Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

"Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

"Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

“Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

Dalam rangka melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membutuhkan 30 ribu mitra guna memenuhi pasokan menu setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Jika tertarik, ada beberapa syarat dan tata cara daftar jadi mitra BGN yang mesti kita pahami.

Dilansir detikFinance, saat ini sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung. Jumlah tersebut baru sekitar 43 persen dari total kebutuhan sehingga kesempatan untuk bergabung masih terbuka sangat lebar.

Ingin tahu apa saja syarat dan bagaimana tata cara mendaftar menjadi mitra BGN? Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Syarat Menjadi Mitra BGN

Dilansir detikFinance yang bersumber dari catatan detikcom, lembaga atau individu yang ingin bergabung menjadi mitra BGN wajib memenuhi sederet persyaratan. Apa sajakah itu? Mari simak daftarnya berikut ini!

1. Mempunyai Status Legal yang Jelas

Calon mitra diwajibkan memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat berupa badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Alternatif lainnya adalah individu atau lembaga yang memperoleh rekomendasi resmi dari instansi terpercaya. Status legal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen mitra dalam menjalankan program.

2. Memiliki Komitmen Berkelanjutan

Mitra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konsisten. Bentuk kontribusi dapat berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, atau dukungan tenaga kerja. Keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga dampak positif program agar terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

3. Keselarasan Visi dengan BGN

Calon mitra juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan BGN. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. Mitra yang memiliki visi serupa akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Lokasi dan Kelompok Sasaran yang Terencana

Mitra diwajibkan menyusun rencana operasional yang jelas. Hal ini mencakup lokasi dapur atau titik layanan serta kelompok sasaran yang akan menerima manfaat. Kelompok sasaran bisa berupa komunitas tertentu, seperti sekolah atau panti sosial. Informasi yang terencana mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program.

Tata Cara Daftar Jadi Mitra BGN

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video di akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri serta detikEdu, berikut ini adalah syarat serta tata cara mendaftar menjadi mitra BGN selengkapnya.

1. Dokumen Persyaratan

Ketika akan mendaftar sebagai mitra BGN, kita perlu mempersiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

• Salinan Akta Badan Usaha yang berlaku.
• Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pendirian badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.
• Rekening koran terbaru.
• Surat keterangan atau referensi dari bank yang bekerja sama dengan badan usaha.
• Laporan tahunan yang menggambarkan kondisi keuangan badan usaha.
• Foto dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir.
• Dokumen titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup lokasi dan kesiapan bangunan.

2. Pembuatan Akun

Setelah semua dokumen siap, langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi BGN. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diawali dengan pembuatan akun.

• Klik 'Buat Akun Baru' di bawah tulisan 'Masuk ke akun Anda'.
• Isi kotak 'Nama Mitra' dengan nama resmi badan usaha.
• Masukkan email aktif ke dalam kotak 'Email'.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi ke dalam kotak 'Nomor Telepon'.
• Pilih tipe instansi pada kotak 'Tipe Instansi', seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes.
• Ketik kata sandi pada kotak 'Kata Sandi'.
• Ketik ulang kata sandi yang sama pada kotak 'Konfirmasi Kata Sandi'.
• Klik ikon mata di kotak kata sandi untuk memastikan kata sandi sudah benar, lalu catat kata sandi untuk keperluan login di masa depan.
• Klik 'Buat Akun' untuk menyelesaikan tahap ini.

3. Pengisian Data Alamat Mitra

Setelah berhasil membuat akun, langkah berikutnya adalah melengkapi data alamat mitra dengan mengikuti langkah di bawah ini.

• Pilih provinsi pada kotak 'Provinsi'.
• Lengkapi informasi kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan pada kotak masing-masing.
• Masukkan kode pos pada kotak 'Kode Pos'.
• Ketik alamat lengkap mitra pada kotak 'Alamat'.
• Klik 'Selanjutnya' untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Pengisian Data Perwakilan Mitra

Pada tahap ini, data perwakilan badan usaha harus dilengkapi.

