Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dampak banjir terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi.

Dia membenarkan bahwa satu SPPG sempat terdampak banjir dan tidak beroperasi selama dua hari, tetapi sejak Kamis (6/3/2025) layanan telah kembali berfungsi.

“Ada satu SPPG yang terdampak [banjir] dan 2 hari tidak melayani, tapi sejak Kamis (6/3/2025) sudah berfungsi kembali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025)

Terkait kemungkinan relokasi SPPG yang terdampak banjir, Dadan menegaskan bahwa lokasi saat ini nantinya akan tetap dipertahankan.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dengan menyiapkan SPPG cadangan di daerah yang lebih tinggi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika kejadian serupa terjadi di masa depan.

Termasuk, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dana dalam menghadapi bencana seperti ini, Dadan menjelaskan bahwa BGN memiliki dana operasional yang sifatnya at cost.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara fleksibel dalam menghadapi keadaan darurat.

“Ada dana operasional yang at cost,” tandas Dadan.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Bekasi Nindy Anita juga memastikan bahwa lokasi SPPG yang sempat terendam banjir tidak akan direlokasi.

Dia menyatakan bahwa SPPG telah dibersihkan dan didisinfeksi. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa bahan makanan yang tersedia tetap dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Sejauh ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, telah dilakukan pembersihan di sekitar area sekolah," jelas Nindy kepada Bisnis.

Tak hanya itu, kata Nindy, SPPG Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mereka menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan pada Senin (10/3/2025) besok.

Mengenai total kerugian akibat banjir, Nindy mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Pasalnya, selain stok beras yang terendam, beberapa alat juga mengalami kerusakan dan masih menunggu pemeriksaan teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN dan SPPG Kota Bekasi berupaya memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sempat terdampak banjir.

“Untuk kerugian totalnya kami belum mengetahuinya karena selain beras, ada beberapa alat yang terkena banjir sehingga harus dipastikan terlebih dahulu oleh teknisi terkait,” pungkas Nindy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan

Singaraja, Bali (ANTARA) - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Dr. Ketut Suparya menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa jenjang sekolah dasar (SD).

"Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan," kata Ketut Suparya di Kampus STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Sabtu.

Menurutnya, program MBG mampu memberikan dampak peningkatan/pemenuhan gizi yang belum seimbang pada anak sekolah dasar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, pemberian makanan bergizi akan membantu orang tua siswa yang belum mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak mereka sehingga pertumbuhan anak mereka tidak terhambat.

Program ini juga akan berdampak pada pembiasaan anak untuk makan makanan bergizi, serta mengurangi konsumsi makanan yang tidak bergizi yang banyak beredar di lingkungan mereka seperti makan makanan cepat saji, makanan yang banyak mengandung pemanis/pengawet makanan, makanan yang banyak mengandung penyedap rasa (MSG/monosodium glutamat) dan lain-lain.

"Menurut saya program ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi anak dalam proses pembelajaran dikarenakan asupan gizi yang cukup akan mampu memberikan energi yang cukup untuk anak dalam proses belajar," katanya.

Energi yang cukup akan berpengaruh terhadap daya konsentrasi dan daya tangkap anak dalam proses pembelajaran sehingga akan berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar anak," kata dia.

Suparya menjelaskan jika mengaitkan dengan hasil penelitian, banyak hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa status gizi anak terkait dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar.

"Program ini akan mampu membentuk kebiasaan dan karakter anak sejak dini khususnya dalam makan makanan yang bergizi seimbang. Hal ini akan bisa dikuatkan oleh pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak tentang makanan yang bergizi sehingga anak menjadi terbiasa makan makanan yang bergizi seimbang sejak dini," kata dia.

