IDXChannel - Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatam UMKM dalam program MBG ini, diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, akan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ikut dikelola perguruan tinggi atau kampus-kampus di Indonesia. Usulan itu bakal disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah harapan bisa bersama-sama. Ada beberapa tadi masukan dari profesor kita dan pakar kita Universitas Mataram," kata Stella saat menyambangi Universitas Mataram (Unram), Minggu malam (18/5/2025).

Menurut Stella, MBG yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) niatnya sangat baik. Program ini bertujuan memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak Indonesia agar mereka bisa sekolah dan belajar dengan baik.

"Program ini juga akan menjadi sesuatu pertumbuhan ekonomi di daerah lokal," ujar wanita asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu.

Sehingga, kata Stella, Kemdiktisaintek berharap bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menggandeng universitas untuk menyukseskan program MBG.

"Karena di universitas ini sangat banyak pakar-pakar kita yang mengetahui bagaimana kami menyuplai makanan yang bergizi. Untuk di daerah Lombok juga begitu," tandas lulusan Harvard University itu.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Sekolah tersebut sudah menjalankan MBG yang diinisiasi pemerintah sejak Senin (17/2/2025).

Namun, baru kali ini terjadi kasus makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

“Baru saat ini ada kejadian seperti ini,” jelas Franky.

Sementara itu, Stevano menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado begitu ada temuan ayam busuk saat pembagian MBG di SDN Manado.

Berdasarkan hasil peninjauan, semua proses pengolahan dan penyimpanan makanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di sisi lain, sampel daging ayam juga sudah diuji dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya.

Meski begitu, Stevano dan tim Pemprov Sulut serta Pemkot Manado sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas makanan saat pembagian MBG.

Hal tersebut mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya akan diawasi lebih ketat.

Stevano menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk selektif memilih supplier bahan makanan guna memastikan semua bahan yang digunakan dalam kondisi aman dan berkualitas.

Setelah temuan ayam busuk, program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat supaya hidangan yang diterima siswa dipastikan bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Stevano menambahkan, SDN Pandu yang menemukan menu MBG tidak layak juga sudah melarang siswa untuk mengonsumsi hidangan.

“Pihak sekolah laksanakan sesuai protokol dengan tidak memberikan makanan itu ke siswa,” jelasnya dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam proses pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, tiga penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program itu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, katanya, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Taruna menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) disebut pasti akan menjadi beban yang harus ditangung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung menjelaskan dalam penetapan premi asuransi MBG ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai penuh oleh pemerintah atau dapat ditanggung pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Meski begitu, Kapler mendukung wacana perlunya asuransi untuk program prioritas Prabowo-Gibran tersebut. Alasannya, karena memang exposure risk atas program ini termasuk rentan dengan risiko, khususnya risiko keracunan atau poisoning yang mengakibatkan korban bagi balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang menjadi sasaran utama program MBG.

"Program asuransi ini tentu tidak hanya melindungi masyarakat penerima MBG konsumen tetapi juga melindungi produsen/supplier MBG," jelasnya.

Kapler menjelaskan bahwa besaran premi nanti akan tergantung pada berapa jumlah uang pertanggungan atau tanggung jawab hukum produsen/supplier yang ditetapkan. Sehingga semakin tinggi uang pertanggungannya, maka premi juga semakin besar. Untuk itu menurutnya perlu ada kajian berapa besaran ganti rugi yang diharapkan untuk asuransi MBG ini.

Meski asuransi MBG dapat membebani APBN, program tersebut akan mendukung industri asuransi di Indonesia dengan potensi pendapatan premi yang didapatkan.

Kapler menjelaskan bahwa potensi pendapatan premi memang tidak secara langsung berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk program MBG ini. Tetapi, potensi tersebut akan tergantung dari jumlah masyarakat penerima MBG dan berapa jumlah uang pertanggungan per orang.

"Memang semakin tinggi jumlah anggaran pemerintah untuk MBG, itu artinya semakin banyak peserta penerima MBG," jelasnya.

Tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program MBG menjadi sebesar Rp171 triliun dengan target sasaran kepada 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi dipatok 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi secara total sebesar Rp1,658 triliun.

"Sekali lagi ini hanya asumsi rate sebesar 0,2%, karena besaran premi itu tergantung banyak hal baik teknis maupun administratif. Jadi nantinya kalau program asuransi ini jadi, rate preminya bisa saja lebih kecil atau juga lebih tinggi," pungkasnya.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Minimal 3 titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Boby Kusuma, saat bertemu Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025).

Untuk mempercepat pembangunan, Boby meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan lahan yang dapat dipinjam pakai oleh BGN. Pihaknya juga siap membangun lebih dari tiga SPPG jika lahan tambahan tersedia.

“Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Aceh, M Nasir, menyatakan siap mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, demi kelancaran program makan bergizi gratis di Aceh.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata Nasir.

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mendukung wacana pemerintah memberikan perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu detail dari mekanisme asuransi MBG.

"Prinsipnya kami pasti akan mendukung program pemerintah, namun untuk detailnya kami akan mempelajari dulu bagaimana cara pelaksanaan dan ketentuan atau term and condition yang ada," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Nico mengatakan ACPI juga menunggu informasi terkait perlindungan apa saja yang akan masuk dalam asuransi MBG, termasuk besaran premi yang akan dikenakan.

"Kami belum bisa komentar banyak. Terus terang saya juga masih bingung apakah perlindungan keracunan makanan ini bisa diproteksi oleh asuransi kerugian [asuransi umum] atau tidak. Mungkin asuransi jiwa yang lebih cocok. Tapi buat sekadar gambaran saja, kalau untuk memproteksi asuransi kecelakaan diri dengan jaminan kematian dan cacat tetap, preminya itu sekitar 0,1% per tahun," pungkasnya.

Adapun Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyebutkan bahwa rencananya nanti biaya premi asuransi program MBG akan ditanggung pemerintah dengan alokasi dana operasional program MBG.

Saat ini BGN sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi untuk program MBG kurang tepat karena berpotensi akan membebani APBN.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran program program MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima program. Realisasi belanja MBG per 12 Maret 2025 sebesar Rp710,5 miliar yang menyasar 2,05 juta penerima.

Di sisi lain, berdasarkan paparan BGN pada 6 Mei 2025, terdapat 6 kasus keracunan makanan dari program MBG sejak program ini berjalan Januari 2025. Keracunan tersebut dialami oleh sebanyak 327 siswa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu risiko yang akan dilindungi adalah kasus keracunan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 327 siswa mengalami keracunan sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, mengatakan bahwa pada prinsipnya asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat agar bisa hidup lebih tenang, produktif, dan sejahtera.

Menurutnya, peran asuransi jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan polis dan membayar klaim. Di tataran strategis, asuransi akan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Dalam program MBG sebagai program pemerintah, meskipun program utamanya merupakan program sosial dan kesehatan, asuransi berperan sebagai penjaga keberlangsungan, keandalan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga anak-anak penerima manfaat. Tanpa perlindungan risiko yang memadai, program bisa terganggu atau menimbulkan kerugian lebih besar," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Dody merinci setidaknya ada lima peran asuransi dalam program MBG. Pertama, asuransi menjamin keberlanjutan operasional program karena program MBG ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan pangan, penyedia jasa katering, transportasi, sekolah sampai fasilitas kesehatan.

Dody menilai asuransi dapat membantu menjamin kelangsungan operasional program dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti gangguan distribusi, misalnya kecelakaan kendaraan pengangkut makanan, risiko kerusakan bahan makanan, hingga risiko kebakaran atau bencana di dapur atau fasilitas penyimpanan.

"Kedua, asuransi dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, karena program ini menyasar anak-anak sekolah atau kelompok rentan lainnya. Apabila terjadi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi, maka asuransi tanggung gugat [liability insurance] dapat memberikan perlindungan hukum dan kompensasi kepada korban," ujarnya.

Ketiga, Dody menilai asuransi dalam program MBG dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan, persiapan, dan distribusi makanan. Risiko-risiko yang bisa timbul dalam hal ini antara lain cidera saat memasak atau mengangkut makanan, kecelakaan kerja, kematian, atau cacat tetap.

Keempat, menurutnya asuransi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program sosial rentan terhadap kebocoran dana, kualitas buruk, atau keterlambatan layanan.

"Asuransi dapat dijadikan bagian dari skema penjaminan kinerja dari pihak ketiga, seperti katering atau vendor logistik. Jika mereka gagal memenuhi standar mutu atau jadwal, maka asuransi bisa menanggung kerugian pemerintah," ujarnya.

Kelima, Dody menilai penerapan asuransi dalam program MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahwa program ini dikelola secara profesional dan siap menghadapi risiko. Menurutnya, hadirnya asuransi dalam program MBG akan meningkatkan dukungan sosial dan legitimasi program, terutama di masa awal peluncuran atau saat skala program diperluas.

Meski banyak manfaat yang bisa ditawarkan perlindungan asuransi dalam pelaksanaan program MBG, Dody mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat kabar terbaru dari wacana itu.

Adapun saat ini pembahasan skema asuransi dalam program MBG sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Secara umum perlu ada komunikasi yang baik dan konstruktif agar pesan dalam informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan oleh masyarakat," pungkasnya.