Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis mendapatkan sorotan dunia.

Ia mengaku banyak pemimpin di dunia yang menghubunginya dan ingin mencontoh program tersebut."Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang kesini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3).

Prabowo mengatakan program itu merupakan suatu keharusan demi masa depan anak Indonesia.Ia menyatakan tak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan, seluruhnya harus harus terpenuhi secara gizi.

Prabowo menyampaikan hingga kini penerima manfaat program MBG telah melebihi 3 juta.Secara bertahap, Prabowo berkomitmen seluruh anak Indonesia harus merasakan program MBG itu."Tapi Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki visi besar bagaimana perumahan rakyat benar-benar bisa dicapai.

"Sebenarnya hal ini pernah kita lakukan pada saat COVID-19, dan ini saya rasa momentum yang bagus kita mengulang kerja sama ini karena tadi seperti disampaikan bahwa Bapak Presiden RI memiliki visi yang besar bagaimana perumahan rakyat bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita secara seksama," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, hal tersebut juga memberikan daripada solusi terhadap backlog perumahan selama ini. Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk menyelesaikan solusi baik bagi masyarakat, terutama di sektor perumahan.

"Dan inilah terobosan-terobosan yang diberikan dan Insyaallah angkanya signifikan tetapi kita tidak mau panjang lebar terlebih dahulu karena besok teknisnya, tetapi di sisi itu ada juga beberapa improvisasi tidak hanya rumah rakyat, namun juga rumah komersial yang sedang digodok oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dan beberapa komersialisasi daripada program-program ini nanti akan dilaporkan secara bertahap, tetapi intinya ini solusi yang luar biasa," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

Dikatakan Ara, Kementerian PKP mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BUMN.

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu besok untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Sebuah gebrakan baru di dunia pendidikan dan kesehatan terjadi di Surabaya hari ini (13/1/2025), dengan dimulainya uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, memberikan makan siang bergizi secara gratis kepada 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di kota ini.

Sebagai langkah awal, lima sekolah dipilih untuk melaksanakan program tersebut, yakni PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya. Program ini dirancang untuk memperbaiki asupan gizi siswa sekaligus memberikan edukasi kesehatan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Yusuf Masruh, mengungkapkan bahwa program MBG ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh proses, mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan, dikelola oleh BGN, sementara Dindik Surabaya bertanggung jawab memastikan kesiapan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Dindik telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba sebelumnya.

Selain memberikan makanan bergizi, program ini juga mengajarkan kebiasaan hidup sehat kepada para siswa. Mereka diajak untuk berdoa sebelum makan, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan setelah makan. 

Jadwal pemberian makanan pun disesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar:
1. PAUD menerima makanan di pagi hari.
2. SD pada pukul 09.00 WIB.
3. SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Dalam program ini, sisa makanan yang tidak habis juga dikelola dengan baik oleh tim BGN untuk meminimalkan pemborosan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya konsumsi bergizi, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola sumber daya.

Program MBG diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan sadar akan pentingnya pola makan sehat. 

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” ujar Yusuf.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program ini membawa harapan besar untuk masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Surabaya kini menjadi pelopor, menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak ini.

Editor : Arif Ardliyanto

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kota Pahlawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi muda melalui program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 13 Januari 2025, di lima sekolah yang tersebar di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa tahap awal program MBG ini dilakukan atas kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sebanyak 3.151 siswa dari berbagai jenjang pendidikan akan merasakan manfaat dari program ini, dengan sekolah-sekolah yang terpilih meliputi PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1 Surabaya.

“Pemilihan sekolah dilakukan langsung oleh BGN. Program ini dirancang bertahap agar semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Yusuf. 

Program MBG ini mengusung manajemen terpadu. Seluruh proses mulai dari pemilihan menu hingga distribusi makanan dikelola oleh BGN, sementara Dispendik Surabaya berfokus pada penyediaan fasilitas sekolah dan pendampingan siswa.

“Kami hanya memastikan kesiapan sekolah sebagai penerima manfaat. Semua detail teknis, termasuk pemilihan menu makanan, merupakan tanggung jawab BGN,” jelas Yusuf.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Dispendik juga menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan pengalaman dari uji coba program sebelumnya. 

Selain mendapatkan makanan bergizi, para siswa akan diberikan edukasi kesehatan, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan setelah makan.

Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal masing-masing jenjang. PAUD akan menerima makanan di pagi hari, SD pada pukul 09.00 WIB, sementara SMP dan SMA dijadwalkan pada siang hari.

“Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu belajar siswa. Pengaturan jadwal sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan,” tambah Yusuf.

Makanan yang tidak habis oleh siswa pun akan tetap dikelola dengan baik. “Tim BGN akan menangani sisa makanan yang dikembalikan, sehingga tidak ada pemborosan,” jelasnya.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi siswa, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat dan bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal mendidik generasi penerus kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri,” tutup Yusuf.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, program ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

Inggris membuka peluang kerjasama untuk mendukung program makan bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto. Inggris menyadari pentingnya pemberian nutrisi yang tepat untuk mendukung pendidikan anak.

Hal tersebut termasuk ke dalam pernyataan bersama usai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang diunggah melalui website gov.uk.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama yang dilihat, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, kedua negara sepakat tentang pentingnya rantai pasokan yang kuat dan beragam, termasuk untuk mineral penting dan ketahanan pangan. Keduanya sepakat tentang perlunya memanfaatkan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan, dan sepakat untuk memperdalam kolaborasi tentang produktivitas pertanian, teknologi pertanian, dan tentang pengelolaan hutan dan lahan.

Berbagi pandangan bahwa pendidikan, kesehatan, serta penelitian dan inovasi dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Untuk itu, RI dan Inggris sepakat mempromosikan kolaborasi di bidang-bidang tersebut.

"Kami menyadari perlunya kolaborasi yang lebih erat tentang kecerdasan buatan dan inovasi digital terkait. Kami menyambut baik pendirian universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini," jelasnya.

"Kami sepakat untuk memperdalam kerja sama kami di bidang perawatan kesehatan dengan mendukung inisiatif yang meningkatkan pendidikan kesehatan, keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi," sambungnya.

Untuk diketahui, pernyataan bersama tersebut berisikan tentang Kemitraan Strategis baru antara RI dan Inggris. Pernyataan bersama menandai 75 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Secara keseluruhan, terdapat tiga bidang kemitraan strategis Inggris-Indonesia yang baru yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pertahanan dan kebijakan luar negeri, serta perubahan Iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.