Jakarta -

Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN

Tangerang (ANTARA) - Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan janji proses cepat atau meminta bayaran.

"Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN," katanya dalam keterangan di Tangerang, Banten, Selasa.

Perlu diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menggencarkan pendirian SPPG di delapan kabupaten/kota dalam meningkatkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan SPPG atau yang sering disebut dapur gizi adalah titik penting dari pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Anak-anak akan menikmati menu yang dirancang khusus dengan kombinasi protein hewani, karbohidrat, sayur-mayur, buah segar, dan susu atau produk olahannya.

"Harapannya, pemenuhan gizi ini bisa membantu anak-anak tumbuh sehat dan menjadi generasi hebat yang siap bersaing di level dunia," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rakor bersama kepala daerah di Banten beberapa waktu mengatakan di Banten target melayani MBG ada 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. "Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mendukung percepatan pembangunan SPPG sebagai unit pelaksana dari Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat.

BGN bersama DPR RI pun menggencarkan sosialisasi Program MBG kepada seluruh elemen masyarakat agar target optimalisasi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia dapat tercapai sesuai rencana pada tahun ini.

"Maka itu kami mengundang masyarakat luas, khususnya para orang tua, komunitas pendidikan, dan para pemuda, untuk aktif mendukung implementasi program MBG," kata Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, pemerintah juga terus mendorong pendirian (SPPG). “Kami terus melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga program ini dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan peta jalan dibutuhkan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Menurut Ara, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," katanya.

Ara juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Dirinya juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data yang lama.

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bangli -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai di Kecamatan Tembuku, Bangli, Bali, Senin (19/5/2025). Peluncuran unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tembuku.

Sebanyak 1.302 anak-anak di Kecamatan Tembuku menjadi penerima Program MBG pada tahap awal. Ribuan pelajar itu terdiri dari siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan SMP.

Siswa tampak antusias mendapatkan Program MBG. "Menu makannya lumayan enak. Jadi bisa lebih hemat bekal," celetuk salah satu siswa dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang diterima detikBali.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli, I Ketut Suastika, sangat mendukung pelaksanaan Program MBG. MGB merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi generasi muda yang berimbas pada terciptanya generasi muda yang berkualitas," ungkap Suastika.

Suastika mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama sehingga pelaksanaan Program MBG dari hulu ke hilir sesuai harapan. Program MBG di kecamatan lain di Bangli masih menunggu kesiapan masing-masing dapur umum dan arahan pusat.

"Kami harapkan program MBG ini bisa segera terlaksana di seluruh Bangli," harap suastika.

Menu Program MBG di Kecamatan Tembuku, Bangli, disiapkan oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Penida. SPPG Penida memastikan proses produksi menu Program MBG sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sehingga, menu yang distribusikan, baik dari kandungan gizi kesehatan, sudah terjamin.

"Untuk menu MBG kami melibatkan ahli gizi dan relawan yang berkompeten di bidangnya. Sehingga, takaran dan gizi yang terkandung di dalamnya betul-betul diawasi oleh pihak yang berkompeten," jelas Humas Dapur umum SPPG Penida, I Dewa Ketut Adnyana.

Adnyana mengharapkan kerja sama seluruh pihak agar Program MBG di Bangli secara keseluruhan bisa berjalan lancar.

"Melalui pelaksanaan MBG ini, kami semua tentu berharap program nasional untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas bisa segera terwujud untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," harap Adnyana.

(iws/iws)

Kabupaten Bandung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

(dir/dir)

Gianyar -

Semua sekolah di Gianyar, Bali, akan mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program andalan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu akan dilakukan secara bertahap di Gianyar, tergantung kesiapan dapur.

Dua sekolah yang sudah mendapatkan Program MBG adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar turut memantau pelaksanaan program itu pada Senin (19/5/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Gianyar, Gusti Ngurah Adnyana, mengungkapkan pemantauan Program MBG sebagai dukungan menyukseskan program pemerintah pusat. Langkah tersebut juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak.

"Pemkab Gianyar berkomitmen ikut menyukseskan Program MBG ini, terlebih ini merupakan suatu langkah yang baik terhadap pemenuhan gizi anak didik kita. Sehingga, anak-anak bisa fokus dan memiliki daya tangkap yang baik dalam proses pembelajaran serta akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM di Gianyar," terang Ngurah Adnyana dalam siaran pers.

Ngurah Adnyana mengatakan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk SMP Negeri 2 Blahbatuh dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh berada di Jalan Selukat yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer (km) dari sekolah. SPPG ini hanya melayani dua sekolah saja dengan jumlah 1.557 peserta didik.

Petugas Sanitarian Dinas Kesehatan (Diskes) Gianyar, I Nyoman Sukerena Pande, mengungkapkan pihaknya bertugas memantau gizi dan kehigienisan makanan, terutama alat-alat yang digunakan dalam Program MBG.

Menurut Sukerena, SPPG dalam Program MBG berbentuk yayasan atau katering. Mereka harus memiliki standar baku mutu lingkungan. Khusus SPPG dalam bentuk yayasan, karyawan yang terlibat di dalamnya harus memiliki sertifikat kursus pembawa makanan dan juga pengolahan makanan.

"Sebelum pelaksanaan MBG, Diskes Gianyar membina yayasan atau katering yang melaksanakan program MBG memperhatikan kebersihan, dan juga menjaga kesegaran makanan yang diolah," terang Sukerena.

Selain itu, Diskes Gianyar juga terus memberikan arahan terkait awal mulai bahan makanan diterima, proses pengolahan, proses penyajian sampai penyimpanan bahan makanan yang sesuai dengan standar. "Akan ada survei ke lokasi SPPG setiap saat karena kami ingin memantau seluruh jalannya pelaksanaan MBG ini sudah diterapkan sesuai standar atau belum," tegas Sukerena.

(iws/iws)

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(hsa/iws)

BEKASI - Klaster perumahan baru di Jalan Mandor Demong, Mustikasari, Kota Bekasi memenuhi permintaan masyarakat akan hunian berkualitas seiring perkembangan kawasannya. Klaster Alexandrite di Familia Urban dibangun di tanah seluas 176 hektare.

Familia Urban dihadirkan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) yang merupakan proyek properti dengan skala luas nomor dua di Kota Bekasi. Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Timah Properti telah membangun lebih dari 1.800 unit rumah dan progres itu terus berjalan hingga saat ini.

?Klaster Alexandrite merupakan klaster kesembilan dan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan hunian yang bukan hanya aman dan nyaman tapi bisa mendukung ruang hidup berkualitas. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik dan itu konsep dari awal untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi perkembangan keluarga,? ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara saat peluncuran Klaster Alexandrite, Bekasi, Jumat (16/5/2025).

Klaster Alexandrite menjadi kawasan yang paling premium dengan utilitas di bawah tanah (underground). Dengan luas pengembangan 4,7 hektar, total unit rumah yang dipasarkan mencapai 305 unit rumah dua lantai. Kawasannya juga menyediakan danau seluas 2.167 M2 dan clubhouse dengan fasilitas kolam renang, basket ball court, function room, dan lainnya.

Familia Urban sejak dari masterplan memang dirancang untuk menjadi perumahan sehat dan walkable neighborhood. Desainnya ditata apik untuk menghasilkan lingkungan asri dan ideal digunakan berjalan kaki. Antar klasternya dibuat terhubung dengan jalur pedestrian yang nyaman dan di beberapa titik disediakan pound untuk resapan sekaligus paru-paru kawasan.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Chareudin mengatakan, pengembangan Familia Urban telah mencakup sekitar 34 hektare dari total luas kawasannya dan dengan seribuan rumah yang telah dibangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur penunjang terus dibangun.

?Familia Urban dikonsep untuk menjadi kawasan hunian yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun jalan lingkungan ROW 8-10 meter yang leluasa hingga seribu pohon yang telah kami tanam termasuk berbagai fasilitas seperti taman-taman, clubhouse, dan lainnya,? katanya.

Menurut Project Manager Realty Timah Properti Eko Cahyono, saat Familia Urban pertama kali dipasarkan tahun 2017 lalu dengan rumah tipe 36/72 harganya Rp360 juta dan saat ini tipe yang sama telah mencapai Rp800 juta.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Ika Korniawati menambahkan aksesibilitas ke Familia Urban kian mudah dengan adanya beberapa pintu tol seperti tol Bekasi Timur (6 km), tol Bekasi Barat (9,3 km), dan tol Tambun (11 km).

Selain itu ada banyak fasilitas kota di dalam koridor 5-10 km seperti Stasiun LRT Bekasi, Metropolitan Mall, rumah sakit, pasar modern, dan sebagainya.

?Seiring perkembangan kawasan harga rumah yang ditawarkan di area seperti ini trennya akan terus meningkat. Familia Urban dengan skala pengembangan yang luas, fasilitas lengkap, aksesibilitas mudah, masih menawarkan rumah tapak bebas uang muka yang bisa dicicil mulai Rp5 juta per bulan,? katanya.

Majalengka -

Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

(mso/mso)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025