Anies Baswedan berharap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik.

Namun, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan soal makan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemerintah tak melewatkan aspek penting dalam pendidikan.

"Yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar," kata Anies saat jadi pembicara pada Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Sleman, Senin (3/3).

"Cuma pendidikan bukan soal makan, betul tidak? Tapi kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi, isi pendidikannya jangan kelewat," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan era Joko Widodo itu menekankan salah satu poin penting pendidikan adalah proses belajar mengajar di kelas. Anies pun mengatakan anggaran untuk pendidikan memang mahal, tapi penting.

Karena itu, Anies tak sepakat jika anggaran pendidikan ikut kena pangkas akibat efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo.

"Pendidikan itu memerlukan biaya dan biaya pendidikan itu mahal. Tapi, ketertinggalan itu lebih mahal, jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai biaya," ujar dia.

Anies yang merupakan kontestan calon presiden di Pilpres 2024 ini berharap pemerintah bisa melihat pendidikan sebagai investasi. Menurutnya, hasil investasi ini akan dirasakan negara juga.

"Menurut saya pandangan ini harus diadopsi sama-sama, sebangsa, bukan hanya pemerintah. Semuanya sama-sama melihat pendidikan sebagai investasi," kata Anies.

"Jadi, saya berharap sekali bahwa alokasi investasi pendidikan jangan dikurangi, karena itu berpengaruh pada masa depan," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa cepat membentuk tim dalam menangani minat investasi di Indonesia dari investor-investor luar negeri di bidang perumahan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait yang menyebutkan bahwa pembentukan tim itu merujuk pada tingginya minat investor asing berinvestasi yang ditunjukkan, setelah Presiden Prabowo melakukan lawatan luar negeri dalam beberapa kali seperti ke China, kawasan Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan tanpa memakan waktu.

Ia lebih lanjut mengatakan tim tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan penyiapan ketentuan hak dan kewajiban antara Indonesia dan para investor, sehingga nantinya kemitraan yang terjalin mengutamakan prinsip saling menghormati.

Selain itu, tentunya tim tersebut akan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap harus dijaga meski ada investasi dari pihak asing masuk ke Indonesia.

"Kita mengutamakan kepentingan nasional kita, dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Jadi kami juga dapat arahan beliau (Presiden Prabowo) untuk menyiapkan tim yang solid," kata Maruarar.

Bidang perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.

Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat sehingga memiliki hunian yang layak.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025