Pemerintah tengah menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi. Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp2 06 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. Para murid antusias saat dibagikan makanan.

Pantauan di lokasi, Selasa (21/1/2025), Guru-guru dan Roro membagikan boks makanan berisikan nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur kangkung dan jeruk. Para murid kemudian berinteraksi sambil menunjuk makanan dan memberi acungan jempol.

Murid berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat kepada guru saat meminta sendok untuk menyantap makanan. Para murid kemudian berdoa. Para murid juga sempat mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG tersebut.

Foto: Wamendag Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. (Maulani/detikcom)

Pada kesempatan itu, Roro mengatakan program MBG secara adil dibagikan kepada seluruh kalangan, termasuk sekolah-sekolah SLB. Roro berharap asupan gizi yang terpenuhi dari program MBG dapat meningkatkan produktivitas siswa-siswi.

"Seluruh kalangan mendapatkan programnya jadi semuanya secara fair dan ini menjadi tekad Bapak Presiden, tekad pemerintah agar sumber daya manusia kita semakin unggul," kata Roro kepada wartawan.

"Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," tambahnya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte menambahkan, menu program MBG pada semua sekolah sama, baik Sekolah biasa atau SLB. Menurutnya hal tersebut membuat program MBG juga termuat komponen inklusifitas dan solidaritas.

"Jadi anak-anak kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang ekonominya cukup baik atau kurang baik, makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi ada komponen inklusi dan juga ada komponen solidaritas," ujar Philips.