Bogor - Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1). Masalah makan bergizi hingga kerja sama bidang pertahanan dibahas dalam pertemuan bilateral itu. (afb/afb)

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Pemerintah Jepang siap membantu program prioritas di pemerintahannya. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis .

Hal itu disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor, Sabtu (11/1/2025).

"Mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun," kata Prabowo dalam sambutannya.



Prabowo menyebutkan, Pemerintah Jepang akan membantu dari sisi pelatihan dalam program tersebut. "Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya," katanya.

Dalam pertemuan itu pula, Prabowo mengajak pemerintah Jepang untuk ikut bekerja sama dalam bidang pangan, maritim, dan energi.

"Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerja sama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mengaku tertarik untuk mengembangkan kerja sama di segala bidang dengan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia bapak presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat dan Bidang keamanan," katanya usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

PM Ishiba menilai Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah Jepang menolak ajakan kerja sama tersebut.

"Dan saya merasa jepang dan indonesia punya banyak kesamaan. Kita sama-sama negara kepulauan dan negara maritim dan juga negara perdagangan. Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok," katanya.

"Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi," katanya.