Melalui program ini, kata dia, sekolah akan mampu membiasakan anak untuk makan makanan sehat, mengenalkan ragam makanan sehat dan bergizi kepada anak, mendorong dan membiasakan kantin sekolah untuk menyediakan makanan sehat bergizi seimbang, serta mendorong orang tua siswa untuk berupaya memberikan makanan sehat bergizi pada anak mereka ketika berada di rumah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang paling populer. Mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Koppasus) tersebut telah mengampanyekannya sejak dirinya melaju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Prabowo Subianto memandang penting program tersebut. Bahkan, sang Kepala Negara telah mempersilakan siapapun menteri yang tidak setuju terhadap MBG untuk keluar dari kabinet yang dipimpinnya.

"Saya hakulyakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepimimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024) lalu.

Pada Senin, 6 Januari 2025 jutaan pasang mata menyaksikan pelaksanaan MBG untuk pertama kalinya di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, setidaknya sudah ada seratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyajikan makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati mengatakan, hingga momentum pelaksanaan perdana MBG itu sudah ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau "dapur MBG" yang telah beroperasi. Seratusan SPPG itu melayani makanan gratis di 26 provinsi wilayah Indonesia.

"Tentu ini akan terus bertambah secara bertahap," kata Adita kepada wartawan di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).

Ada visi yang hendak dicapai pemerintahan Presiden Prabowo: kesiapan anak-anak bangsa untuk mewujudkan masa depan yang cerah. Jangan sampai kekurangan gizi menjadi kendala bagi mereka untuk menjemput impian Indonesia Emas 2045.

Kepala Negara menargetkan, hingga akhir tahun 2025 semua anak-anak Indonesia menikmati MBG. Dalam rentang waktu itu, target penerima pada Januari-April 2025 sebanyak tiga juta anak; periode April-Agustus 2025 sebanyak enam juta anak; dan kemudian pada September 2025 sebanyak 15 juta anak.

Walau mengakui pemerataan MBG masih menjadi problem, Prabowo memastikan bahwa dana untuk program ini tersedia. "Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan, ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Saya yakini, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.

"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil lima menteri yang akan membahas rencana kerja hingga evaluasi menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.

Menko AHY menyebutkan pihaknya akan membahas beberapa hal strategis dan hal teknis terkait dengan infrastruktur, evaluasi menjelang 100 hari kerja, dan program-program utama sepanjang 2025.

“Ya tentu [membahas evaluasi jelang 100 hari kerja]. Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis tapi bernilai strategis,” kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).

AHY mengaku bahwa penentuan program-program di 2025 memiliki tantangan terkait pendanaan atau anggaran. Sehingga program prioritas perlu ditentukan di awal tahun.

Sebagai informasi, AHY dijadwalkan akan melakukan rapat koordinasi dan pembahasan rencana kerja 2025 dengan lima menteri yang berada di bawah koordinasinya.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.05 WIB dengan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi beserta Dirjen, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga dijadwalkan hadir, namun hingga pukul 10.25 WIB, Ara sapaan akrabnya belum terlihat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara perdana esok hari, Senin (6/1/2025). Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu akan diselenggarakan di 190 titik pada total 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Pelaksanaan program MBG yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersebar di 26 Provinsi

Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG disebut bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. Program tersebut berkomitmen untuk meminimalkan limbah.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, lanjut Hasan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Menurut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru 2025 untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin esok dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Libatkan UMKM

Saat ini, terang Hasan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftarkan diri dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar pendiri lembaga survei Cyrus Network ini.

Dalam tiga bulan ke depan atau Januari-Maret 2025, program MBG diharapkan bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Untuk diketahui, anggaran Program MBG telah mendaptkan alokasi dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Program tersebut dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan yakni dari prasekolah, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada hari Senin (6/1/2025) besok.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap suksesnya program tersebut telah melakukan persiapan untuk memastikan program andalan Prabowo itu berjalan lancar.

Adapun, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Tersebar di Wilayah Indonesia

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Program Makan Bergizi Gratis memang bakal diluncurkan mulai Senin (6/1/2025). Adapun, 190 dapur yang disiapkan ini sejatinya lebih sedikit dibandingkan rencana awal.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

Tidak Hanya Jawa

Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

“Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program makan bergizi gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

Jakarta (ANTARA) - Tampilnya BUMN dalam mengantarkan kebaikan untuk mengatasi stunting di berbagai daerah, tentu patut diberi acungan jempol.

Salah satunya Perum Bulog sebagai operator pangan, yang berkiprah dalam program makanan bergizi untuk masyarakat, di tengah pembahasan dan uji coba penerapan makan bergizi gratis, yang kini sedang digarap Badan Gizi Nasional.

Sesuai dengan regulasi yang ada, gizi sebagai zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mengacu pada beragam regulasi yang ditetapkan, pengertian gizi selalu terkait dengan masalah pangan.

Investasi di bidang gizi merupakan bentuk investasi pintar dan paling menguntungkan karena dapat menghasilkan keuntungan hingga 30 kali lipat.

Itulah alasannya, mengapa investasi di bidang gizi merupakan "smart investment". Masalahnya adalah apakah para pengambil kebijakan di bidang gizi sudah memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi pembangunan generasi mendatang.

Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi akan terus meningkat, khususnya bila ditujukan pada hal yang berdampak tinggi dan berpeluang menambah kualitas hidup.

Dengan kata lain, dalam pembangunan, intervensi gizi adalah intervensi yang paling efektif dari segi biaya. Inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

Perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah lebih memerankan diri selaku "prime mover" atas kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Justru yang lebih utama lagi adalah bagaimana keberadaan pentahelix dalam membangun gerakan perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Di sini, semangat sinergi dan kolaborasi menjadi titik kuat dalam menciptakan pola gerakan yang berkelanjutan.

Kolaborasi perbaikan gizi, selayaknya dikemas dalam sebuah gerakan dan tidak dalam bentuk proyek jangka pendek, yang biasanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu.

Sebagai gerakan pentahelix (pemerintahan, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media), kolaborasi perbaikan gizi masyarakat, memang perlu dibangun lewat sistem yang utuh, terukur dan komprehensif. Sebagai sistem, tentu harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir.

Di sisi lain, masyarakat juga memahami, kriteria makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat dan air.

Ada beberapa pilihan makanan sehat untuk jantung, lambung, dan organ tubuh lainnya yang baik untuk dikonsumsi, antara lain, sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, susu dan produknya.

Mengubah konsep

Presiden Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu dan kini berencana menyediakan makan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan.

Nama programnya pun berganti menjadi "makan bergizi gratis". Peralihan fokus itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, perubahan waktu ini lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam perjalanannya, Pemerintah telah menetapkan lembaga yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional yang dibentuk menjelang Presiden Jokowi lengser.

Dalam perkembangannya, program unggulan Prabowo/Gibran ketika kampanye Pemilihan Presiden 2024, ternyata mengundang banyak dukungan dan simpati.

Salah satunya, dari Pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Duta Besarnya Masaki Yashusi. Kepada wartawan Masaki mengatakan bahwa Jepang akan membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo dalam hal pelaksanaan makan gratis di sekolah. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman selama 100 tahun dalam mengimplementasikan hal ini.

Nyatanya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memberikan makan bergizi gratis di sekolah. Ini terkait dengan komposisi distribusi makanan tersebut.

Dalam mewujudkan hal ini, masyarakat perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut.

Pemerintah Jepang pun siap untuk membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan penyuluhan makanan bernutrisi apa yang perlu dikonsumsi oleh siswa.

Anak-anak perlu tahu makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini.

Kebijakan makan bergizi seimbang, sebetulnya bukan hal baru. Di era Pemerintahan Orde Baru, kita mengenal adanya program 4 sehat 5 sempurna.

Program ini betul-betul memasyarakat dan diketahui benar oleh segenap komponen bangsa. Hal ini wajar, karena Pemerintah Orde Baru, betul-betul merancangnya dengan serius.

