Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk membangun 1.000 rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir paling parah. Nantinya, pembangunan rumah panggung tersebut tentu hanya dilakukan bagi pemilik rumah yang bersedia.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Nantinya pihak pemerintah akan menyiapkan bantuan Rp 150 juta untuk pembangunan per unit rumah.

"Jadi yang pertama tentunya rumah panggung dibangun bagi mereka yang keluarganya bersedia dibangunkan rumah panggung. Kan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung. Nah kita yang bersedia, dan tentunya kan mengikuti harga yang kita miliki," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah, Dedi menyebutkan bisa saja nanti dana yang diberikan atau pembangunan rumah panggung bukan dari pemerintah melainkan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

"Nanti Pak Menteri (Maruarar Sirait) ini kan punya hubungan banyak nih ke dunia usaha, bukan hanya oleh pemprov nanti dibangunnya, bisa jadi banyak para pengusaha berpartisipasi, membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir. Nah terutama warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan rumah panggung mulai dibangun, Dedi tidak langsung menjawabnya. Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk melihat rumah panggung di kawasan Muara Angke terlebih dahulu sebagai prototipe. Apabila cocok, maka pembangunan akan bisa dilakukan.

Untuk kunjungan ke Muara Angke sendiri, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan dilakukan usai Lebaran atau sekitar tanggal 18-20 April 2025. Adapun, konsep rumah panggung di sana dibuat oleh Universitas Pertahanan.

"Nah dari situ lah kita bicara kalau cocok di sana itu untuk di Jawa Barat, ya baru kita akan (bangun). Kan setiap daerah itu punya keunikan yang kita juga harus hormati. Jadi perencanaan itu ya nggak bisa grusuk-grusuk. Kita harus lihat, belajar, matang, baru jalan," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung diutamakan pada daerah di pinggiran sungai dan yang sering terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merinci bahwa pihaknya menargetkan 1.000 rumah panggung dibangun di PGP. Hal itu karena daerah tersebut merupakan yang paling terdampak dari banjir.

"Prioritasnya di PGP, nanti kita lihat PGP, target kita adalah seribu rumah. Karena ini paling parah di seluruh kondisi yang ada, karena posisinya berada di posisi paling rendah di antara perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir," kata Tri.

Tri mengatakan, nantinya, pembangunan rumah panggung di PGP diprioritaskan bagi rumah yang dengan tingkat kerusakan sedang hingga tinggi. Dia mengatakan ketinggian rumah panggung minimal 2,5 meter.

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, Ara, memantau kondisi para pengungsi di kantor logistik dan peralatan BNPB, tepat di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai, Rabu petang.

Ara menyatakan rencana untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali dan sungai. Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas memberlakukan peraturan agar bencana tidak terjadi berulang-ulang.

Ara lebih jauh menjelaskan, salah satu akar masalah terjadinya banjir di beberapa tempat adalah alih fungsi lahan yang tidak semestinya menjadi pemukiman atau bangunan lain.Ia mengaku akan mengajak dialog semua elemen masyarakat agar mereka mau direlokasi ke tempat yang baru.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengimbau Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajak warga Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, yang terdampak banjir untuk direlokasi.

“Untuk Wali Kota Bekasi dan Kepala BNPB bisa mengajak masyarakat yang terdampak banjir di sini berdialog tentang relokasi pada 1-2 hari ke depan,” kata Maruarar saat diwawancarai di Gedung Logistik dan Peralatan BNPB Pondok Gede, Rabu (5/3/2025).

Maruarar berujar, dirinya ingin proses relokasi korban banjir di PGP bisa berlangsung dengan tertib.

“Jadi pindah semuanya, diajak tanya baik-baik,” terang dia.

Maruarar mengaku sudah membahas tentang relokasi dengan Tri. Bahkan, mereka sudah menentukan tempat untuk relokasi.

Maruarar mengungkapkan, Pasar Bintara menjadi salah satu tempat yang akan digunakan untuk relokasi.

“Pasar Bintara tanahnya sudah ada dan milik kota. Nanti kalau cocok, itu akan kita bangunkan untuk relokasi supaya ada solusi banjir,” jelas dia.

Maruarar mengatakan akan melakukan relokasi seperti yang pernah dilakukannya di Flores Timur sekitar 2-3 bulan lalu.

“Ini kan kejadiannya udah sering berulang sehingga saya meminta direlokasi seperti di Flores Timur dengan mengajak masyarakat berdialog,” ujar dia.

Saat di Flores Timur, Maruarar juga memisahkan kelompok relokasi antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

“Karena itu kan memindahkan, bukan hanya tempat tinggal, melainkan kehidupan,” ucap Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan banyak bantuan untuk warga terdampak banjir di Perum Pondok Gede Permai (PGP), Kota Bekasi. Bantuan yang diberikan adalah popok hingga pakaian dalam.

"Pertama, tadi saya berbicara dengan Bapak-Ibu saya. Saya juga berbicara dengan Menteri PU. Tadi kurang lebih 2 jam saya di sini. Saya menemukan beberapa fakta bahwa kebutuhan masyarakat pasti sekarang adalah yang cepat itu bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan, madu," ungkap Ara kepada wartawan di pengungsian warga, kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

"Tadi pampers banyak yang perlu. Pakaian dalam juga banyak. Pakaian dalam buat perempuan dan laki-laki. Sudah cukup banyak yang tadi beberapa hari nggak ganti pakaian. Jadi kita tadi untung bawanya cukup banyak jadi kebagian," sambung Ara.

Selain itu, Ara memberikan madu hingga minyak telon untuk bayi. Dia menyebutkan barang-barang yang dia berikan kepada para pengungsi merupakan yang sangat dibutuhkan.

"Kemudian juga tadi yang terpakai banyak itu teman-teman saudara-saudara kita di sini madu. Mereka senang pakai madu. Terus tadi minyak kaya putih. Ada minyak kayak minyak telon gitu ya buat bayinya. Jadi itu terpakai banget tadi. Mungkin saran saya kalau teman-teman nanti yang datang ke sini itu kebutuhan riil lah. Karena malam-malam di sini kan cukup dingin dan sebagainya," kata Ara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau korban yang terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Rabu (3/5/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, Ara tiba di Kantor BNPB Pondok Gede, Kota Bekasi. Kedatangannya disambut oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Saat tiba, Ara langsung masuk ke salah satu tenda pengungsi banjir yang berwarna jingga. Ia memberi semangat kepada para pengungsi banjir.

“Semangat ya,” kata Ara sambil berjabat tangan dengan salah satu pengungsi perempuan di lokasi, Rabu.

Setelah itu, ia lanjut bertanya dengan pengungsi lain terkait kebutuhan yang diperlukan.

“Apa yang dibutuhkan saat ini, Bu?” tanya Ara.

“Butuh peralatan bersih-bersih dan air bersih,” kata salah satu pengungsi perempuan.

Usai bertanya-tanya dengan pengungsi, Ara dan Tri melakukan rapat koordinasi di depan pintu masuk Kantor BNPB Pondok Gede.

Mereka melakukan rapat koordinasi sambil duduk di bangku yang sudah disiapkan.

Namun, saat di tengah-tengah rapat, Ara tampak mengangkat telepon dari ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, ponsel tersebut dipindahkan ke Tri dan melanjutkan percakapan dengan sosok tak diketahui melalui ponsel Ara.

Saat telepon sudah ditutup, Ara dan Tri turun langsung membagikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Adapun, bantuan tersebut meliputi sabun cuci piring, minuman sari kacang hijau, dan pembalut.

Banjir merendam perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda kawasan Jabodetabek sejak semalam.

Salah satu warga yang terdampak banjir ialah Adinda (26) yang merupakan warga Blok CC1 Perumahan Vila Nusa Indah 2. Dia mengatakan air sudah merendam lantai 1 rumahnya.

