KOMPAS.com – Kabar gembira bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, yang berpendapatan rendah, gaji ke-13 tahun 2025, dijadwalkan cair mulai Juni 2025.

Gaji ke-13 ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan impian Anda, para pensiuaan, memiliki rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah.

Dengan besaran setara pensiun bulanan penuh, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan, dana ini cukup untuk membayar uang muka (DP) rumah subsidi tanga utang, terutama dengan kebijakan BPHTB gratis dan PPN gratis dari pemerintah.

Bagaimana caranya?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, gaji ke-13 untuk sekitar 9,4 juta pensiunan akan dicairkan oleh PT Taspen mulai 1–30 Juni 2025.

Nominalnya bervariasi sesuai golongan dan masa kerja, dengan estimasi untuk pensiunan MBR Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700, Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800, Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600, dan Golongan IV: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100.

Dengan kenaikan pensiun 8 persen (PP Nomor 5 Tahun 2024), gaji ke-13 2025 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan dibayarkan tanpa potongan (kecuali PPh).

Dana ini dirancang untuk kebutuhan pendidikan, tetapi juga ideal untuk investasi jangka panjang seperti DP rumah subsidi.

Sementara, Program 3 Juta Rumah menargetkan penyediaan hunian terjangkau bagi MBR, termasuk pensiunan dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Keunggulan Rumah Subsidi:

• Harga terjangkau Rp 166 juta–Rp 240 juta, tergantung lokasi (contoh: Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sualwesi, Bali, NTB, NTT dan Papua).
• DP ringan, mulai dari 1–5 persen (Rp 1,6 juta–Rp 2,4 juta), dapat ditutup dengan gaji ke-13.
• Cicilan murah sekitar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan, dengan bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.
• BPHTB gratis: diterapkan di daerah yang telah mengimplementasikan SKB tiga menteri (Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Dalam Negeri).
• PPN gratis: untuk rumah subsidi.

Oknum ASN dan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan itu buntut dari menunggaknya ketiga warga tersebut dalam cicil pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.

Diketahui tiga terlapor yakni NH (50) oknum PNS, TY (55) salah satu anggota DPRD Sumsel dan AK seorang pensiunan. Laporan dibuat kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin pada Selasa (18/2) sore.

Affan mengatakan laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.

"Ya benar, sudah kita laporkan tiga orang yang tinggal di klaster CGS. Kasus yang kami laporkan adalah perusakan di lingkungan CGC," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Affan menjelaskan kronologi perusakan yang dilakukan tiga warga tersebut. Kata dia, masalah ini pembayaran IPL yang tidak terlunasi oleh mereka dan portal ditutup lalu tiga warga itu marah.

"Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebesar Rp 550 ribu per bulan, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal," ungkapnya.

Saat mengamuk NH (50), seorang PNS, itu diduga memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.

Kemudian, TY anggota DPRD Sumsel merusak pos satpam, dan AK seorang pensiunan, membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan mobil selama hampir 12 jam.

"Semua kejadian dan bukti sudah kita laporkan kita berharap laporan ditindaklanjuti," jelasnya.

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel