Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Pemerintah akan memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis di Maret 2025 sebagai agregator penyerapan hasil panen petani. Terlebih jika penerima manfaat telah mencapai angka 82,9 juta, maka ada 4 juta ton beras yang akan diserap.

"Tadi Bapak Menko Pangan menyebutkan MBG mulai Maret ini akan diupayakan lari dengan kencang," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (3/3/2024).

Untuk diketahui, potensi produksi beras dalam negeri subround I (Januari-April 2025) sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019.

Pada empat bulan pertama di 2025 ini, BPS memproyeksikan total produksi beras dapat menyentuh angka 13,95 juta ton. Sebagai komparasi, Januari-April 2024 berada di 11,07 juta ton.

Lalu Januari-April 2023 di 12,98 juta ton. Selanjutnya Januari-April 2022 di 13,71 juta ton. Sementara di Januari-April 2021 di 13,58 juta ton dan di Januari-April 2020 di 11,52 juta ton. Terakhir, Januari-April 2019 berada di angka 13,63 juta ton.

Untuk perkiraan kebutuhan konsumsi beras bulanan, berdasarkan proyeksi neraca beras yang disusun Bapanas, pada Ramadan atau Maret ini akan meningkat sekitar 15,47 persen atau menjadi 2,738 juta ton. Di Februari 2025, kebutuhan konsumsi beras berkisar di 2,371 juta ton.

"Kalau nanti produksi beras kita semakin besar April ini, artinya kita harus siap-siap. Musim hujan seperti sekarang, kelebihannya produksi akan banyak. Jadi challenge-nya adalah kecepatan kita mengeringkan gabah dari kadar air yang mungkin sampai dengan 30 persen, kita harus turunkan gabahnya ke sampai dengan 14 persen," kata Arief.

(NIA DEVIYANA)

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kini menjangkau lebih banyak penerima. Mulai Senin (17/2/2025), program ini diperluas hingga mencakup 25 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA sederajat di berbagai wilayah Banyumas.

Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Armed Ida Bagus Adi Permana, mengungkapkan bahwa perluasan program ini ditandai dengan beroperasinya sembilan dapur sehat baru di berbagai titik. Lokasi dapur tersebut tersebar di Purwokerto Timur, dua dapur di Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Gumelar, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kedungbanteng.

Dengan bertambahnya jumlah dapur, distribusi makanan tidak lagi hanya terpusat di Kota Purwokerto, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah pelosok Banyumas.

"Hari ini, sembilan dapur sehat tambahan mulai beroperasi, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah pinggiran seperti Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, dan Kedungbanteng. Setiap dapur mampu melayani sekitar 2.500 siswa," kata Letkol Armed Ida Bagus usai diskusi publik bertema Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin.

Dapur sehat ini dikelola oleh yayasan dan pihak swasta yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional wilayah Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas. Proses ini memastikan bahwa peralatan, standar gizi, serta kebersihan makanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Program MBG ini juga mendapat dukungan dari para petani lokal yang berkomitmen menjadi pemasok utama bahan makanan, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas, Jaka Budi Santoso, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Namun, Jaka mengakui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah permodalan. Pasalnya, sistem pembayaran dalam program ini tidak bisa dilakukan secara langsung seperti transaksi di pasar.

"Saya sudah ketemu dengan para petani di Banyumas, mereka sudah siap memasok sayuran, beras untuk MBG. Jadi persoalan dana yang dibutuhkan cukup besar, karena tidak langsung dibayar kaya beli di pasar," kata Jaka.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas pertama kali diluncurkan pada Senin (6/1) lalu dengan sasaran awal sebanyak 750 pelajar TK dan SD di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang hingga kini mencakup puluhan ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.
 

Editor : Arbi Anugrah

Karangasem -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi berharap menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan lokal dari petani setempat.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung petani lokal tetapi juga dapat disesuaikan dengan menu yang biasa dikonsumsi anak-anak.

"Pak Presiden merancang program ini juga ingin mendukung para petani lokal. Jadi kalau bisa pakai makanan asli daerah tentu lebih bagus," ujar Choiri Fauzi saat kunjungan ke SDN 1 Subagan, Karangasem, Bali, Jumat (17/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis di Karangasem telah diluncurkan sejak Senin (13/1/2025). Program ini menyasar 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, dengan total penerima sebanyak 2.838 siswa.

