Anggaran menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kota Palembang TK-SD sebesar Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Penyedia program MBG dari Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, M Dicky Alghaffar, mengaku harga tersebut sudah mencukupi untuk makanannya saja.

"Rp 6 ribu dan Rp 10 ribu sudah mencukupi untuk kebutuhan lauk-pauk dan sayur-mayurnya. Sementara untuk biaya operasionalnya Rp 5.000," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya untuk menu TK, SD, dan SMP di 5 sekolah di kawasan Ilir Barat (IB) I Palembang sama semua. Yang membedakan hanya gramasinya. Untuk angka kecukupan gizi harus mengikuti aturan pusat yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

"Angka kecukupan gizinya sesuai pedoman dari pusat. Untuk menu dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing - masing," katanya.

Menu ditentukan SPPG atau penyedia katering. Kemudian SPPG akan mengajukan menu-menu tersebut ke BGN. Anggaran menu yang akan disediakan yakni TK-SD Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Angka ini hanya untuk makanannya saja, belum termasuk biaya operasional atau campuran lainnya.

"Daftar menu untuk satu minggu ke depan sudah ada dan setiap hari menunya berbeda. Saat ini di IB I masih 5 sekolah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan harga porsi Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Kota Palembang yakni Rp 6.000 per porsi untuk TK-SD dan Rp 10.000 per porsi untuk SMP.

Menurut Amri, para siswa akan mendapatkan porsi menu sesuai pembagian dan ketentuan yang sudah ditetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem catering di kawasan Way Hitam, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

"Untuk dapur umum penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan dapur. Untuk dapur umum saat ini ada di Way Hitam, Kecamatan IB I. Untuk pekan depan dapur umumnya Sukarami dan Kalidoni," ujarnya.

Amri menegaskan, mulai dari anggaran hingga penyedia katering ditentukan BGN. Pemda tingkat kabupaten/kota tidak menentukannya langsung.

"Untuk dananya sendiri murni APBN, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari APBD atau BOS (bantuan operasional sekolah)," tuturnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini. Program ini akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," jelas Hasan.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," imbuhnya.

Tak hanya itu, Hasan mengklaim 140 UMKM telah dilibatkan dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," ujar dia.

Program MBG merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap saat ini persiapan program makan bergizi gratis tengah bergulir. Rencananya, program tersebut akan diselenggarakan pada 6 Januari mendatang.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Dadan mengatakan nantinya program akan digelar di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Terdapat empat target utama program ini, yakni pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Simak juga Video 'Celios Nilai Pemerintah Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Fahri Hamzah resmi aktif bekerja. Serah terima jabatan sudah dilakukan semalam.

Sebuah pertanyaan muncul mengenai lokasi kantor tempat Ara dan Fahri bekerja. Sebab, Kementerian Perumahan baru saja dipisah kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Ara menuturkan dirinya di mana akan berkantor.

"Saya belum tahu kantornya, saya ikut aja," katanya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Senada, Fahri Hamzah juga mengaku tidak tahu di mana kantornya berada. Ia menuturkan untuk menunggu arahan dari Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," tuturnya kepada wartawan.

Saat masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan berlokasi di satu area yang sama, yaitu di sekitar Kebayoran Baru.

Sebelum nomenklaturnya digabung dengan Kementerian PU, Kantor Kementerian Perumahan berada tak jauh dari kantor PU, tepatnya terletak di seberang Kementerian PUPR, samping Mabes Polri, dan di belakang Kementerian ATR/BPN.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus