Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi mengatakan program ini menyasar kepada balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Ia juga mengatakan program Makan Bergizi Gratis menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam pemenuhan gizi berskala nasional.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa
Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," menurut Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan - mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional. (Kurniawan F/detikcom)

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk verifikasi IPAL oleh BGN.

"Untuk distribusinya sendiri, ini memang di titik tengah. Karena memang tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pendistribusian. Itu sesuai persyaratan dari BGN. Kemudian juga untuk dapur ini tidak boleh kurang dari 4.000 porsi. Jadi harus minimum 4.000 baru dia akan diizinkan oleh BGN," kata Marsma Muzafar.

"Jadi kita mencoba memenuhi itu semua. Untuk siswa di seputaran Lanud ini sudah hampir sampai 11 ribu. Jadi ini kemampuannya nanti akan menyesuaikan kondisi siswa yang ada," sambungnya.

Lanud Halim akan mengundang pihak BGN untuk melihat langsung kesiapan dapur. Dia berharap dapur ini bermanfaat mendukung program Prabowo Subianto.

"Tanggal 24 Desember kita sudah siap mengundang dari pihak BGN untuk sekalian memverifikasi ini. Kita berdoa bersama supaya ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," tutur Marsma Muzafar.

Lanud Halim Perdanakusuma berharap pihak BGN datang meninjau dan memverifikasi dapur Makan Bergizi Gratis pada akhir tahun ini (Kurniawan F/detikcom)

Dia juga mengatakan pihaknya akan mengajak keterlibatan masyarakat sekitar Lanud Halim. Dia menyebut masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat umum, seperti membantu dalam penyajian.

Dia mengatakan personel-personel TNI AU juga sudah disiapkan. Namun dia memastikan pekerjaan seperti juru masak akan diambil dari orang profesional.

"Jadi untuk proses pemasakan bisa dilihat sendiri sudah ada proses rekrutmen. Kita sudah siap untuk personel-personel yang untuk masak. Sebelumnya kita memang akan merekrut pekerja lokal di Lanud Halim ini sendiri, misalnya penyaji," ujar Marsma Muzafar.

"Kalau untuk yang sifatnya kemampuan khusus seperti chef itu memang kita harus dari luar. Karena kita hanya mungkin untuk pendistribusian, pengemasan, dan lain-lain," imbuhnya.

Lihat juga Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]