jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menyebut pengajuan izin pembangunan kawasan perumahan mengalami penurunan pada sepanjang triwulan pertama 2025, jika dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan pada triwulan pertama 2025 terdapat enam pengembang yang telah menyelesaikan set plan pembangunan.

"Investasi perumahan ini pada triwulan pertama 2025 ada penurunan kalau dibanding 2024, jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan," kata Arif.

Ia menjelaskan faktor terbesar penyebab turunnya jumlah pengajuan izin pembangunan perumahan ini karena luas lahan di Kota Malang yang mulai menipis, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai harga tanah.

"Pengalaman kami melihat di lapangan, menjual rumah dengan harga Rp500 juta ke atas sulit, kalau kami lihat itu sekitar Rp350 juta sampai di bawah Rp500 juta," ujarnya.

Kondisi itu pada akhirnya membuat para pengembang mencari solusi alternatif dengan beralih ke bidang penyediaan hunian vertikal dalam bentuk apartemen maupun beralih berinvestasi ke jenis properti komersial, seperti hotel.

"Beberapa hotel sudah mengajukan pengurusan izin, kalau apartemen ada satu tapi persyaratannya belum lengkap," ucap dia.

Melihat situasi yang ada, maka Disnaker-PMPTSP Kota Malang kini terus mengkaji dampak pembangunan bangunan vertikal terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Sebab, kata dia, setiap pembangunan yang ada di suatu wilayah tidak boleh menyalahi tata ruang daerah.

"Hunian vertikal itu harus kami kaji dengan benar mengenai sampai lingkungannya dan sosial. Karena Kota Malang ini masih menjadi tempat favorit untuk tinggal, terutama bagi pensiunan," ujar Arif.

Pengkajian tata ruang dalam menghadapi tren pergeseran investasi melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

"Mau tidak mau harus seperti Surabaya konsepnya pembangunannya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, tren investasi yang kini terus muncul adalah minat masyarakat untuk menjadikan hunian tapak sebagai rumah kos (rukos).

Hal itu dinilai fenomena yang wajar lantaran keberadaan sejumlah universitas di Kota Malang, sehingga menghadirkan ketertarikan bagi masyarakat pemilik aset rumah tapak membuka bisnis kos-kosan.

"Pangsa pasar untuk mahasiswa yang di kota malang ini diambil suatu langkah untuk berinvestasi," katanya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Badan Pertahanan Negara (BPN) Palembang dan penyidik Polda Sumatera Selatan mendatangi area Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS), Gandus, Palembang. Kehadiran mereka untuk mengukur ulang fasilitas umum (fasum) yang berpolemik. Hadir pemilik lahan dan warga.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, pihak BPN datang ke lokasi meminta pemilik lahan Moty Khan bersama orang tuanya Jalaludin menunjukkan surat tanah miliknya. Pegawai BPN juga memasang beberapa patok terkait pengukuran yang dilakukan.

Namun, usai memasang patok pihak BPN dan Polda tidak bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Novita Sarie Kuasa Hukum Moty Khan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan pengukuran untuk membuktikan kepemilikan lahan dan melengkapi pemberkasan yang ada di Polda Sumsel.

"Ya pihak BPN dan penyidik Polda Sumsel hari ini menindaklanjuti laporan warga perumahan tentang pengerusakan, dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh BPN Kota Palembang untuk membuktikan kepemilikan lahan ini," katanya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Novita menjelaskan, usai pemasangan patok oleh BPN disebut jika tanah di lokasi itu sesuai dengan master plan perumahan dan tidak ada bedanya.

"Jadi setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok, sangat sesuai dengan surat SHM yang kita hibahkan. Artinya jika dilihat kasat mata pengerukan jalan yang dilakukan klien saya di perumahan itu bukan jalan fasum sebenarnya tapi tanah pribadi kliennya," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN. "Kita tunggu saja hasilnya nanti dari BPN," tambahnya.

Camat Gandus Jufriansyah membenarkan adanya pengukuran tanah terkait fasum yang menjadi polemik di Perumahan KMS Gandus.

"Ya benar tadi ada BPN dan Polda Sumsel melakukan pengukuran di tanah yang menjadi polemik antara warga dan pemilik lahan. Untuk hasilnya memang belum disampaikan BPN Palembang,"ungkapnya.