• Isi nama lengkap perwakilan yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tim BGN.
• Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan keabsahan dokumen dan data yang telah diunggah, mari ikuti langkah-langkahnya di bawah ini!

• Masuk ke dashboard Mitra BGN dan periksa data di tab 'Umum'. Jika ada kesalahan, perbaiki datanya.
• Klik tab 'Dokumen Legal'.
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik 'Tambah Akta', isi data seperti tipe, nomor, tanggal pembuatan, nama notaris, dan alamat notaris. Unggah file dokumen akta dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik 'Tambah SK', isi data seperti nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, dan nomor akta. Unggah dokumen SK dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian NIB, klik 'Tambah NIB', masukkan data NIB, unggah dokumen dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik 'Tambah Pengurus dan Pemegang Saham'. Masukkan data berupa nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, jabatan, jumlah lembar saham, dan total nilai saham (opsional). Klik 'Kirim'.
• Pada tab 'Keuangan', tambahkan dokumen seperti rekening koran, modal dasar dan modal disetor, laporan keuangan tahunan, data NPWP, dan laporan SPT. Pastikan semua dokumen diunggah dengan klik 'Jelajahi'.
• Klik 'Ajukan Verifikasi' untuk mengirimkan data dan dokumen kepada tim BGN.

6. Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

Setelah data diverifikasi, tahap terakhir adalah pengajuan lokasi SPPG.

• Buka menu 'Pengajuan Lokasi SPPG', lalu klik 'Ajukan Titik'.
• Klik 'Buat' untuk menandai lokasi dapur pada peta.
• Klik 'Simpan dan Lanjutkan' untuk menyimpan data lokasi.
• Lengkapi informasi bangunan, termasuk kesiapan fasilitas dapur dan dokumen pendukung.
• Klik 'Ajukan' untuk mengirimkan data lokasi kepada tim BGN.

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai syarat dan tata cara jadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis (MBG). Apakah tertarik mendaftar, detikers?

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu jasa katering yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Sedangkan pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 37 pelaku usaha.

Untuk merespons program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong terwujudnya UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita bahwa uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Itu baru uji coba di empat sekolah, yaitu MTs Negeri Kudus, SMP 1 Gebog, SD 2 Wergu Wetan, dan SDIT Umar Bin Khathab.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan? Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa jasa katering yang sebelumnya ditunjuk saat uji coba.

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus juga menginisiasi pelibatan kantin sekolah untuk ikut menyediakan menu makan program yang sejak masa kampanye itu sudah menyedot perhatian publik.

Agar semua kantin sekolah di Kudus layak menjadi penyedia menu makanan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus berharap ada yang menyiapkan mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia menu makan yang sesuai dengan program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).

Selama ini, munculnya wirausaha baru di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari keberadaan BLK yang melatih ribuan warga Kudus dengan berbagai bidang keahlian.

Bertepatan dengan adanya program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah memprogramkan pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha baru di bidang katering.

Program pemerintah pusat tersebut, menurut dia, memang harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Kudus.

Visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan siang bergizi, dipastikan juga tidak hanya sekadar formalitas, tentunya bakal berlangsung lama karena bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta penerima.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Setelah diberikan keahlian membuat aneka menu masakan, para peserta pelatihan juga akan dibantu pengurusan perizinan usahanya.

Karena usahanya bergerak di bidang tata boga, mereka juga akan dibantu pengurusan sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga karena untuk bisa menjadi pemasok program pemerintah itu juga harus memiliki sertifikat laik higienis sanitasi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut.

Untuk perizinan usahanya akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi memastikan pengurusan sertifikat cukup mudah dan tidak lama, sepanjang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendukung dalam menyajikan makanan.

Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus pada tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk berbagai jenis pelatihan, salah satunya pelatihan tata boga.

