Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, tetap berjalan selama bulan Ramadan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang Adrianus Amri.

Amri mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi bagi para pelajar di Kota Palembang.

Kata Amri, pelaksanaan program tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Petunjuk teknis ini diperlukan sebagai panduan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, baik dalam hal penyediaan, distribusi, maupun jenis makanan yang disajikan.

"Ya sesuai aturan pusat makan bergizi gratis tetap dijalankan selama Ramadan, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan adanya juknis ini, kita bisa memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan aman," katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (26/2/2025).

Kata Amri, Disdik Kota Palembang terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program ini tetap terlaksana dengan lancar, meskipun ada beberapa penyesuaian selama Ramadan.

Dia memgatakan, salah satu penyesuaian yang mungkin dilakukan adalah terkait jadwal pembagian makanan, mengingat siswa yang berpuasa mungkin tidak bisa mengonsumsi makanan di jam sekolah seperti biasanya.

"Jika diperlukan, kita bisa menyesuaikan waktu pembagian makanan. Misalnya, makanan bergizi ini bisa dibawa pulang untuk disantap saat berbuka atau sahur. Semua itu akan kita atur setelah juknis diterbitkan," ungkapnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak