Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memerlukan peta jalan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa (20/5), seperti dikutip Antara.

Ara membeberkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Ara mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

Beberapa kendala yang dihadapi mulai dari keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara menekankan setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Lantaran masih menggunakan data lama, ia meminta agar BPS bisa melakukan pengkinian data terbaru .

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," terangnya.

KOMPAS.com - Program menyediakan tiga juta rumah per tahun yang merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (19/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, menghadapi kritik tajam dari anggota DPR soal progam tiga juta rumah Prabowo ini.

DPR menilai rencana pelaksanaan program ini masih sangat tidak jelas, baik dari segi anggaran maupun strategi pencapaiannya.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR bahkan menyebut program ini sebagai "omon-omon" atau omong kosong yang tidak memiliki kejelasan.

Lantas, bagaimana rencana realisasi program tiga juga rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo?

Apakah Anggaran untuk Program 3 Juta Rumah Sudah Disiapkan?

Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinannya mengenai kurangnya kejelasan dalam anggaran dan pelaksanaan program tersebut.

Ia menekankan bahwa hingga Mei 2025, anggaran untuk target pembangunan 2.247.088 rumah masih belum ada.

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” kata Yanuar.

Haryanto dari Fraksi PDIP juga menekankan masalah perencanaan program.

Ia mengingatkan bahwa target 3 juta rumah belum didukung oleh peta jalan yang perinci, khususnya dalam hal pembiayaan.

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” tutur Haryanto.

Ia memberikan contoh bahwa jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp60 triliun.

Angka ini jauh melampaui anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya sebesar Rp5,078 triliun dan juga mengalami penurunan dari Rp14,3 triliun pada 2024.

Seberapa Sulit Mencapai Target Pembangunan 3 Juta Rumah?

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa backlog perumahan tidak berkurang secara signifikan meskipun program serupa telah diluncurkan sebelumnya.

Ia menghitung bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu membangun 8.220 unit per hari, angka yang dianggap sulit dicapai dengan anggaran yang terbatas dan tanpa strategi yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program ini, seperti masalah lahan, pembiayaan, dan koordinasi antar pihak.

Ia mengakui bahwa penyediaan lahan sering kali dihadapkan pada masalah hukum, terutama terkait status tanah yang dihibahkan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan utama, di mana Ara berharap adanya dukungan likuiditas dari perbankan dan investor swasta.

Mengapa Program 3 Juta Rumah Tuai Kritik?

Namun, penjelasan Ara justru memicu lebih banyak pertanyaan dari anggota DPR.

Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berpendapat bahwa peta jalan yang disusun oleh Kementerian PKP masih sangat prematur.

“Roadmap-nya belum memenuhi kriteria untuk program sebesar ini. Harusnya ada indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan,” kritik Syaiful.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa kejelasan, banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah, mengingat harapan mereka untuk mendapatkan rumah gratis dari program tersebut.

Menanggapi kritik ini, Ara menegaskan bahwa ia tidak memiliki visi misi pribadi, melainkan hanya menjalankan visi misi Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Saya siap di-reshuffle jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Ara.

Ara juga menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk mendukung program ini.

Ia mengeklaim bahwa enam perusahaan besar telah berkomitmen, meskipun detail komitmen tersebut belum diuraikan.

Apakah Program 3 Juta Rumah Memiliki Peluang untuk Berhasil?

Kritik DPR terhadap program 3 juta rumah bukan tanpa alasan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, program ini telah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Himperra.

Mereka mengeluhkan ketidakjelasan regulasi dan peta jalan yang ada, yang menyulitkan menentukan peran dalam ekosistem perumahan.

Selain itu, capaian pembangunan rumah pada era sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 150.000 unit per tahun, jauh dari target 3 juta, menambah skeptisisme terhadap program ini.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan anggaran Kementerian PKP yang minim, tantangan semakin kompleks untuk merealisasikan program ini.

Beberapa pengamat menyarankan agar pemerintah lebih realistis dengan menurunkan target atau memperjelas strategi gotong royong yang melibatkan pihak swasta, perbankan, dan pemerintah daerah.

Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo, menyentil bahwa tanpa perencanaan yang matang, program tiga juta rumah ini berisiko menjadi sebuah "mimpi indah" yang sulit untuk diwujudkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Kritik Tajam Ara: Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Hanya Omon-omon".

Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan peta jalan dibutuhkan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Menurut Ara, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," katanya.

Ara juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Dirinya juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data yang lama.

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara di kota-kota besar.

Ara mengklaim lahan penjara bakal disulap menjadi rumah warga. Pasalnya, penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di perkotaan sudah sangat padat.

"Saya sudah mendapatkan direction langsung (dari Presiden Prabowo Subianto), ditelepon sekali, berbicara langsung dua kali," ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Presiden (Prabowo) perintahkan saya untuk bagaimana (mengubah) penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat crowded di situ, supaya dipindahkan (diganti menjadi rumah warga)," tegasnya.

Tindak lanjut rencana ini salah satunya ditempuh dengan dua kali rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Pertemuan terbaru keduanya terjadi pada Rabu (14/5) lalu.

Anak buah Prabowo Subianto itu mengincar dua penjara di Jakarta, yakni Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

Ia menegaskan bakal menyiapkan semua kepastian hukum dan data pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, Ara bekerja sama dengan Bank Tanah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," jelasnya dalam rilis resmi.

"Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," tegas Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait rencana menyulap penjara menjadi rumah warga. Ini menyangkut progres legalitas dan tata kelolanya agar semakin jelas.

Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," katanya lagi.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait 'menodong' perusahaan terbuka (Tbk) untuk membantu program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan komitmen PT Triputra Agro Persada yang menganggarkan program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan rumah. Menurutnya, langkah serupa juga harus dilakukan perusahaan besar lain dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"TAPG punya Pak TP Rachmat itu resmi dalam RUPS mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan," ucap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Jadi, kami juga bergerilya kepada perusahaan-perusahaan besar dan beberapa terbuka (Tbk) yang sudah ada di pasar modal, walaupun tidak semuanya. Supaya mereka bisa memutuskan dalam RUPS-nya untuk (CSR) di bidang perumahan," tegasnya.

Ara menyebut APBN cuma bisa menopang 9 persen dari total biaya pembangunan 3 juta rumah. Dengan kata lain, Kementerian PKP masih harus putar otak mencari dana pembangunan sekitar 2,7 juta rumah lainnya.

Ia menyebut upaya PKP mencari 91 persen sumber dana lain membuat kementeriannya sudah bukan lagi di level teknis. Ara menilai PKP sekarang berada di tataran kementerian strategis karena harus cari dana tambahan.

Meski begitu, Menteri Ara menegaskan dirinya masih optimistis program 3 juta rumah bisa terwujud di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim terus bekerja keras, jujur, dan transparan bersama jajaran Kementerian PKP demi mewujudkan mimpi ini.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapanpun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan pembagian tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ara menegaskan sang wamen telah 8 kali bolak-balik ke luar negeri dalam 7 bulan terakhir demi mencari investor.

Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani untuk membahas kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor perumahan.

"Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut rencananya selain dihadiri oleh Menteri PKP dan CEO Danantara, juga akan dihadiri Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan bank-bank BUMN.

Pertemuan itu tentunya akan membahas terkait rencana bagaimana KUR bisa dialokasikan sebagian untuk mendukung sektor perumahan.

Namun, Ara tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan

Menurut dia, bagaimana KUR dari Danantara dan bank-bank BUMN bisa juga dialokasikan untuk perumahan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana KUR dari Danantara, dari bank BUMN bisa juga dialokasikan buat perumahan. Itu arahan (Presiden)," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, BPI Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kritikan dari anggota DPR RI soal realisasi Program 3 Juta Rumah. Ia pun mengaku siap di-reshuffle jika target program tersebut tidak tercapai.

Ara menegaskan bahwa dirinya hanya merupakan pembantu Presiden Prabowo Subianto yang hanya menjalankan visi dan misinya. Namun dia mengaku optimistis bisa mencapai target 3 juta rumah.

"Diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pimpinan saya. Saya mau di-reshuffle itu juga hak beliau dan apapun saya terima," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan konsekuensi dalam mengemban jabatan sebagai menteri. Apalagi sebagai menteri yang mempunyai target yang terukur dengan dana tertentu.

Ara sudah memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR RI. Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan program itu.

Menurutnya, Ara belum menyertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," kata Yanuar.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto mengatakan angka yang disampaikan dalam paparan peta jalan masih berupa klaim. Menurutnya, belum ada perencanaan yang detail, sehingga ia mempertanyakan besaran pembiayaan dari pemerintah maupun investor.

Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target. Ia menyebut program pemerintahan terdahulu yang sebesar 1 juta belum tercapai, sementara target tahun ini sebesar penyediaan 3 juta unit rumah.

"Waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mengatakan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya. Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.