Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Sejauh ini, Budi mengungkap setidaknya sudah ada 1.195 UPI yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dari total tersebut, baru 44 UPI yang telah terdaftar sebagai calon mitra MBG.

Untuk itu, KKP akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SKP untuk segera mendaftar sebagai calon mitra MBG. Bahkan, pemerintah bersedia untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk dapat terdaftar sebagai calon mitra program tersebut.

“Kami dampingi, kami fasilitasi, kalau ada kendala kami ada petugas customer services untuk beri layanan tersebut,” ujarnya.

Pada awal Desember 2024, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan website resmi sebagai platform pendataan calon mitra kerja sama. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan komunikasi dengan mitra potensial.

Adapun, salah satu kebutuhan yang cukup besar dan selalu ada yakni protein. Budi menuturkan, nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional akan langsung membeli produk perikanan ke pelaku-pelaku usaha yang telah menjadi mitra.

Sebagai informasi, SPPG nantinya akan memproduksi menu makan bergizi harian sebelum didistribusikan ke para siswa sekolah dasar di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, KKP telah melakukan uji coba pertama dapur SPPG milik Badan Gizi Nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada pertengahan Desember 2024. Uji coba tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung program makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional sebagai leading sector-nya.

Selain berperan aktif dalam uji coba SPPG dengan menyiapkan menu ikan, dukungan KKP terhadap program makan bergizi di antaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi (perikanan budi daya dan tangkap), peta komoditas dan preferensi konsumen.

Kemudian data sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, sebaran dan stok ikan di cold storage hingga data penyuluh, petugas mutu dan koperasi perikanan.

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis kemarin.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Perihal susu ikan dalam menu MBG, Trenggono menjelaskan bahwa kebutuhannya akan menyesuaikan dengan wilayahnya. Hal ini lantaran belum tentu semua penerima MBG nantinya akan suka susu ikan.

"Kan tidak semuanya, kalau di Indonesia Timur susu ikan 'kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macam-macam. Tetapi kalau kebiasaan minum susu sapi, terus bergeser 'kan agak sedikit ada perubahan. Tidak semua, itu 'kan substitusi, tetapi kalau mau 'kan tidak apa-apa juga," tambah Trenggono.

Trenggono menambahkan, sampai saat ini susu ikan untuk MBG masih dalam proses pemetaan, dan ia mengaku mengusulkan susu ikan agar masuk dalam MBG. "Artinya sedang dalam pemetaan. Ya, kita usulkan. Besok pastinya setelah kita berkoordinasi," katanya.

Terkait dengan penyimpanan atau storage produk perikanan di desa-desa, Trenggono membeberkan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa (PDT) untuk siap melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang digemari di tiap daerah.

"Kita sudah kerja sama dengan Menteri Desa. Di mana ada produksi, di mana di wilayah tersebut itu siap dan ready untuk melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang disukai. Seperti di Jawa Tengah, lele misalnya. Jawa Barat ada gurame, nila. Nah, itu yang kita kejar," tandas Trenggono.