Dandim 1623/Karangasem Letkol Czi Ryan Yustian menyampaikan program ini berjalan lancar pada lima hari pertama pelaksanaannya.

"Lima hari pertama program makan bergizi gratis ini berjalan di Karangasem, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar," kata Ryan.

Para siswa yang menerima manfaat program ini menunjukkan antusiasme tinggi. Menu makanan yang disajikan berupa menu rumahan yang sudah akrab bagi mereka, sehingga banyak siswa merasa senang.

"Saya lihat, makanan yang disajikan merupakan menu rumahan yang mungkin mereka juga konsumsi di rumahnya masing-masing. Sehingga banyak yang suka," tambah Ryan.

Ryan juga mengungkapkan bahwa program ini akan dievaluasi secara mingguan untuk memastikan pelaksanaannya semakin baik ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan.

"Terutama terkait dengan menu, kami akan upayakan setiap harinya berbeda-beda, supaya anak-anak tidak mudah bosan," ucapnya.

(dpw/gsp)

Bandung -

Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk program program nasional Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis. Fraksi PPP DPRD Jabar meminta pelaksanaan program tersebut harus diawasi agar tepat sasaran.

"Memang masih belum detail untuk teknisnya. Tapi yang jelas kota kabupaten juga bakal terlibat. Program ini perlu dikawal bersama," kata Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya Zaini menyebut, penyediaan bahan baku haruss dilakukan dengan melibatkan petani lokal.

"Penggunaan komoditas lokal itu juga dalam upaya memutar roda ekonomi masyarakat. Sehingga program pemenuhan gizi tercapai tapi juga ikut menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy menambahkan, program makan bergizi gratis harus dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk siswa-siswi sekolah, namun juga masyarakat secara umum.

Dia menyebut, program itu membutuhkan banyak sekali bahan baku. Bahan baku itulah yang harus dijadikan manfaat untuk masyarakat. Arief menekankan agar pelaksanaan program ini jangan hanya menguntungkan satu pihak yang ingin mencari keuntungan.

"Bahan bakunya kita garis bawahi, ini akan diambil dari petani, koperasi melalui BUMDes. Pemprov Jabar harus hadir untuk mengawasi, jangan sampai itu dikuasai oleh korporasi tertentu yang mencari untung tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

"Kalau menunya daging ayam langsung ke peternak ayam, jadi masyarakat ikut disamping anaknya yang sekolah jadi cerdas dengan makan gizi gratis, orang tua dilibatkan langsung," tandasnya.

(bba/sud)

JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, iNewsBekasi.id- Induk KUD mempersiapkan pengamanan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 mendatang. Langkah ini sebagai dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto. 
 
Ketua Umum Induk KUD, Portasius Nggedi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyesuaikan aturan yang ada. Sehingga legalitasnya terjaga. 

“Hal ini bertujuan untuk dapat mengambil peran yang penting dalam hal pengadaan suplai bahan baku ke dapur-dapur atau unit pelayanan makan bergizi gratis,” kata Portasius dalam sosialisasinya di Kantor Pusat KUD Jawa Timur, Rabu (4/12/2024).
 
Selain melakukan sosialisasi yang telah dimulai oleh Induk KUD ke Pusat KUD di setiap provinsi, lanjut dia, Induk KUD juga membangun kemitraan dengan beberapa pihak untuk menyuplai pengamanan bahan baku. 

“Ini untuk membangun sektor pertanian dan peternakan yang hasilnya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Informasi yang kami didapat Induk KUD telah menyerahkan titik-titik dapur dan unit pelayanan kepada  Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.

Oleh karena itu, Portasius menuturkan, rencananya pihaknya akan menjadikan lahan pertanian binaan Induk KUD dan CV Semanggi Jaya di Desa Sumber Brantas, Batu, Malang, Jawa Timur dengan luas lahan 32 hektare ditanam berbagai macam komoditi pertanian dengan kuantiti kurang lebih 50 ton per hektare.

Mempercepat itu, Portasius melakukan kunjungan ke area untuk memastikan beragam komoditi berupa kentang, sawi putih, wortel, kubis/kol, brokoli, kembang kol, dan kubis merah dari semula produksinya 30 ton per hektare menjadi kurang lebih 50 ton.

Sementara itu salah satu petani lokasl H Jamil sangat mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami sebagai petani sangat siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi. Semoga kesejahteraan petani dapat meningkat melalui program ini,” ucap Jamil.

Editor : Wahab Firmansyah