Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta akses ke dalam Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka. Alasannya, agar akses warga lebih mudah ke mana-mana, termasuk ke PIK.

Akses jalan tersebut ditutup oleh PT Mandara Permai dengan mendirikan tembok. Sementara PT Lumbung Kencana Sakti menaruh bebatuan di dekat tembok tersebut dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendatangi kawasan Kapuk Muara untuk melakukan mediasi antara warga dengan perusahaan. Ara pun menanyakan apa yang diinginkan warga Kapuk Muara pada kesempatan saat itu.

Salah satu perwakilan warga, Mufit mengatakan pihaknya menginginkan jalan tembus masuk ke area PIK karena masih satu kelurahan, mengurangi kemacetan, serta mengantisipasi banjir.

Ara pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setia Budi untuk menyiapkan jalan agar bisa dilalui warga setelah tembok dirobohkan.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, cukup buat rakyat bisa lewat, kecuali truk (yang lewat) nanti jalannya rusak," kata Ara di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Rabu (19/2/2025).

Tembok yang menutupi akses dari Kapuk Muara ke PIK Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Ia pun menanyakan kesiapan PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang ditutup tersebut. Kedua perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk membongkar pagar tembok dan bebatuan tersebut.

"Disaksikan ya. Di balik ini ada 2 PT, satu PT Lumbung, satu PT Mandara. Jalannya yang bebaskan DKI (Jakarta) sesuai aturan, yang bangun DKI, yang netapkan penlok (penetapan lokasi) DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, untuk membuat jalan tersebut harus ada beberapa dokumen yang direvisi seperti rencana detail tata ruang (RDTR) maupun penetapan lokasinya. Sebab, meskipun pembuatan jalan tersebut sudah ada SK Gubernur DKI Jakarta pada 2015 silam, surat tersebut sudah tidak berlaku dan perlu diperbarui.

"Nanti saya kira dari Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda termasuk DKI, kita akan kawal. Termasuk nanti kalau ada pergantian kepemimpinan di DKI kita akan sampaikan," ungkapnya.

Ia berharap bisa terjadi percepatan, termasuk dalam proses administrasi dan juga penganggaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Program nasional ini akan dilaksanakan dan dianggarkan secara bertahap.

"Alhamdulillah Sulawesi Selatan alokasikan Rp78 miliar," kata Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam keterangannya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Fadjry turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel mengalokasikan anggaran untuk MBG. Dia menyadari program ini tidak bisa dilaksanakan tanpa kerja sama semua pihak.

"Dharapkan pemerintah kabupaten kota juga melepaskan anggaran. Ini adalah tahun pertama kita melaksanakan program Bapak Presiden, pasti belum cukup, tapi kan nanti akan mengarah ke sana," tuturnya.

Fadjry sempat menyempatkan diri meninjau uji coba pelaksanaan MBG di SDN 5 Salamae Palopo pada Kamis (23/1). Dia kembali menegaskan agar bupati dan wali kota di Sulsel mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Mudah-mudahan tahun 2026 bisa kita siapkan. Antisipasi semua Bupati, Wali Kota saya yakin bisa dipenuhi apa yang diharapkan Bapak Presiden," tambah Fadjry.

Fadjry juga memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai dilaksanakan di Sulsel, termasuk di Palopo. Program nasional itu dijalankan berdasarkan surat edaran pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya sudah membuat surat edaran juga untuk menyukseskan program PKG. Dan tadi ada pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, pemeriksaan telinga, pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan beberapa yang lainnya," bebernya.

"Jadi ada jadwal, jadwalnya untuk sekolah yang lainnya, ada dokter ahli, THT, dokter anak yang keliling di sekolah-sekolah," tandas Fadjry.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan PBG secara gratis itu bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mahendra saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Badung dan MPP Gianyar di Blahbatuh, Gianyar, pada Selasa (21/1/2025). Ia menegaskan proses penerbitan PBG bagi MBR maksimal sepuluh hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

"Pemprov Bali mendukung penuh program ini dan kami akan terus berupaya memperbaiki layanan serta mempercepat fasilitasi warga yang benar-benar membutuhkan izin PBG," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.

Pada kesempatan itu, Mahendra memuji layanan MPP Badung yang menurutnya cepat dan inovatif. Ia pun sempat menyimak langsung simulasi dari input data hingga penerbitan PBG yang memerlukan waktu kurang dari 20 menit saat dokumen sudah lengkap.

"Ke depannya, kami akan terus mendorong percepatan layanan PBG bagi MBR sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, mengungkapkan terdapat sekitar 30 instansi layanan publik di MPP Badung. Termasuk imigrasi, pajak, BPJS, BNN, Taspen, hingga perwakilan Bapenda Provinsi Bali. Ia juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mempercepat proses pelayanan.

Setelah dari Badung, Mahendra Jaya bertolak ke MPP Gianyar. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi fasilitas seperti ruang bermain bagi anak-anak yang dinilai dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Ini inovasi yang bagus, sehingga masyarakat bisa mengantre dengan tenang dan nyaman," ungkap Mahendra.

Terkait proses permohonan PBG, Mahendra berharap dapat dipercepat demi menghindari penumpukan antrean. "Apalagi saat ini kita menggunakan aplikasi SIMBG. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaannya, sehingga harus ada petugas yang siap dan sigap melayani," imbuhnya.

Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, akan terus berupaya mempercepat penerbitan PBG meskipun masih terdapat kendala pada proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurutnya, dengan penggunaan template dokumen, petugas kini hanya perlu mengubah nama dan alamat pemohon sehingga proses penerbitan dapat dipercepat menjadi sekitar 120 menit.

"Bahkan, dari proses mengunduh aplikasi hingga pembuatan e-mail baru, kami siap membantu masyarakat," ujar Tagel.

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di SLB C Cahaya Jaya, Jakarta Utara (Jakut). Mereka ingin memastikan kualitas makanan yang didapat anak-anak baik.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (13/1/2025), Pratikno dan Teguh masuk ke kelas. Keduanya menyempatkan diri menyapa dan berinteraksi dengan para siswa.

Menu makan bergizi gratis kali ini adalah nasi, sayur kacang panjang dan jagung, tahu, ayam, serta pisang. Terlihat para siswa senang mendapat makan bergizi gratis.

"Enak makannya enak banget," kata salah orang siswa.

"Delicious, very delicious," timpal siswa lainnya.

Pratikno bertanya kepada siswa apa yang ingin disampaikan. Salah seorang siswa kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Terima kasih, Pak Prabowo, telah membuat makan bergizi gratis ini," ucap siswa tersebut.

Pratikno mengatakan anak-anak antusias mendapat makan bergizi gratis. Dia menyebutkan kualitas makanan yang didapat anak-anak sudah bagus.

"Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di sekolah luar biasa ini, hampir semuanya makannya kita datang sudah habis. Jadi ada nasi, sayur, ada ayam ada tahu ada buah jadi ada karbo buah ada protein ada hewani maupun nabati. Jadi kualitasnya bagus," kata Pratikno.

Sementara Teguh memastikan pihaknya mendukung makan bergizi gratis. Teguh memaparkan sudah ada 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta untuk melayani makan bergizi gratis.

"Pemprov DKI Jakarta mendukung program makan bergizi gratis. Bahwasanya pada saat kita pertama kali memulai pada tanggal 6 baru ada 4 SPPG dengan melayani 41 sekolah dan 12.054 siswa alhamdulillah hari ini tambah 9 lagi SPPG. Jadi totalnya ada 13 SPPG untuk melayani kurang lebih 118 sekolah dan total siswa yang dilayani ada 37.667," ujarnya.

Teguh menargetkan 153 SPPG telah terbentuk sepanjang 2025. Dia menuturkan siap membangun SPPG bila diperlukan.

"Nanti total pada tahun 2025 kita rencanakan ada 153 SPPG. Andai kata kami dari Pemprov DKI Jakarta diberikan tugas untuk membantu dengan senang hati, karena di dalam APBD DKI Jakarta sudah diantisipasi terkait masalah ini. Apabila kami mendapat penugasan apakah turut serta dalam membangun SPG atau mungkin juga penambahan kualitas dan sebagainya tapi kami ikuti SOP yang ada ditentukan oleh peserta," imbuhnya.

Simak Video '3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi':

[Gambas:Video 20detik]

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Fadry Djufry mengajak OPD Pemprov Sulsel mensukseskan program nasional di daerah. Program yang dimaksud, yakni Makan Bergizi Gratis termasuk mengatasi stunting dan mengendalikan inflasi.

"Tentunya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut harus dipastikan dulu bagaimana ketersediaan pangan berdasarkan kebutuhan seluruh sekolah se-Sulsel," kata Fadjry saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/1/2025).

Fajdry mengatakan ada banyak program nasional yang harus diakselerasi di awal tahun ini. Program itu membutuhkan dukungan pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, serta permasalahan gizi.

"Ini juga program nasional yang harus kita dukung sama-sama, khususnya terkait dengan kesediaan pangan. Ini menjadi bagian-bagian program strategis yang harus jadi perhatian," tuturnya.

Dia pun mengajak seluruh pejabatnya bekerja cepat dan bekerja sama. Fadjry juga mengimbau OPD tetap memperhatikan tugas dan mengawal program rutin agar tidak terhambat.

"Saya berharap bapak ibu bisa lebih semangat untuk memulai awal tahun 2025 ini dengan kerja-kerja cerdas," ujar Fadjry.

Para pegawai turut diingatkan agar datang ke kantor tepat waktu dan menjaga kebersihan. Pelayanan terhadap publik harus dipastikan berjalan dengan lancar.

"Kalau kita lakukan hal-hal yang kecil, pasti hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Jangan berharap bisa menyelesaikan yang besar, kalau yang kecil saja tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berjalan di sejumlah daerah di Sulsel. Di Makassar program tersebut mulai diujicobakan bagi 10.000 siswa dari 10 SD, SMP dan SMA pada Senin (6/1).

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," kata Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," kata Ara setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (27/11/2024).

Sebelumnya, pada awal November Ara sudah mengadakan Open House di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada Pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, POLRI, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat POLRI yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri dari 1.984 unit. Namun, yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Ke depannya, rusun ini juga akan menjadi tempat tinggal bagi terdampak relokasi penataan Kali Ciliwung pada tahun 2025. Sebanyak 271 unit akan disediakan secara gratis seperti korban kebakaran Manggarai.

"Tahun depan berarti ada relokasi untuk penataan Kali Ciliwung sejumlah 271 keluarga," ujarnya.

Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito meninjau simulasi makan bergizi gratis di Kabupaten Bangka. Ia berharap program tersebut bisa menjadi multiplier effect bagi masyarakat.

"Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak, juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Bangka Belitung," jelas Pj Gubernur Sugito, Selasa (26/11/2024).

Simulasi tersebut dilakukan di UPT SD Negeri 12, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Program ini ialah program dari Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025 mendatang.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai sebenarnya di tahun 2025, namun untuk menyiapkan itu, saya minta pada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," jelasnya.

Sugito menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat atau anak-anak sekolah ini tidak kaget kemudian mereka bisa menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana melihat animo sekaligus kultur yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi dari soal gizi.

"Makanya, kita ajak semua seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini," tambahnya.

Tak hanya itu, Sugito juga meminta kepada petugas ahli gizi agar lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

Sementara, Pj Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

"Nanti akan dilakukan sebanyak 4 kali (makan bergizi gratis) dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi," singkat Haris.

Ia mengatakan melalui program ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat terutama di tingkat desa, seperti untuk penyediaan bahan baku dan tenaga yang menyediakan makanan.

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan. Ia mengusulkan agar masyarakat tersebut direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Ara menjelaskan setelah para penghuninya direlokasi, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias. Dengan begitu, akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.

"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," katanya.

Ia memastikan sudah ada enam perusahaan besar yang ikut bersinergi. Ara terus mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat menyediakan hunian untuk masyarakat.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Ara merelokasi penghuni kolong jembatan ke rusun. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan bebas penghuni.

"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 per bulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," jelasnya.

Sebagai informasi, hal tersebut diungkapkan dalam rapat di Jakarta pada Senin (18/11) malam. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengunjungi Rumah Susun (rusun) di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meninjau open house. Mereka langsung meninjau warga yang sudah mengantre untuk melihat hunian.

Pantauan detikcom, Jumat (1/11/2024), Maruarar didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Dirut Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto dan jajaran lainnya. Mereka berkeliling mengecek Rusun Pasar Rumput.

Maruarar dan Teguh juga menyapa warga yang antre melihat hunian Rusun Pasar Rumput. Dalam kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Pemprov DKI yang sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput.

"Sesuai kesepakatan, hari ini sebenernya jam 2 open house. Tapi jam 10 hari ini sudah dibuka. Betul ya? Berarti Pemda Jakarta menempati janji. Saya apresiasi," kata Maruarar.

Kemudian Maruarar menegaskan juga pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu, selama 1 tahun.

"Kedua, kita komitmen dari 1.984 unit yang ada, buat korban kebakaran ada 418 unit digratiskan. Dari mulai kita datang 28 Oktober 2024 sampai 27 Oktober 2025," ujarnya.

"Ini namanya pembangunan yang berkeadilan. Menanusiakan," lanjutnya.

Lalu, Maruarar juga menetapkan kriteria penghuni prioritas Rusun Pasar Rumput, yakni guru, TNI-POLRI berpangkat rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Selain itu, masyarakat milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja.

"Kemudian mengenai alokasi yang akan menempati dengan sewa, ada 1.536 unit. Dari situ, kita sudah sepakati ada 7 komponen, pertama masyarakat sekitar, tolong dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah. Ketiga tamtama TNI, lalu Polri, guru, kemudian pedagang, dan milenial," imbuhnya.