Video proyek turap perumahan mempersempit sungai di Kali Cikumpa, Cilodong, Depok, viral di media sosial. Proyek itu kini dihentikan Satpol PP.

Dari video yang dilihat detikcom Rabu (30/4/2025), tampak seorang warga merekam proyek tersebut. Tampak ada warga tengah mengerjakan proyek tersebut. Kemudian bebatuan yang tertumpuk di pinggir sungai.

Tampak pengerjaan itu masih tahap pengerjaan bebatuan. Terlihat turap itu dibangun sepanjang kira-kira 10 meter lebih dan memakan setengah badan sungai.

"Ini terlalu ambil badan GSS (garis sempadan sungai) badan kali, badan sungai. Terlalu kecil ini sungai," kata perekam video.

Dilihat di akun Instagram resmi Satpol PP Depok, proyek tersebut telah dihentikan. Kegiatan itu dihentikan sampai turunnya rekomendasi dari dinas terkait.

"Tim BKO Satpol PP Kecamatan Cilodong bersama dengan Kasi Pemtrantib Kelurahan Jatimulya pada hari Selasa, 29 April 2025 melakukan penghentian kegiatan penurapan badan sungai sampai dapat menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait," tulis Satpol PP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, KOMPAS.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok menyegel terhadap 60 unit rumah yang sudah berpenghuni dan 40 unit lainnya yang siap diserahterimakan di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok, Tono Hendratno Hasan berujar, Penyegelan yang bersifat sementara ini dilakukan karena pengembang perumahan tersebut tidak mengantongi perizinan.

"Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya," ujar Tono, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan dengan total 100 rumah itu dilakukan karena pengembang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek perumahan tersebut.

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin sebelum mendapatkan SP pertama, namun permohonan tersebut ditolak.

Menurut Prayanwar, lahan yang digunakan untuk perumahan itu diklaim akan dijadikan situ buatan sejak tahun 1938, dengan luas lahan delapan hektar. Namun, hanya lahan yang digunakan untuk perumahan Al Fatih yang disegel.

"Iya, IMB belum ada, tapi dengan alasan bukan kami tidak urus, tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Prayanwar.

Terkait masalah ini, pihak pengembang kini tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Akhdi Martin Pratama)