluran KPR.

“Tapi, kami juga punya fokus tambahan yang mana kami melihat pertumbuhan yang diharapkan akan lebih cepat itu justru di secondary cities ya. Secondary cities (yang menjadi target awalnya) itu ada 16 kota dan kami akan meningkatkan ke 30 kota,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan pembelian rumah dan penyaluran KPR di sejumlah secondary cities, seperti Malang dan Solo, naik double digit.

“Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” imbuhnya.

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024