Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan di balik masuknya sejumlah pejabat kementerian di kursi komisaris bank pelat merah.

Adapun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN kompak menggelar RUPS pada pekan lalu. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penggunaan laba bersih tahun buku 2024 hingga perombakan pengurus.

Termasuk penunjukan Fahri Hamzah, yang merupakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Adapun Helvi Yuni Moraza selaku Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menjabat Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Erick, perwakilan pemerintah dalam struktur pemegang saham Himbara bertujuan agar kepentingan nasional tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi di sektor perbankan pelat merah.

“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (30/3/2025).

Dia juga berujar aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.Selain itu, tiga pejabat Bank Indonesia (BI) yakni Edi Susianto, Donny Hutabarat, serta Ida Nuryanti juga masuk ke dalam jajaran komisaris bank BUMN. Adapun Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo kini menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick berharap hasil RUPS ini dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara.

“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar,” ujar Erick Thohir yang juga merangkap Ketua Umum PSSI.

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa menyambut baik upaya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Erwin menilai langkah ini akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan rumah di Indonesia. Bahkan, menurut dia, langkah itu juga akan berdampak baik pada perekonomian nasional mengingat sektor properti punya banyak industri pendukung di belakangnya.

"Saya kira bagus, BI harus menjaga suku bunga atau menjaga currency kita, dan sekarang memberikan insentif kepada perbankan yang memberikan landing terhadap padat karya," ujarnya saat ditemui di Bank Indonesia, Rabu (12/2/2025).

BI bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi Rp80 triliun dari sebelumnya hanya Rp23,19 triliun. Kenaikan KLM untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

Kabar tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (11/2/2025) di Jakarta.

"Kalau kita bicara program pak Prabowo di sini adalah program perumahan, di situ tadi dijelaskan, akan ada insentif kepada perbankan yang memberikan landing kepada padat karya. Itu menarik sekali, untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita," tuturnya.

Sebelumnya, Perry menjelaskan KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahan. Harapannya kebijakan ini akan meningkatkan geliat dari para pengembang bangun hunian baru untuk masyarakat.

Perry optimistis sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Bagaimana dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan? Yaitu adalah memberikan insentif likuiditas makro kepada bank-bank yang menyalurkan kredit, kepada sektor perumahan. Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendukung realisasi program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 Juta Rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Tak hanya bakal menggeber laju penyaluran KPR Subsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saja, Erick memastikan Himbara lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal turut serta memperluas portofolio pembiayaan perumahannya.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga dipastikan bakal diikutsertakan.

“Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami,” tegas Erick.

Untuk diketahui sebelumnya, pada hari ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir sebagai perwakilan Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun melakukan rapat koordinasi dukungan pembiayaan program 3 juta rumah.

Mendukung laju penyaluran itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mengguyur insentif sebesar Rp23,2 triliun dan bakal ditingkatkan hingga Rp80 trililun pada bank-bank yang menyalurkan KPR 3 juta rumah.

Perry menyebut, kebijakan ini diyakini bakal merangsang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang bakal terdampak.

“Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun,” pungkasnya.

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah