PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak PKK dan posyandu kabupaten/kota meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan angka stunting, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fokus utama pada tahun ini.

"PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh bupati dan wali kota agar kedua program tersebut sukses di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah menyebutkan baik program penurunan stunting maupun MBG berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu koordinasi antara PKK, pemda, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN)< sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang yang dilakukan di daerah. Menurutnya, perlu ada kesepahaman bersama agar data yang digunakan menjadi acuan yang valid dan akurat.

"Perlu ada evaluasi dan koreksi bersama agar Bulan Timbang bisa menjadi referensi yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan pelantikan dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan layanan masyarakat harus segera dipenuhi.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak meminta Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menegaskan program PKK harus berfokus pada isu-isu prioritas yang berdampak langsung, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga.

"Harapan saya, seluruh program dapat dimaksimalkan. Saya optimistis kita bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujar Arumi.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.

JAKARTA, investor.id – Salah satu hal utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) adalah kontrol kualitas pangan. Pengamat pendidikan Indonesia, Darmaningtyas mewaspadai kelalaian oknum sehingga timbul keracunan makanan pada anak dalam keberlangsungan program tersebut.

Dalam upaya membantu kontrol kualitas makanan yang akan diberikan kepada para pelajar nanti, Darma melihat pentingnya peran Dasawisma untuk diberdayakan secara maksimal dalam program tersebut. Sebab Dasawisma dinilai punya peran yang cukup dekat dengan sasaran MBG.

“Dasawisma itu bisa diberdayakan untuk menyelenggarakan program makan gratis. Yang paling penting menurut saya adalah kontrol supaya yang tidak mengurangkan kasus-kasus makanan gratis itu yang selama ini ada yang sering berdampak pada timbulnya keracunan, anak, dan sebagainya. Itu yang harus dikontrol,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Mengutip penjelasan dari BKKBN, Dasawisma merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 11-20 rumah. Mereka biasanya adalah perempuan atau para Ibu yang diikutsertakan membantu kelancaran tugas pokok program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Darma, peran Dasawisma juga bisa mendukung pihak-pihak kantin sekolah dalam pengelolaan implementasi program makan bergizi gratis. Sebab kehadiran kelompok ibu-ibu tersebut juga bisa membantu dalam menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai pengganti kantin.

Tidak hanya itu, Dasawisma juga dipercaya mampu menjaga dan mengontrol konsumsi para pelajar penerima MBG. Apalagi mengingat Dasawisma lahir dari kumpulan ibu-ibu di masing-masing wilayah.

Selain itu, Darman turut mengimbau agar para pengelola kantin untuk tidak ikut mencari keuntungan yang besar jika nantinya dipercaya mengelola program makan bergizi gratis. Pasalnya, program tersebut merupakan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Jadi kontrol kualitas makanannya itu menjadi sangat penting. Dan yang saya imbau adalah kalau misalnya nanti diserahkan ke pengelola kantin orientasinya jangan memperoleh keuntungan yang besar-besarnya,” tegas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melakukan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMPN) Satu Atap 1 Gerokgak, Buleleng, Senin (25/11/2024). Makanan dimasak oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumberklampok mulai pukul 03.00 Wita.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Buleleng dengan menggandeng TP PKK desa setempat. Menurutnya, makanan yang dimasak di desa akan lebih fresh dibandingkan dengan yang dipesan terpusat dari Singaraja.

"Ini terobosan, yang masak ini ibu-ibu PKK. Saya kaget jam 3 pagi sudah persiapan masak. Dengan yang menyiapkan makanan ibu-ibu PKK ini kan anak anaknya pasti akan diberikan yang terbaik, makanan pasti higienis dengan kasih sayang sehingga benar-benar makanan yang dipersiapkan punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa," kata Mahendra saat meninjau.

Anggaran yang disediakan untuk satu porsi makanan sebesar Rp 17.500. Makanan yang disediakan meliputi nasi, lauk pauk, dan susu.

Uji coba ini akan terus dievaluasi. Mahendra mengatakan Pemprov Bali akan melakukan beberapa uji coba lagi dengan model dan skema yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat skema mana yang terbaik dan lebih bagus digunakan.

"Kami akan coba beberapa model sehingga nanti pada saatnya kami akan tahu model apa yang terbaik. Ini satu model dimasak ibu-ibu PKK, saya pikir bagus sekali makanannya juga nggak kalah enak dan fresh karena dekat dia," katanya.

Mantan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri (Stafsus Kemendagri) itu mengungkapkan program makan bergizi gratis rencananya dilaksanakan pada 2025. Mahendra berharap bisa menemukan model terbaik sebelum penerapan program tersebut.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah