Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah bergulir sekitar sepekan. Pemerintah pun bakal melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

"Salah satunya tentu adalah masukan-masukan soal menu. Soal menu ini sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah angka kecukupan gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, setelah meninjau makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis juga disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Jadi ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing," jelasnya.

Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi jam distribusi makanan.

"Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi," kata dia.

Dia mengatakan ada sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya.

"Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan disesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah," ujarnya.

Adita mengatakan pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM. Dia mengatakan makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.

"Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.