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Video Cerita Bos Agen LPG 3 Kg Dicemberuti Pengecer

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Polisi mengungkap modus komplotan ini, termasuk mengaku punya jaringan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Para tersangka dipamerkan kepada awak media di depan Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (3/2/2025).

Mereka yakni MH (50), perempuan, warga Perumahan Karya Bakti, Kelurahan Gentong, Gadingrejo, Kota Pasuruan; MB (48), warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan; AI (62), Desa Bajangan, Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan; HI (55) dan HP (55), warga Jl Haji Ung, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Para tersangka melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional) yang bertugas mencari calon UMKM dari beberapa wilayah di antaranya wilayah Pasuruan, Malang dan Sidoarjo untuk turut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan melakukan penarikan biaya per UMKM bervariasi, kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000," kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara.

Para tersangka juga menjanjikan kepada peserta dengan kata-kata bohong. Antara lain peserta akan mendapatkan insentif Rp 82 juta dari BGN dan mendapatkan sewa dapur.

"Mereka mengaku ada teman dari BGN dan mengaku Tim Kemitraan dari BGN di bawah Yayasan Halberk (halal berkah) Faktanya Yayasan Halberk tdak memiliki MOU dengan BGN dan belum memiliki legalitas," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa menambahkan para tersangka menjelaskan ada MOU dengan Astra Indonesia untuk pengadaan 1000 unit truk box, namun faktanya tidak ada. Yayasan Halberk, kata para tersangka, juga mengaku punya dukungan supplier bahan baku dari mitra di wilayah, namun sebetulnya tidak ada.

"Motif para tersangka mencari keuntungan, karena saat ini akan diadakan program MBG dan para tersangka memanfaatkan hal tersebut. Uang yang diperoleh dari para UMKM sebagian sudah dibagi bagi oleh para tersangka dan digunakan untuk kegiatan," jelasnya.

Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP, yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini berkat sinergi TNI-Polri. Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG). Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Warga Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS) terisolasi gara-gara akses jalan dikeruk oleh pemilik tanah. Pengerukan diduga karena pihak pengembang perumahan di kawasan tersebut tidak menyepakati perjanjian.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi pada Senin (6/1), pengerukan jalan cor semen itu dilakukan menggunakan satu unit alat berat. Warga sekitar hanya dapat menyaksikan pengerukan yang dilakukan oleh pemilik lahan.

Iqbal, perwakilan dari pihak pemilik lahan, mengatakan penutupan jalan ini dilakukan karena tidak ada konfirmasi dan itikad baik dari developer pasca kesepakatan yang sudah dilakukan.

"Sudah kita berikan kesempatan untuk pihak developer menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak ada penyelesaian dari developer, janji-janji saja tapi ternyata tidak ada konfirmasi ataupun itikad baik," katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Selain lahan, kata Iqbal, ada juga 11 unit rumah yang dijual oleh developer yang dibangun di atas lahan miliknya.

"Untuk 11 rumah itu kami akan kasih waktu lagi kepada developer. Jika tidak ada konfirmasi lanjutan, maka 11 unit rumah itu akan kami ratakan. Karena 11 unit rumah yang didirikan developer tersebut berada di atas tanah kami," ungkapnya.

"Kami punya surat resmi kami ada sertifikat suratnya, kami minta ribut dengan developer bukan dengan warga," sambungnya.

Sementara itu, warga perumahan bernama Armando mengaku kaget melihat jalan perumahannya sudah putus. Dia mengatakan akan melayangkan gugatan kepada PT Tamacon Alia Pratama selaku developer dan meminta pertanggungjawaban.

"Kami tidak tahu tidak mengetahui apa-apa perseteruan antar developer serta pemilik lahan. Kami kaget melihat jalan ini sudah putus," ungkapnya.

Dia mengatakan ada 200 rumah di perumahan itu. Dengan jalan dikeruk hingga putus, warga kesulitan beraktivitas karena itu merupakan akses jalan utama.

"Itu jalan utama kami, Pak. Gimana kalau ada yang sakit, ada yang melahirkan? Kami tidak bisa lewat. Kami harap pemilik tanah bisa punya hati selesaikan dengan developer kami juga beli di sini," tutupnya.

