Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan cara pemerintah melakukan percepatan realisasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut saat ini sebanyak 3,4 juta orang telah menerima MBG.

Ia meyakini, akan terus mengevaluasi program ini dari sisi organisasi, sistem hingga tata kelolanya agar tidak ada lagi kasus serupa.

"Ini kan 6 bulan, akan kita sempurnakan tata kelolanya, persoalan organisasinya, sistemnya," kata dia dalam keterangannya melalui Instagram resmi @zul.hasan, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Mantan Menteri Perdagangan mengatakan target pemerintah untuk penerima program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Ini perlu ada akselerasi percepatan. Ini kan program utamanya, apa lagi kalau untuk daerah daerah seperti tertinggal, terluar. Satu dapat yang lain nggak dapat, itu kan dia merasa kok kami berbeda," ucapnya.

Percepatan dan pembenahan tata kelola program MBG akan dirumuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Nah bapak Presiden itu (memerintahkan) program ini harus ada urgent, mendesak, penting. Nah nanti akan dirumuskan Perpres atau Inpres," jelasnya.

Adapun pembahasan percepatan penyaluran MBG telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Inpres yang terbit pada Rabu, 22 Januari 2025 itu tak berselang lama dari niat Presiden Prabowo yang mau menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Rp 100 triliun.

Dalam Inpres 1/2025, efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, langkah ini merupakan penyesuaian yang tak terhindarkan di K/L sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran.

“Soal Inpres penghematan anggaran, maknanya sama ya, seperti yang ditekankan Pak Presiden. Kita perlu kencangkan ikat pinggang, lebih selektif memilih kegiatan yang produktif dan berdampak langsung,” ujar Prasetyo, Kamis (23/1/2025).

Ia juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi penghematan anggaran belanja tersebut, khususnya untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prasetyo Hadi mengakui rencana menghemat anggaran itu memang ditujukan untuk program makan bergizi gratis, kendati tidak menyebut besaran alokasi anggaran.

“Presiden merasa manfaat program MBG harus bisa segera dirasakan lebih banyak masyarakat secara merata. Dari hasil penghematan yang dilakukan, ada kemungkinan besar alokasi tambahan untuk program ini,” jelas Prasetyo Hadi.

Dia mengatakan, aturan teknis mengenai rencana penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun sedang dalam proses finalisasi. Aturan yang dimaksud akan rampung setelah lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri.

Sebelumnya belum lama ini, Badan Gizi Nasional (BGN) usai rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis mencapai Rp 100 miliar, dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025.

Sementara Presiden Prabowo telah secara terbuka menyampaikan bahwa ia memang akan menambah angggaran untuk porgam makan bergizi gratis. Ia menjamin bahwa dana yang dibutuhkan telah siap.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan upaya penghematan anggaran negara dari pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pejabat pemerintah dapat dialihkan ke program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Prasetyo menyatakan pengalihan anggaran itu tidak otomatis dilakukan pemerintah karena harus melihat berbagai faktor.

"Kalau memang kita merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi, ya akan kita alihkan ke sana. Tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga. Enggak," kata Prasetyo usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam pekan lalu.

Menurut Prasetyo, anggaran yang berhasil dihemat pun bisa digunakan untuk keperluan lain sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri dituangkan melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, diteken pada 23 Desember 2024.

Surat tersebut mengikuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024 terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini mengutamakan urgensi tinggi dan dampak substantif dari setiap perjalanan.

Prasetyo menegaskan perjalanan dinas luar negeri tidak sekadar efisiensi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata.

"Makanya kita atur sedemikian rupa. Kalau enggak terlalu penting enggak usah lah, konsentrasi dulu gitu loh di dalam negeri," ucap Prasetyo.

Pembatasan ini mencakup seleksi ketat, pembatasan jumlah peserta, pelaporan pascakegiatan, dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Program MBG dianggap penting guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]