JAKARTA - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi Februari 2025 tercatat Rp0,3 triliun.

?Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4).

Suahasil melaporkan, hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang. Rinciannya, pra SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, Balita sebanyak 12.004 orang, Ibu Hamil sebanyak 3.771 orang, Ibu Menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Saat ini, pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.

Jakarta -

Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

(dhn/wnv)

Palembang -

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. MBG juga ada kaitannya dengan program dana desa yang diberikan Rp 1 miliar per desa per tahun.

"Dana desa kita kembalikan lagi per desa Rp 1 miliar 1 tahun. Dengan adanya program MBG, uang desa bertambah di kisaran Rp 5 miliar-Rp 8 miliar. Bayangkan, naik Rp 5 miliar saja sudah 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya beredar Rp 1 miliar, kini bisa Rp 6 miliar 1 desa," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Menanam Indonesia (Gerina), Rabu (23/4/2025).

Dia mengungkap alasan pertumbuhan ekonomi di desa itu karena pembelian berbagai bahan untuk MBG berasal dari wilayah tersebut. Hal itu membuat perputaran ekonomi bakal membaik.

"Setiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, ayam, ikan, sayuran dan sebagainya. Ekonomi desa, ekonomi kecamatan menjadi hidup," terangnya.

Prabowo juga menyebut, masyarakat yang kekurangan gizi di Indonesia cukup banyak, jumlahnya mencapai 25% penduduk. Program makan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu upaya menekan angka tersebut.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia kelaparan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh karena kurang gizi. Jumlahnya cukup banyak, 25%. Dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin pas-pasan," katanya.

Prabowo membandingkan kondisi itu dengan negara lain. Dia menyebut kondisi anak-anak negara lain cukup baik, tinggi, dan besar berbeda dengan Indonesia.

"Saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir tidak bisa ditanam tapi rakyatnya, anaknya, tinggi besar," katanya.

Dalam program MBG, penanganan gizi di Indonesia pada era Prabowo ditangani tak hanya dari sejak siswa sekolah, tapi juga menyasar para ibu hamil. Dia juga ingin membantah nyinyiran pihak lain yang menilai negatif program MBG.

"Ada yang mengatakan (pemberian gizi) oh yang penting ibu hamil dikasih makan, jadi pakar-pakar ini tidak belajar, tidak membaca, program MBG itu mulai dari ibu hamil. Dan mungkin satu-satunya negara di dunia, di mana ada program ibu hamil, setiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba dilihat, di negara mana ada sekarang," katanya.

(dai/dai)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada profesor nyinyir mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berkelakar agar profesor itu belajar dengan Ustaz Adi Hidayat.

"Kita memberi program makan bergizi. Ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya itu ada yang profesor nyinyir. Tapi tidak apa-apalah, biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, tidak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar," kata Prabowo saat meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia menyebutkan, dari 4 anak, 1 anak di antaranya terbilang kurang gizi.

"Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25 persen dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pihak yang mengkritik tidak melihat bahwa ibu hamil juga menjadi bagian dari program MBG. Ia menyebutkan Indonesia satu-satunya negara yang memberikan makan bergizi gratis kepada ibu hamil. Padahal, itu sudah termasuk, dan banyak negara lain yang ingin ke Indonesia untuk belajar mengenai program MBG ini.

"Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Sudah-sudah sekali saya dapat surat dari pimpinan negara lain, ke Indonesia mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum, nanti akhir tahun baru kita selesai semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya profesor, yang mengkritik pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih tidak berguna. Padahal, menurut Prabowo, pembangunan koperasi yang akan memiliki gudang untuk hasil pangan itu, akan mengamankan kondisi pangan di desa.

"Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya kooperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan. Minimal 70 ribu koperasi merah putih baru, kalau bisa 80 ribu. Katanya tak ada gunanya," kata Prabowo.

"Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu," lanjut Prabowo.

Prabowo berencana membangun gudang hingga kamar pendingin di tiap desa sehingga hasil panen aman sampai mau dijual oleh petani. Ia juga berharap tiap koperasi memilik satu truk supaya dapat mengangkut hasil panen itu.

Meski begitu, Prabowo menghormati segala kritik yang datang. Ia berharap para pihak yang mengkritik terbuka hatinya untuk melihat keluhan rakyat.

"Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk menurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Yang mau menyerah, silakan. Yang mau nyinyir, silakan. Yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Kita buktikan," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Heran Diejek soal Makan Bergizi: Profesor Pintar atau Bodoh?

(eva/dhn)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menggunakan penjara di lahan strategi untuk dijadikan perumahan. Namun hal itu baru bisa dilakukan setelah ada lapas pengganti.

Dalam keterangan yang diterima detikcom, pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan saat ini memang banyak lokasi lapas yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan. Akan tetapi, perlu ada lapas baru terlebih dahulu sebagai penggantinya.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Sebagai informasi, pada acara Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Ara menyampaikan bahwa rata-rata penjara memiliki lokasi yang strategi di perkotaan. Untuk itu, Prabowo memerintahkan agar penjara tersebut dipindah buat dibangun perumahan.

"Pak Prabowo sudah telpon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah,' begitu," ujar Ara pada Senin (21/4/2025).

Kemudian, Ara mengatakan sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait hal tersebut. Penjara itu bila perlu dibangun di lokasi yang agak jauh, sehingga narapidana sulit untuk dijenguk maupun kabur dari penjara.

"Mulainya kapan? Tentu kita akan inventarisir, saya sudah berkomunikasi dengan menteri lapas Pak Agus. Kita akan bertemu segera untuk memetakan dan kita akan siapkan segera dengan pengembang-pengembang," kata Ara kepada awak media usai acara Halal Bil Halal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel) melaporkan yayasan berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto merespons terkait polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal dugaan kasus tersebut. Namun dia menegaskan bahwa apa pun yang berasal dari uang rakyat maka penggunaannya akan dijaga pemerintah.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

(fca/azh)

Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu Presiden juga sempat menanyakan secara detail mengenai laporan kasus tersebut kepada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” ujar Presiden Prabowo.

Kasus dugaan penggelapan dana dalam pelaksanaan MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mencuat setelah Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, dan menyoal dugaan penyelewengan dana sebesar Rp975.375.000.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama.

Danna menyampaikan dalam pemeriksaan pada pekan lalu pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik.

Ira diperiksa dengan 28 pertanyaan, sedangkan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya, pekan ini pelapor akan menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli pidana untuk memperkuat laporan.

Sebelumnya Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan. Sesuai kontrak, harga per porsi awalnya Rp15 ribu, namun belakangan berubah sepihak menjadi Rp13 ribu, yang turut memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

Meski demikian dapur MBG di Kalibata telah kembali beroperasi secara terbatas sejak 17 April 2025 dengan menggunakan dana pribadi.

Pihak Mitra Dapur berharap program dapat kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan terhadap dugaan penggelapan dana tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025