JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

Batang -

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

(apl/dil)

Bombana -

Sebanyak 53 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga dalam kondisi basi. Hal itu mengakibatkan 10 siswa SD muntah-muntah setelah menyantap MBG tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4/2025) pagi. Polres Bombana yang mendapat laporan kemudian turun melakukan penyelidikan.

Dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap MBG yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Dirangkum detikcom, Sabtu (26/4), berikut 4 hal tentang 53 paket MBG diduga basi bikin 10 siswa SD di Bombana muntah-muntah:

1. 10 Siswa SD Muntah-muntah

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Pihaknya mengecek pengecekan dapur umum hingga bahan baku MBG.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Wisnu menuturkan pihaknya juga meminta keterangan pihak ketiga selaku penyedia MBG. Dia mengaku para siswa yang mengalami muntah sudah ditangani.

"Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di Rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

2. 53 Paket MBG Diduga Basi

Dari hasil penyelidikan, Wisnu mengaku ada 53 paket MBG yang ditemukan dalam kondisi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," beber Wisnu.

Wisnu mengaku ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan di tiga sekolah, yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Namun paket MBG yang diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," jelasnya.

3. Pengelola Salah Simpan Bahan

Wisnu menduga paket MBG dalam kondisi basi karena pengelola keliru dalam menyimpan bahan baku. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku untuk MBG tidak disimpan di lemari pembeku sebelum diolah.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," paparnya.

Adapun jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," beber Wisnu.

4. Polisi Usut Dugaan Pidana

Polres Bombana memastikan tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya menyelidiki dugaan tindak pidana di balik perkara tersebut.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," imbuh Wisnu.

(sar/sar)

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-'keep' tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Timoty menegaskan, bantahan ini disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.

Karena itu, pihaknya sebagai yayasan untuk Program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

"Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data transfer konkret data pendukung yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Maka poin-poinnya adalah pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan tidak berubah," katanya.

Namun, pihaknya tidak bisa merinci angka dalam rekening lantaran merupakan perlindungan data pribadi.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya menegaskan proyek pemerintah ini harus didukung lantaran baik bagi masyarakat.

"Jadi penyelewengan dana tidak ada, itikad baik dijaga, uangnya masih ada dan terakhir data pendukung harus konkret. Jadi enggak mungkin kita bayarkan tidak sesuai data, repot nanti negara kita ini," katanya.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ibu Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Bombana -

Sepuluh siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dilansir detikSulsel, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

Hadi mengatakan para siswa yang muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit (RS) ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa pulih dengan cepat usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Diduga paket MBG itu basi karena ada kesalahan dalam penyimpanan bahan.

Simak selengkapnya di sini.

'Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur'

(jbr/isa)

Bombana -

Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait 10 siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," paparnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan para siswa korban muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa dengan cepat pulih usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SD di Bombana, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko kepada detikcom, Rabu (23/4).

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Yudha mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

(ata/asm)

Jakarta -

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

(abr/das)

Jakarta -

Mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel) melaporkan yayasan berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto merespons terkait polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal dugaan kasus tersebut. Namun dia menegaskan bahwa apa pun yang berasal dari uang rakyat maka penggunaannya akan dijaga pemerintah.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

(fca/azh)

Banjarbaru -

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

(mud/mud)

Banjarbaru -

Pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) pertama yang berada di Kalimantan Selatan dimulai. Dapur gizi yang berada di Jalan Salak, Banjarbaru itu dibangun dengan anggaran Rp 3 miliar.

Pembangunan dapur gizi ini dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan nantinya fasilitas ini akan menyasar anak-anak sekolah yang berada di radius enam kilometer atau 20 menit dari lokasi dapur.

"Sesuai data BKKBN ketentuan area layanan makanan bergizi gratis seluas enam kilometer atau 20 menit dari dapur," kata Yudha, Senin (21/4/2025) sore.

Yudha merincikan, nantinya dapur gizi atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu diberikan kepada 3.202 peserta didik saat jam makan siang.

Terdiri atas, tiga sekolah PAUD dengan jumlah 144 siswa, enam sekolah dasar (SD/MI) dengan jumlah siswa 1.706, dua sekolah menengah pertama (SMP/MTS) dengan jumlah 1.146 siswa, satu sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah siswa 77 dan satu pondok pesantren untuk 129 santri.

"Manfaatnya sangat banyak, seperti pencegahan dan pengentasan stunting, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anak," sebut Yudha.

Banjarbaru menjadi lokasi pertama yang nantinya memiliki dapur gizi atau SPPG itu. Yudha menyebut nantinya akan dibangun pula dapur gizi di wilayah lain seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.

Mengenai anggaran pembangunan dapur gizi atau SPPG, Yudha mengungkapkan menggunakan dana hibah dari pemerintah provinsi Kalsel sebanyak Rp 3 miliar dengan waktu pengerjaan satu bulan setengah.

"Anggaran pembangunan SPPG ini Rp 3 miliar, lengkap dengan peralatan dapur dan kendaraan (operasional)," jelas Yudha.

Yudha berharap, hadirnya SPPG ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, ibu menyusui juga ibu hamil.

Ditambahkan, Karo Logistik Polda Kalsel Kombes Mukhamad Safei pembangunan SPPG dengan penyediaan makanan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, santri, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"SPPG Polda Kalsel dibangun diatas lahan seluas 1.250 M² (25 x 50 M²) dengan luas bangunan sebesar 400 M² (20 x 20 M²) dengan sistem bangunan Modular/Knockdown (tidak permanen)," pungkasnya.

(mud/mud)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur program Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Jakarta Selatan. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini.

Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menegaskan dia belum mendapatkan laporan soal kasus ini, termasuk ketika mitra dapur yang jadi korban penggelapan dana itu lapor polisi karena kasus ini. Yang jelas, dia menegaskan kasus ini akan diselesaikan dan diurus oleh pemerintah. Prabowo menegaskan setiap sen uang rakyat akan dijaga dengan baik oleh pemerintah.

"Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," tegas Prabowo.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

(acd/acd)