"Tingginya lantai 1 udah habis kerendam semua. Semalam hampir mau naik ke lantai 2," kata Adinda kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Dia juga menunjukkan video kondisi banjir di permukimannya. Air terlihat merendam jalanan di sekitar perumahan dan masuk ke rumah-rumah warga.

BPBD Kota Bekasi juga mencatat banjir terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Jatiasih. Setidaknya, ada enam titik yang masih digenangi banjir.

Berikut lokasi dan tinggi muka air (TMA) di wilayah itu:

•⁠ ⁠⁠Bumi Nasio Indah TMA ± 120 CM; (air mulai masuk pukul 23.46 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Jatiluhur TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 00.44 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Graha Indah TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Buana TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Pondok Gede Permai TMA ± 300 CM. (air menggenang Pukul 00.10 WIB dan mulai limpas dari tanggul pukul 03.15 WIB)

Lihat Video: Sejumlah Wilayah di Bekasi Masih Banjir, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menuntut diberi akses jalan menuju PIK. Akses jalan tembus yang lebih dekat menuju PIK saat ini tertutupi dinding dan bebatuan besar.

Dalam mediasi terbaru antara warga dan pengusaha yang dijembatani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara), beberapa perwakilan RW dan RT ada yang menolak pembangunan jalan tersebut. Mereka tidak mau jika pembangunan jalan tersebut harus menggusur rumah warga.

Salah satunya adalah Ketua RW 01, Purnomo yang menyatakan tidak setuju dengan ide penggusuran rumah warga untuk membangun jalan baru yang menghubungkan ke area PIK.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka adalah warga yang terdampak langsung. Bagian dari korban gusuran. Dengan berat hati saya menyatakan saya harus punya posisi menolak karena itu nggak ada yang menolak untuk pembukaan jalan row 47 itu," kata Purnomo di depan Menteri Ara, Sabtu (1/3/2025).

Di lokasi terpisah, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan isu penggusuran rumah belum ditetapkan karena penentuan lokasi (penlok) jalan belum diurus.

"Belum, karena belum ditetapkan. Yang digusur siapa belum ada," tegasnya kepada awak media di lokasi jalan tembusan ke PIK yang tertutup dinding.

Ali menjelaskan penlok sebelumnya sempat disiapkan pada 2015, tetapi karena sudah 10 tahun berlalu perlu diperbarui lagi. Pihak yang berwewenang untuk menentukan penlok, pembangunan jalan, dan rencana penggusuran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Karena belum ditetapkan penloknya. Jadi belum bisa disampaikan berapa rumah ini (yang digusur)," ujarnya.

Ara yang hadir di tempat meminta agar tidak banyak rumah warga yang terdampak apabila pembangunan jalan benar terealisasi. Ia juga meminta prosesnya bisa dilakukan tanpa keributan dan lebih manusiawi.

"Boleh saran, Pak? Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusiawi, tetapkan lokasi juga. Selain mungkin yang accessiblenya baik, juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tak perlu digusur," tutur Ara.

Ada pun terkait dinding yang menutupi RW 5 dan RW 6 di daerah Kapuk Muara adalah tembok beton yang menutupi lahan luas milik PT Mandara Permai. Kemudian, tidak jauh dari dinding tersebut terdapat banyak tumpukan bebatuan dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom

Pada mediasi hari ini, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James Hutajulu menyatakan bebatuan tersebut ditumpuk oleh PT Lumbung Kencana Sakti di atas tanah cekung mirip drainase atau saluran air.

Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.

Kunjungan kali ini belum membuahkan kesepakatan bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

"Saya akan undang lagi, tanggal 15 Maret kita kumpul lagi jam 4 sore," sebut Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Sosialisasi itu bakal dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Karena itu besok saya ke sana untuk menyosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RDTL, nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, masalah penutupan jalan ini juga disinggung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyatakan, secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

"Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.