Mengoptimalkan peran dan keberadaan ibu-ibu PKK, program ini mampu menukik hingga ke pelosok-pelosok desa, pinggiran pantai dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Di era Reformasi pun bangsa ini dikenalkan dengan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang lebih populer lewat ikon B2SA.

Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat.

Peduli gizi

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak yang tidak tahu apa itu B2SA. Padahal B2SA adalah istilah lain yang selama ini dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu, tapi tidak ada porsi keseimbangan. Artinya, B2SA hanya berbeda ikon saja dengan 4 sehat 5 sempurna. Substansinya itu-itu juga.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu ada juga yang mempertanyakan kenapa harus beragam.

Hal ini sejalan dengan kemauan politik Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan Perpres 66/2021 kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan. Jadi disini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya tergantung pada beras atau terigu saja.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh.

Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh lainnya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Seimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh dan keadaan fisiologi.

Seimbang maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah), seimbang jumlah antar waktu (3 kali makan sehari)

Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. pangan yang bebas dari pangan yang membawa penyakit.

Gagasan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, pada intinya merupakan pengejawantahan dari semangat pembangunan sumber daya manusia.

Secara akal sehat, gagasan ini cukup cemerlang. Catatan kritisnya adalah apakah dalam pelaksanaan di lapangan akan senapas dengan yang digagasnya.

Akhirnya penting disampaikan, apa yang dijadikan program Prabowo/Gibran terkait makan bergizi gratis, memberi gambaran kepada segenap warga bangsa, akan kesungguhannya untuk melahirkan generasi masa depan yang lebih cerdas.

Presiden Prabowo memang punya visi untuk bercitra akan masa depan. Di benaknya selalu tertanam bagaimana menyejahterakan rakyat sesegera mungkin dan mewujudkan generasi mendatang yang semakin berkualitas.

Makan bergizi gratis adalah obsesi yang sejak lama sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.

Semua tentu ingat dengan kata-kata "Revolusi Putih", ketika ia menjadi Ketua Umum DPN HKTI selama dua periode (2004-2015). Dikatakan generasi masa depan harus diisi oleh anak bangsa yang tahan pangan dan tahan gizi. Minum susu dan makan bergizi adalah solusinya.

Semoga program Perum Bulog dalam kemasan "peduli gizi" menjadi langkah awal penerapan program makan bergizi gratis sebagaimana yang digagas Prabowo/Gibran dalam menakhodai bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan.

Semua berharap kiprah BUMN khususnya Perum Bulog akan memberi berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

*Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, jumlah itu ditentukan berdasarkan data-data geospasial sekolah yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan,” kata Dadan dalam sambutannya pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Pada dasarnya, sebut Dadan, satu satuan pelayanan akan melayani 3.000 siswa sekolah, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola.

“Setelah itu, kami cari (penerima manfaat dari) ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ucap Dadan.

Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional telah mendatangi sebuah pesantren di Lamongan, Jawa Timur, yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Di situ lebih kurang 6.000 santri dan kami masuk dengan dua satuan pelayanan di pesantren tersebut. (Jadi) dapur satuan pelayanan (ada) di pesantren,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, satu satuan pelayanan akan mendapatkan anggaran lebih kurang Rp 8 sampai 11 miliar per tahun.

“Mungkin kita akan menganggarkan antara Rp 8 sampai 11 miliar per satuan pelayanan, tergantung daerah dan tingkat kemahalan,” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, dari jumlah anggaran itu, 85 persen di antaranya untuk membeli bahan baku.

“Hanya 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 juta-Rp 2,5 juta per bulan,” ucap Dadan.

Menurut dia, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang yang memiliki pekerjaan baru.

“Badan Gizi hanya menempatkan tiga orang saja di setiap lokasi, satu manajer, satu ahli gizi, dan satu lagi akuntan. Menunya tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” katanya.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).