Video: Tebing 20 Meter Longsor, Akses Jalan Lumajang-Malang Lumpuh Total

Video: Tebing 20 Meter Longsor, Akses Jalan Lumajang-Malang Lumpuh Total

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Jalan utama keluar masuk Perumahan Kota Modern Sriwijaya di Kecamatan Gandus, Palembang, kembali dibongkar pemilik tanah, Jalaludin.

Setelah membongkar fasilitas umum (fasum) pos perumahan di Jalan Kadir TKR, pemilik tanah kembali melakukan pengerukan persis di depan akses keluar masuk perumahan dengan menggunakan excavator, Senin (6/1/2025) pagi.

Pantauan di lapangan, excavator menggali jalan dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dan lebar 2 meter lebih, hingga jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Peristiwa itu disaksikan langsung pemilik tanah Jalaludin dan warga perumahan. Sontak saja, warga setempat sangat terkejut dengan apa yang telah di lakukan oleh si pemilik tanah.

Salah satu warga perumahan, Umar mengatakan, sebenarnya hal ini tidak ada urusan dengan warga, tapi pihak pengembang perumahan dengan pemilik tanah, Jalaludin.

“Harusnya jangan seperti ini, bagaimana bila warga yang hendak pergi mengantarkan anak sekolah hari pertama masuk, melahirkan, sakit atau ada yang meninggal," ujar dia di lokasi, Senin (6/1/2025).

Warga lainnya, Armando Perdana mengatakan, bahwa penggalian jalan ini pagi ini warga tidak diberikan info. Warga sangat terkejut, karena selama ini mereka hanya sedikit tahu persoalan antara pemilik tanah dan pengembang perumahan

“Tiba-tiba pagi ini jalan perumahan kami dirusak dan kami tidak tahu siapa yang benar. Intinya kami akan melakukan gugatan kepada developer, karena kami dibohongi. Kami membeli rumah disini punya akses jalan, tetapi ternyata dari salah satu versi jalan itu jalan milik pribadi,” keluh dia.

Armando mengungkapkan, ada sekitar 200 rumah dengan lebih dari 200 KK di perumahan ini. kemudian, sertifikat yang diberikan Jalaludin kepada mereka fotocopy-an no 37/R. Legal atau tidak masih belum tahu, karena kami mendapat informasi bahwa serifikat ini adalah sertifikat induk sebesar 2,7 hektare.

Sementara, Juru Bicara Jalaludin, Eko menjelaskan, sebelumnya sudah diberi kesempatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik makanya dilakukan hal tersebut.

Untuk informasi, sambung dia, di perumahan ini ada 11 unit rumah yang sudah dijual developer, kemudian diberi waktu untuk 11 unit rumah tersebut, bila hingga Sabtu-Minggu tidak ada konfirmasi dan itikad baik juga terpaksa rumahnya akan diratakan.

“Karena, 11 unit rumah ini yang dijual developer itu adalah tanah milik pribadi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

BREBES, iNews.id -Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan banyaknya ceceran tanah urugan di Pantura Brebes milik Perumahan Almaz de Mansion. Terlebih lagi ketika curah hujan turun jalan menjadi licin dan rawan terjadi kecelakaan.

Pantauan iNewsBrebes.id di lokasi proyek perumahan, Jumat 27 Desember 2024 siang, tepatnya di Pantura Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terdapat ceceran tanah urugan sepanjang 1 km di Pantura Brebes dari arah Barat ke Timur.

Antrian truk yang mengantri di bahu jalan saat hendak masuk ke dalam lokasi proyek juga menyebabkan terhambatnya kelancaran arus lalulintas dari arah Barat.

Meski sudah ada petugas dari proyek perumahan yang melalukan pembersihan jalan, namun kondisi jalan masih terlihat banyak ceceran tanah. 

Salah satu pengendara sepeda motor Ikrom warga Kecamatan Wanasari mengaku, saat melintasi jalan tersebut merasa khawatir. Hal itu dikarenakan jalan yang licin dan terkadang banyak menampung lumpur.

“Banyak Dum truk yang bikin macaet, terus kalo hujan banyak lumpur yang ngga di bersihin sama pihak perumahan, padahal bahaya banget licin, apalagi pas jam masuk dan pulang karyawan PT,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024) siang.

Ikrom mengaku resah dengan keberadaan jalan licin tersebut, terutama karena dirinya yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut untuk berangkat kerja.

"Setiap hari melewati proyek perumahan pesantunan, karena saya bekerja di kota tegal," terangnya.

Senada, pengguna jalan lain Fina mengaku hawatir dengan adanya aktivitas pengurugan tersebut, sebab kondisi jalan menjadi licin.

“Jalannya jadi licin saat hujan turun, terus juga jalan jadi macet saat truk keluar masuk,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi pihak perumahan Nur Syam Kholil selaku pemasaran perumahan enggan berkomentar banyak, ia hanya mengatakan jika rencanya di lokasi tersebut akan dibangun rumah sebanyak 150 unit.

Disinggung soal perijinan, mengaku sudah mengantongi izin dari intasni terkait.

“Semua perijinan sudah seperti andalalin, dan PBG sudah ada,” terangnya.

Sementara mendapat aduan dari masyarakat, Satlantas Polres Brebes melalui Unit turjawali langusng datang ke lokasi pengurukan. Petugas kemudian memberikan teguran kepada truk pengangkut urugan.

Benar kami tadi mendapatkan aduan dari warga, kami kemudian mendatangi lokasi. kami menemukan sejumlah truk pengangkut tanah yang melanggar seperti tidak memenuhi surat surat kendaraan. Kami juga memberikan teguran kepada pengendara truk. Sementara untuk pengembang perumahan kami memberikan arahan agar proses pengerjaan proyek sesuai SOP ,” ungkap Kanit Turjawali Satlantas Brebes Ipda Yusuf Zaenuri.

Editor : Miftahudin

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Pengembang perumahan memastikan membangun proyek hunian dengan memperhatikan isu lingkungan. Pengembang bertekad untuk juga juga menyediakan ruang terbuka hijau dalam menggarap permukiman.

Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia memiliki program penanaman Sejuta Pohon sebagai bentuk memastikan ruang terbuka hijau untuk permukiman atau hunian.

"REI berkomitmen dalam program penghijauan di lokasi proyek perumahan anggotanya. Mohon dukungan pemerintah daerah berupa kemudahan perizinan bagi pengembang yang menaati Program Sejuta Rumah REI, " tutur Wakil Ketua Umum REI Djoko Santoso saat seremoni penanaman pohon di Perumahan Kampoeng Dara, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, kemarin seperti disebutkan dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Djoko meminta pengembang anggota asosiasi menanam banyak pohon pada proyek hunian yang diagarapnya.

"REI telah menetapkan Program Sejuta Rumah. Pengembang harus menanam setidaknya dua batang pohon yakni di pekarangan rumah yang dibangun dan di area RTH di dalam kawasan perumahan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih memastikan akan memberikan insentif bagi pengembang di Kota Jambi yang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Pengembang anggota REI yang membangun perumahan di Kota Jambi tentunya harus menaati setiap aturan yang berlaku. Apabila prinsip-prinsip pemenuhan aturan sudah dipatuhi, saya menjamin Pemkot Jambi akan mendukung keberlangsungan bisnis developer. Kecepatan pelayanan perizinan Pemkot Jambi adalah insentif yang akan kami berikan," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, dari keseluruhan kewajiban penyediaan RTH sudah dikonversi ke kegiatan pembangunan perumahan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi, kewajiban penyediaan RTH sebagai bagian dari prasarana dan sarana utilitas (PSU) komposisinya sebesar 35:65. Artinya, sebesar 35 persen merupakan PSU yang harus disediakan pengembang dan akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah. "Saya mengawal terbitnya perda tersebut. Perumahan Kampoeng Dara ini telah melaksanakan komitmen penyediaan PSU, bahkan jumlahnya sudah melampaui yakni sebesar 40% dari minimal 30% sesuai ketentuan," ucapnya.

Direktur Utama PT Duta Niaga Jambi, pengembang Perumahan Kampoeng Dara, Yuliana, menjelaskan dari total lahan seluas 13 hektare, pihaknya menyediakan sebanyak 40 persen PSU. "Pembuatan seluruh PSU di Perumahan Kampoeng Dara dibiayai secara mandiri. Pengembangannya dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama hanya tersisa 25 unit dari total 325 unit hunian bersubsidi. Sedangkan tahap kedua baru akan dikembangkan awal tahun depan," kata Yuliana.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas