KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis belum dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Salah satu penyebab adalah dapur sehat yang disiapkan Kodim 1407 Bone atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) Bone belum terverifikasi BGN pusat.

Hal tersebut disampaikan Pasiter Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Idris, yang dilansir TribunBone.com (8/1/2025).

Secara umum, Kodim 1407 bekerja sama dengan BGN, untuk menyiapkan dapur sehat bagi sekolah yang terdapat di Bone.

“Namun untuk pelaksanaanya, kami belum tahu kapan, karena satu hal termasuk penyiapan dapur yang saat ini sudah disiapkan setelah verifikasi oleh BGN Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Idris.

Lantaran alasan tersebut kabupaten bersama Kodim Bone belum dapat melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga sampai saat ini, Kodim Bone beserta BGN kabupaten masih menunggu keputusan pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut,” tambahnya.

Tunggu keputusan BGN untuk pelaksaan program makan siang gratis

Keterlibatan Kodim 1407 Bone dalam membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

“Namun itu terjadi ketika telah ada kontrak dari BGN dan dapur yang sudah disiapkan. Tapi sudah ada pembicaraan sisa kontraknya saja,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari BGN pusat.

“Apabila dapur yang telah diajukan telah memenuhi syarat atau BGN pusat yang telah menyiapkan kelengkapan dapur itu sendiri, karena dapur yang ditunjuk yang berada di wilayah belum tentu memenuhi syarat tempat dan peralatannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Idris berharap BGN pusat dapat memfasilitasi dapur umum.

“Kami berharap BGN Pusat dapat memberikan bantuan dapur atau membuat dapur sendiri di Kabupaten Bone,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota Kodim 1407 Bone yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Koramil serta kodim telah siap namun hingga saat ini belum ada perintah, untuk sementara terfokus di wilayah Koramil 07 TR (Tanete Riattang), yang rencananya akan didirikan dapur sehat,” ucapnya.

Sementara, Dandim telah memerintahkan seluruh jajaran untuk selalu siap melaksakan kegiatan makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN.

Pelaksaan program makan bergizi gratis serentak di 26 provinsi

Pemerintah pusat melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025.

Program makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah tempat.

Untuk program makan siang serentak 6 Januari 2025, sejumlah SPPG telah disiapkan.

SPPG atau dapur umum tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdiri dari 6 SPPG di Aceh, 2 SPPG di Bali, 3 SPPG di Di Yogyakarta, 3 SPPG di Banten, 5 SPPG di DKI Jakarta, 1 SPPG di Gorontalo, dan 55 SPPG di Jawa Barat.

Kemudian ada 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 4 SPPG di Lampung, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, 2 SPPG di Papua Barat, 2 SPPG di Riau, 1 SPPG di Papua Selatan, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai 78 hari sejak pelantikan presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” terang Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (05/01/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Penyebab Program Makan Gratis Belum Terlaksana di Bone Sulsel, makassar.tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 190 Dapur Bakal Beroperasi Mulai Besok untuk Makan Bergizi Gratis, Klik untuk baca: money.kompas.com

KOMPAS.com - Pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan hal ini seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ujar Budi Arie.

Program ini bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan melibatkan koperasi, desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah siap mengambil bagian, termasuk koperasi telur, sayur, ikan, dan beras.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkap Budi Arie.

Meski demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran ekonomi di desa akibat program ini.

Namun, 20 persen dari anggaran Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk mendukungnya sepanjang 2025.

"Ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," kata Budi Arie.

Makan bergizi gratis ditujukan untuk siapa?

Program ini juga ditargetkan untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Makanan akan disediakan sesuai jadwal sekolah masing-masing.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

Ia menjelaskan, pemberian makanan untuk PAUD dan TK dilakukan pagi hari karena jam sekolah yang terbatas.

Sementara itu, siswa SD akan menerima makanan sebelum pukul 12.00, dan SMP serta SMA pada waktu makan siang.

"Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," tambahnya.

Pemerintah juga telah menyesuaikan anggaran per porsi dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Angka ini dinilai tetap memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Fika Nurul Ulya, Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina, Aprillia Ika)

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter (per hari) terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur sudah menghitung bahwa semua susu se-Jawa Timur dapat dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cukup," kata Budi.

Namun, Budi mengakui bahwa produksi susu tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendiskusikan strategi untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

"Cuma kan provinsi lain tidak. Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," ujarnya.

Budi menjelaskan, dengan pasokan 1,3 juta liter susu per hari, koperasi dapat memenuhi kebutuhan untuk 6,5 juta penerima program makan bergizi.

Asumsi yang digunakan adalah setiap orang akan mengonsumsi 200 mililiter atau 0,5 liter susu per hari.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan 1 orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pemerintah rencananya akan memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana pada 29 November 2024.