Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Ribut-ribut akses antarperumahan di Cinere, Depok, berujung putusan yang menghukum warga membayar Rp 40 miliar lebih ke pengembang perumahan. Kok bisa?

Kehebohan bermula dari pengembang Perumahan CGR yang menggugat 10 warga Perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pasalnya, warga Perumahan CE memprotes pengembang yang hendak meminta akses sekaligus jembatan penghubung melintasi Kali Grogol ke proyek Perumahan CGR yang melewati kawasan Perumahan CE.

Para warga Perumahan CE pun memprotes dengan alasan keamanan. Awalnya PN Depok mengamini alasan para warga Perumahan CE melalui putusan Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024 dengan menyatakan gugatan pihak Pengembang Perumahan CGR tidak dapat diterima.

Namun Pengembang Perumahan CGR melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan akhirnya membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung dalam putusan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Para warga Perumahan CE menyampaikan argumen terkait keamanan karena apabila akses dan jembatan itu dibuka maka wilayah Perumahan CE akan terbuka. Penolakan warga Perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar. Namun majelis banding mengesampingkan argumen warga Perumahan CE.

Putusan itu juga menyatakan para warga Perumahan CE dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak Pengembang Perumahan CGR. Dari mana asal hitungan itu?

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga menjadi Rp 40 miliar lebih.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]