Pada tahun 2024 dengan anggaran yang sama, menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan. Di antaranya, ada barbershop, anyaman, bordir, merajut, pembuatan jajan pasar, pembuatan kue kering, pembuatan cenderamata, pengolahan buah, pengolahan ikan, dan pijat balita.

Kemudian ada tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin muslim modifikasi, menjahit kebaya, menjahit tas, spa therapist, pembuatan roti, make up artis, dan tata boga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Kudus juga memiliki ruang pelatihan untuk beberapa kejuruan, seperti workshop tata busana, workshop teknik otomotif, workshop teknologi informasi dan komunikasi (TIK), workshop tata boga, workshop teknik las, workshop tata kecantikan, workshop bangunan, dan workhop teknik manufaktur.

Dari 27 program pelatihan selama 2024, BLK Kudus telah meluluskan 1.263 orang dari 1.264 pendaftar karena ada satu peserta yang meninggal dunia.

Para lulusan BLK tersebut, sebagian ada yang diterima kerja di perusahaan sekitar 300 orang, kemudian wirausaha sebanyak 656 orang, dan selebihnya masih dalam upaya mendapatkan informasinya apakah melanjutkan pendidikan atau belum bekerja.

Jika nantinya banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentunya program makan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.

Selain dana untuk infrastruktur desa, Prabowo juga menganggarkan Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini, kata Fahri, bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

"Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar untuk masyarakat.

"Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki," tegasnya.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Fahri, baru berjalan selama dua bulan tujuh hari. Ia memastikan seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor.

"Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain," ujarnya.

Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurutnya, mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa larangan makan nasi bisa memicu konflik serius.

"Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50.

"Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis," ujar Fahri.

Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh.

"Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi," tegasnya.

Fahri juga menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. "Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada," tandasnya.

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tak ada pungutan biaya tambahan atau pungutan liar (pungli) terhadap program makan siang bergizi di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan jika program tersebut sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ujarnya melalui rilisnya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa instansinya memahami kekhawatiran masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa program yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Sehingga ke depan, kata Iwan, BGN mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Inspektur  III Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat meninjau renovasi sarana prasaran dapur sehat di Gudang 10 GPP 2 Lanud Husein Sastranegara, Minggu (01/12/2024). 

Tim ingin memastikan kesiapan dapur sehat Lanud Husein Sastranegara dalam mendukung program makan siang bergizi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA.

Kedatangan tim BGN disambut Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian. Danlanud mengatakan, renovasi Gudang 10 menjadi dapur sehat adalah langkah strategis untuk memastikan standard pelayanan dan kualitas gizi terpenuhi. 

“Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standard,” kata Danlanud.

Kolonel Pnb Alfian menyatakan, tim BGN melaksanakan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, dan kesiapan fasilitas dapur.

Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat mengatakan, apresiasi terhadap komitmen Lanud Husein Sastranegara dalam meningkatkan kualitas gizi siswa dan masyarakat. 

“Renovasi dapur ini diharapkan menjadi fasilitas yang optimal dan percontohan dalam mendukung kebutuhan gizi,” kata Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat. 

Proyek ini, ujar Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat, dirancang untuk memastikan efisiensi dan keamanan pangan dalam pengolahan makanan. Setelah selesai, dapur sehat akan menjadi fasilitas penting bagi siswa sekolah di lingkungan Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Kolaborasi antara Lanud Husein Sastranegara dan BGN diharapkan dapat menciptakan fasilitas unggulan yang tidak hanya memenuhi standard, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Gizi Nasional dan Lanud Husein Sastranegara. Antara lain, Inspektur I  Kolonel Sus Rudiyanto, Inspektur II Kolonel Kav A Agung NS, Kadislog Letkol Kal Robbi Tingga,  Kadispotdirga Letkol Pas R Sandhika R Wijaya, Kasi Fasint Mayor Sus Fajar Ustman; dan Pgs Ka GPP 2 Kapten Kal Dedi Sumiarsa.

Editor : Ude D Gunadi