DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

DEPOK, KOMPAS.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok menyegel terhadap 60 unit rumah yang sudah berpenghuni dan 40 unit lainnya yang siap diserahterimakan di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok, Tono Hendratno Hasan berujar, Penyegelan yang bersifat sementara ini dilakukan karena pengembang perumahan tersebut tidak mengantongi perizinan.

"Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya," ujar Tono, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan dengan total 100 rumah itu dilakukan karena pengembang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek perumahan tersebut.

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin sebelum mendapatkan SP pertama, namun permohonan tersebut ditolak.

Menurut Prayanwar, lahan yang digunakan untuk perumahan itu diklaim akan dijadikan situ buatan sejak tahun 1938, dengan luas lahan delapan hektar. Namun, hanya lahan yang digunakan untuk perumahan Al Fatih yang disegel.

"Iya, IMB belum ada, tapi dengan alasan bukan kami tidak urus, tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Prayanwar.

Terkait masalah ini, pihak pengembang kini tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Akhdi Martin Pratama)